Wakil Bupati Kampar Ikuti Upacara Adat Perkumpulan Tepuk Tepung Tawar di Gedung LAM Riau


PEKANBARU, SABTANEWS.COM - Usai mengikuti retret kepala daerah di Akmil Magelang dan tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag.M.Si didampingi Penjabat Bupati. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kampar, H. Salmi Hadi, S.Sos.M.Si turut hadir langsung dalam upacara adat perkumpulan tepung tawar yang digelar di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau. Sabtu sore (1/3/2025).

Upacara adat tepuk tepung tawar diikuti oleh Gubernur Riau, Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota se-Provinsi Riau, yang dihadiri oleh Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Datuk Seri Raja Marjohan Yusuf dan Forkopimda Riau.

Dalam sambutannya, Gubernur Riau, Bapak H. Abdul Wahid, M.Si menyampaikan rasa terima kasih kepada LAM Riau atas terselenggaranya acara tepung tawar yang tepat pada tanggal 1 Ramadhan 1446 H. Sebelum memulai tugas, kami mohon arahan dari LAM Riau dalam rangka membangun Riau ke depannya.

Abdul Wahid juga menyampaikan bahwa upacara tepuk tepung tawar bukan hanya sebagai simbol saja, melainkan sebagai bentuk doa dan harapan bagi masyarakat agar senantiasa diberikan keselamatan, kesejahteraan, dan perlindungan dari segala mara bahaya. Makna dari tepuk tepung tawar adalah memberikan doa keberkahan agar dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, didekatkan kepada segala hal yang baik agar keberkahan senantiasa menyertai.

Harapan saya kepada seluruh Kepala Daerah, baik Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, agar berkomitmen membangun Provinsi Riau yang berbudaya Melayu, dinamis, ekologis, agamis dan maju.

Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Datuk Seri Taufik Ikram Jamil menyampaikan ucapan selamat kepada Gubernur Riau, Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota se-Provinsi Riau yang hari ini mengikuti upacara adat perkumpulan tepung tawar di LAM Riau.

Upacara tepuk tepung tawar pada hakikatnya merupakan doa untuk keselamatan dan kesejahteraan penerima tepuk tepung tawar dengan harapan agar tugas yang diembannya dapat terlaksana dengan baik." Kata Datuk Seri Taufik Ikram Jamil

Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag.MSi usai mengikuti upacara adat tepuk tepung tawar menyampaikan rasa syukur, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita dapat mengikuti upacara adat tepuk tepung tawar. Sebelumnya kita telah mengikuti retreat kepala daerah se-Indonesia di Akmil Magelang dan pulang kampung bersama Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau serta disambut dengan upacara adat tepuk tepung majelis di LAM Riau. Hal ini menunjukkan kebersamaan pemangku adat, pemerintah dan ulama untuk bersama-sama membangun Riau khususnya di Kabupaten Kampar.

Dengan kran tepung terigu ini, kami mohon keselamatan kepada Allah SWT dan berdoa agar dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan apa yang telah diamanahkan kepada kami. (Diskominfo Kampar/Ags).

Komentar

POPULER

Polsek Bukit Raya Gelar Patroli Asmara Subuh, 21 Kendaraan Berknalpot Brong Diamankan

*Sambut Ramadhan, Kepala SMAN 1 Tapung Kampar Ajak Siswa Perkuat Akhlak dan Karakter*

Presiden Prabowo Resmikan Unhan, Wamen Viva Yoga: Mencetak Patriot Bangsa yang Cerdas, Unggul, dan Cinta Tanah Air

Kajati Riau Hadiri Buka Puasa Bersama Lembaga Adat Melayu Riau

Reza Aulia Tegaskan Tak Ada Pemotongan Gaji THL, DLHK Pekanbaru Lakukan Penyesuaian Sistem Sesuai Regulasi

Kemenangan Kongres Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas LancangKuning Periode 2026–2027

Polsek Siak Hulu Tangkap Pelaku Narkoba Jenis Pil Extasi Merk Youtobe

Menilai Pemasyarakatan Riau Secara Utuh di Tengah Sorotan Publik

Leo Nardus Sihotang Apresiasi Tim Pencap Wadokai Kabupaten Dairi Yang Raih Medali Emas

