Kegiatan Binrohtal Polsek Rambah Hilir: Membangun Karakter Positif Bagi Tahanan

Oleh Putra L - 4/25/2025

SABTANEWS COM - ROHUL - Dalam upaya membentuk karakter positif bagi para tahanan, Polsek Rambah Hilir kembali menggelar kegiatan Pembinaan Rohani dan Mental (Binrohtal) pada (25/04/2025) Jumat pagi, pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini berlangsung di Rutan Polsek Rambah Hilir dan diikuti oleh enam orang tahanan dengan penuh antusias.

Terpantau hadir dalam kegiatan ini adalah Kapolsek rambah Hilir Ipda Jonnes,S.H Ustad Sahilul, serta Babin kamtibmas Bripka Heri susanto siregar , yang memberikan bimbingan dan motivasi kepada para tahanan. Melalui pendekatan keagamaan dan pembinaan mental, Binrohtal diharapkan dapat menjadi sarana refleksi diri bagi para tahanan agar lebih baik setelah menjalani masa hukuman.

Kegiatan ini merupakan program rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat oleh Polsek Rambah Hilir. Tujuan utama dari Binrohtal adalah meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan para tahanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mereka dapat membentuk mental yang lebih kuat dan memiliki motivasi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik setelah bebas.

Selama kegiatan berlangsung, suasana tetap aman dan kondusif. Para tahanan terlihat mengikuti kegiatan dengan penuh khidmat, mendengarkan nasihat serta ajaran yang diberikan dengan seksama. Dengan adanya program ini, diharapkan mereka dapat menemukan makna kehidupan yang lebih baik dan menjauhi perilaku yang melanggar hukum di masa depan.

Kapolres Rokan Hulu, AKBP EMIL EKA PUTRA.S.I.K., S.H.,M.S.I melalui Kapolsek Rambah Hilir, IPDA JONNES. S.H menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini. “Kami berharap kegiatan Binrohtal ini dapat menjadi titik balik bagi para tahanan untuk kembali ke jalan yang benar menjaga sholat Wajib ketika ditahanan, membaca Al-Qur'an, berzikir, berpuasa serta menjadi individu yang lebih bertanggung jawab di masyarakat,” ujarnya Jones.

Dengan adanya program pembinaan seperti ini, Polsek Rambah Hilir terus menunjukkan komitmennya dalam membangun lingkungan yang lebih baik, tidak hanya bagi masyarakat umum tetapi juga bagi mereka yang sedang menjalani masa tahanan. Binrohtal menjadi bukti nyata bahwa setiap individu berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. (Red)

Komentar

DPRD Pekanbaru Pastikan Keadilan bagi 400 Jiwa Warga yang Terancam Kehilangan Tempat Tinggal,Sengketa Lahan di Meranti Pandak, PEKANBARU – Sengketa lahan seluas 2,1 hektare di Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, yang mengancam tempat tinggal sekitar 400 jiwa, mendapat perhatian DPRD Kota Pekanbaru. Anggota Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Pekanbaru turun langsung ke lokasi, Jumat (20/2/2026), untuk mendengar aspirasi warga yang mengaku telah bermukim sejak akhir 1960-an. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Firmansyah, serta Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Syamsul Bahri. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan adanya klaim kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) tahun 2010 atas nama PT Kaluku Perma Wood Industries. Padahal, menurut warga, kawasan tersebut telah dihuni turun-temurun sejak 1968. Firmansyah mengatakan, pihaknya menerima laporan adanya dugaan tumpang tindih lahan. “Sore hari ini kami bersama Pak Syamsul Bahri dan masyarakat di Jalan Pesisir mendengarkan aspirasi warga terkait pengaduan adanya dugaan tumpang tindih tanah,” ujarnya. Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan warga, selama puluhan tahun tidak pernah ada pihak yang datang mengaku memiliki tanah tersebut. Namun sejak 2024 hingga 2026, muncul klaim berdasarkan HGB tahun 2010. “Nah ini yang nanti akan kami koordinasikan dengan BPN. Kami ingin mempertanyakan apa dasar penerbitan HGB tersebut,” kata Firmansyah. Menurut Firmansyah, DPRD akan meminta masyarakat menyampaikan laporan tertulis resmi ke DPRD Kota Pekanbaru agar dapat ditindaklanjuti secara kelembagaan. “Kami minta masyarakat membuat surat laporan tertulis ke DPRD. Setelah itu, kami akan berkoordinasi dengan BPN untuk mempertanyakan dasar BPN mengeluarkan HGB tersebut,” ujarnya. Ia menegaskan, pihaknya belum melihat secara lengkap alas hak atau dokumen dasar yang menjadi landasan penerbitan sertifikat. “Surat yang tadi kami lihat, kami belum melihat dasar-dasar alas hak yang menjadi dasar BPN mengeluarkan HGB itu,” katanya. Terkait dugaan kejanggalan, Firmansyah menyebut detailnya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi bersama BPN. “Detail-detailnya nanti kami buka data di komisi. Intinya, kami akan mempertanyakan apa dasar pemilik mengklaim ini tanahnya. Kalau berdasarkan HGB 2010, tentu kita akan telusuri ke belakang BPN mengeluarkan itu atas dasar apa,” ujarnya. Senada dengan Firmansyah, Syamsul Bahri menyampaikan bahwa ia secara pribadi mengetahui kawasan tersebut telah lama dihuni warga. “Seingat saya, sejak 1968 tidak ada yang mengaku punya tanah di dua persil yang sekarang terbit HGB ini,” ujarnya. Ia berharap Komisi I DPRD dapat segera memanggil BPN dan pihak yang mengklaim kepemilikan, termasuk kuasa hukum perusahaan, untuk memastikan duduk persoalan secara objektif. “Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan keadilan yang betul-betul,” katanya. Syamsul menegaskan, DPRD tidak serta-merta memihak, tetapi ingin melihat fakta hukum secara menyeluruh. “Kalau memang tanah itu hak mereka (pengklaim), tentu masyarakat harus siap menerima. Tapi kalau ternyata ada unsur yang tidak sesuai dalam proses penerbitan surat tersebut, kita berharap DPRD membantu masyarakat menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya. Ia juga meminta pemerintah kota memikirkan solusi kemanusiaan apabila sengketa ini berujung pada pengosongan lahan. “Kalau memang tanah itu milik pihak lain atau pemerintah, bagaimana nasib masyarakat yang sudah lama membangun rumah? Pemerintah harus hadir supaya masyarakat tetap bisa hidup dengan nyaman,” kata Syamsul. Sengketa ini bermula dari klaim HGB tahun 2010 yang disebut mencakup lahan sekitar 2,1 hektare di RT 01, 02, 03, 05 di RW 06 dan RW 07, Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Warga mengaku tidak pernah mengetahui adanya proses pengukuran atau pemberitahuan penerbitan sertifikat pada 2010. Sementara pihak pengklaim disebut datang pada 2024–2025 dengan membawa kuasa hukum dan rencana pemagaran. Kehadiran DPRD ke lokasi diharapkan menjadi pintu masuk penyelesaian secara kelembagaan. Firmansyah menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses ini transparan. “Atensi kita jelas. Kita akan mempertanyakan dasar hukum klaim tersebut dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan tanpa proses yang adil,” ujarnya. Sementara warga berharap, langkah DPRD memanggil BPN dan pihak terkait dapat membuka tabir proses penerbitan HGB 2010 yang kini dipersoalkan. Di tengah ketidakpastian, kehadiran wakil rakyat memberi secercah harapan bagi ratusan jiwa yang kini hidup dalam bayang-bayang kehilangan rumah mereka. ***

Oleh WISINDO - 2/21/2026

baca selengkapnya»

DPP SPI Desak Kapolda Sulteng, Mabes Polri, dan Dorong “Pengadilan Kejahatan Pers” atas Kasus Kekerasan Jurnalis di IMIP

Oleh WISINDO - 2/21/2026

baca selengkapnya»

www.sabtanews.com