DPRD Pekanbaru Pastikan Keadilan bagi 400 Jiwa Warga yang Terancam Kehilangan Tempat Tinggal,Sengketa Lahan di Meranti Pandak, PEKANBARU – Sengketa lahan seluas 2,1 hektare di Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, yang mengancam tempat tinggal sekitar 400 jiwa, mendapat perhatian DPRD Kota Pekanbaru. Anggota Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Pekanbaru turun langsung ke lokasi, Jumat (20/2/2026), untuk mendengar aspirasi warga yang mengaku telah bermukim sejak akhir 1960-an. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Firmansyah, serta Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Syamsul Bahri. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan adanya klaim kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) tahun 2010 atas nama PT Kaluku Perma Wood Industries. Padahal, menurut warga, kawasan tersebut telah dihuni turun-temurun sejak 1968. Firmansyah mengatakan, pihaknya menerima laporan adanya dugaan tumpang tindih lahan. “Sore hari ini kami bersama Pak Syamsul Bahri dan masyarakat di Jalan Pesisir mendengarkan aspirasi warga terkait pengaduan adanya dugaan tumpang tindih tanah,” ujarnya. Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan warga, selama puluhan tahun tidak pernah ada pihak yang datang mengaku memiliki tanah tersebut. Namun sejak 2024 hingga 2026, muncul klaim berdasarkan HGB tahun 2010. “Nah ini yang nanti akan kami koordinasikan dengan BPN. Kami ingin mempertanyakan apa dasar penerbitan HGB tersebut,” kata Firmansyah. Menurut Firmansyah, DPRD akan meminta masyarakat menyampaikan laporan tertulis resmi ke DPRD Kota Pekanbaru agar dapat ditindaklanjuti secara kelembagaan. “Kami minta masyarakat membuat surat laporan tertulis ke DPRD. Setelah itu, kami akan berkoordinasi dengan BPN untuk mempertanyakan dasar BPN mengeluarkan HGB tersebut,” ujarnya. Ia menegaskan, pihaknya belum melihat secara lengkap alas hak atau dokumen dasar yang menjadi landasan penerbitan sertifikat. “Surat yang tadi kami lihat, kami belum melihat dasar-dasar alas hak yang menjadi dasar BPN mengeluarkan HGB itu,” katanya. Terkait dugaan kejanggalan, Firmansyah menyebut detailnya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi bersama BPN. “Detail-detailnya nanti kami buka data di komisi. Intinya, kami akan mempertanyakan apa dasar pemilik mengklaim ini tanahnya. Kalau berdasarkan HGB 2010, tentu kita akan telusuri ke belakang BPN mengeluarkan itu atas dasar apa,” ujarnya. Senada dengan Firmansyah, Syamsul Bahri menyampaikan bahwa ia secara pribadi mengetahui kawasan tersebut telah lama dihuni warga. “Seingat saya, sejak 1968 tidak ada yang mengaku punya tanah di dua persil yang sekarang terbit HGB ini,” ujarnya. Ia berharap Komisi I DPRD dapat segera memanggil BPN dan pihak yang mengklaim kepemilikan, termasuk kuasa hukum perusahaan, untuk memastikan duduk persoalan secara objektif. “Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan keadilan yang betul-betul,” katanya. Syamsul menegaskan, DPRD tidak serta-merta memihak, tetapi ingin melihat fakta hukum secara menyeluruh. “Kalau memang tanah itu hak mereka (pengklaim), tentu masyarakat harus siap menerima. Tapi kalau ternyata ada unsur yang tidak sesuai dalam proses penerbitan surat tersebut, kita berharap DPRD membantu masyarakat menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya. Ia juga meminta pemerintah kota memikirkan solusi kemanusiaan apabila sengketa ini berujung pada pengosongan lahan. “Kalau memang tanah itu milik pihak lain atau pemerintah, bagaimana nasib masyarakat yang sudah lama membangun rumah? Pemerintah harus hadir supaya masyarakat tetap bisa hidup dengan nyaman,” kata Syamsul. Sengketa ini bermula dari klaim HGB tahun 2010 yang disebut mencakup lahan sekitar 2,1 hektare di RT 01, 02, 03, 05 di RW 06 dan RW 07, Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Warga mengaku tidak pernah mengetahui adanya proses pengukuran atau pemberitahuan penerbitan sertifikat pada 2010. Sementara pihak pengklaim disebut datang pada 2024–2025 dengan membawa kuasa hukum dan rencana pemagaran. Kehadiran DPRD ke lokasi diharapkan menjadi pintu masuk penyelesaian secara kelembagaan. Firmansyah menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses ini transparan. “Atensi kita jelas. Kita akan mempertanyakan dasar hukum klaim tersebut dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan tanpa proses yang adil,” ujarnya. Sementara warga berharap, langkah DPRD memanggil BPN dan pihak terkait dapat membuka tabir proses penerbitan HGB 2010 yang kini dipersoalkan. Di tengah ketidakpastian, kehadiran wakil rakyat memberi secercah harapan bagi ratusan jiwa yang kini hidup dalam bayang-bayang kehilangan rumah mereka. ***