POLDA RIAU MELAKSANAKAN GROUND BREAKING PEMBANGUNAN RUMAH BERSUBSIDI BAGI PERSONIL POLRI DAN PEGAWAI NEGERI POLRI TAHUN 2025


PEKANBARU, SABTANEWS.COM  - Polda Riau melaksanakan Ground Breaking Serentak Pembangunan Perumahan Bersubsidi Polri Tahun 2025 secara virtual, sekaligus peletakan batu pertama pembangunan rumah subsidi bagi Personil Polri dan Pegawai Negeri Polda Riau. Bertempat di Perumahan Jalan Indrapuri Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya - Kota Pekanbaru, Selasa (04/03/2025).

Kegiatan yang dihadiri oleh Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H., Wakapolda Riau Brigjen Pol Jossy Kusumo, S.H., M.Han, Danrem 031 Wirabima Brigjen TNI Sugiyono, Asisten I Pemprov Riau, Pejabat Utama Polda Riau, Kakanwil BPN Riau, Kakan BPN Kota Pekanbaru, Regional Consumer Banking Head Bank BRI Pekanbaru, Branch Office Head BRI Pekanbaru Tuanku Tambusai, Kepala Cabang PT. Asabri Pekanbaru, Ketua DPD Rei Riau, dan Pihak Developer PT. Arkan Tanjung Mutiara Bapak Amran Tambi

Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan, bahwa kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia melalui zoom meeting yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo.  

''Seluruh Polda serentak. Tadi dipimpin Bapak Kapolri dan Menteri. Proyek ini akan dilakukan secara berkelanjutan untuk anggota Polri dan pegawai negeri,'' kata Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal, S.I.K., MH

Kapolda berharap agar program yang sangat positif ini dapat dimanfaatkan oleh personel jajaran Polda Riau, khususnya yang bertugas disekitar Kota Pekanbaru. 

"Dengan adanya perumahan subsidi ini, diharapkan mampu membawa dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan anggota Polri,k yang tentunya juga akan berimplikasi pada peningkatan motivasi dan produktivitas kinerja personel dalam memberikan pengabdian dan pelayanan terbaik kepada masyarakat," harap Irjen Pol Mohammad Iqbal.

Kapolda Riau mengucapkan Terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan perumahan ini. Diharapkan bisa menjadi salah satu solusi bagi anggota Polri untuk memiliki rumah yang layak huni. 

"Dengan adanya pembangunan perumahan bersubsidi ini, diharapkan Polri semakin berdaya dalam melaksanakan tugasnya, baik dalam menjaga keamanan nasional maupun memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," Kata Kapolda Riau

Sementara itu pada kesempatan yang sama Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Dr Deni Setyo Utomo, menjelaskan perumahan KPR Bersubsidi yang terletak di Kecamatan Tenayan Raya ini rencananya akan dibangun sebanyak 75 unit tipe 36.

Program ini tidak hanya menyasar personel yang sudah berkeluarga, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka yang membutuhkan rumah dengan harga yang terjangkau.

Program perumahan bersubsidi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan anggota Polri terhadap asrama dan memberikan mereka kesempatan untuk memiliki rumah pribadi yang lebih layak.

Bagi anggota Polri diberikan kemudahan dalam membeli rumah bersubsidi juga disediakan melalui sistem pembayaran yang cukup ringan. 

Komentar

POPULER

Alwis Septian " Melayani Masyarakat di Bulan Puasa Adalah Ibadah Bagi Kami

Polsek Bukit Raya Gelar Patroli Asmara Subuh, 21 Kendaraan Berknalpot Brong Diamankan

Presiden Prabowo Resmikan Unhan, Wamen Viva Yoga: Mencetak Patriot Bangsa yang Cerdas, Unggul, dan Cinta Tanah Air

Kajati Riau Hadiri Buka Puasa Bersama Lembaga Adat Melayu Riau

Kapolres Tanah Karo Terima Kunjungan Silahturahmi LSM LPKN-Tipikor Dengan Penuh Kekeluargaan

Polsek Siak Hulu Tangkap Pelaku Narkoba Jenis Pil Extasi Merk Youtobe

Reza Aulia Tegaskan Tak Ada Pemotongan Gaji THL, DLHK Pekanbaru Lakukan Penyesuaian Sistem Sesuai Regulasi

DPRD Pekanbaru Pastikan Keadilan bagi 400 Jiwa Warga yang Terancam Kehilangan Tempat Tinggal,Sengketa Lahan di Meranti Pandak, PEKANBARU – Sengketa lahan seluas 2,1 hektare di Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, yang mengancam tempat tinggal sekitar 400 jiwa, mendapat perhatian DPRD Kota Pekanbaru. Anggota Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Pekanbaru turun langsung ke lokasi, Jumat (20/2/2026), untuk mendengar aspirasi warga yang mengaku telah bermukim sejak akhir 1960-an. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Firmansyah, serta Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Syamsul Bahri. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan adanya klaim kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) tahun 2010 atas nama PT Kaluku Perma Wood Industries. Padahal, menurut warga, kawasan tersebut telah dihuni turun-temurun sejak 1968. Firmansyah mengatakan, pihaknya menerima laporan adanya dugaan tumpang tindih lahan. “Sore hari ini kami bersama Pak Syamsul Bahri dan masyarakat di Jalan Pesisir mendengarkan aspirasi warga terkait pengaduan adanya dugaan tumpang tindih tanah,” ujarnya. Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan warga, selama puluhan tahun tidak pernah ada pihak yang datang mengaku memiliki tanah tersebut. Namun sejak 2024 hingga 2026, muncul klaim berdasarkan HGB tahun 2010. “Nah ini yang nanti akan kami koordinasikan dengan BPN. Kami ingin mempertanyakan apa dasar penerbitan HGB tersebut,” kata Firmansyah. Menurut Firmansyah, DPRD akan meminta masyarakat menyampaikan laporan tertulis resmi ke DPRD Kota Pekanbaru agar dapat ditindaklanjuti secara kelembagaan. “Kami minta masyarakat membuat surat laporan tertulis ke DPRD. Setelah itu, kami akan berkoordinasi dengan BPN untuk mempertanyakan dasar BPN mengeluarkan HGB tersebut,” ujarnya. Ia menegaskan, pihaknya belum melihat secara lengkap alas hak atau dokumen dasar yang menjadi landasan penerbitan sertifikat. “Surat yang tadi kami lihat, kami belum melihat dasar-dasar alas hak yang menjadi dasar BPN mengeluarkan HGB itu,” katanya. Terkait dugaan kejanggalan, Firmansyah menyebut detailnya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi bersama BPN. “Detail-detailnya nanti kami buka data di komisi. Intinya, kami akan mempertanyakan apa dasar pemilik mengklaim ini tanahnya. Kalau berdasarkan HGB 2010, tentu kita akan telusuri ke belakang BPN mengeluarkan itu atas dasar apa,” ujarnya. Senada dengan Firmansyah, Syamsul Bahri menyampaikan bahwa ia secara pribadi mengetahui kawasan tersebut telah lama dihuni warga. “Seingat saya, sejak 1968 tidak ada yang mengaku punya tanah di dua persil yang sekarang terbit HGB ini,” ujarnya. Ia berharap Komisi I DPRD dapat segera memanggil BPN dan pihak yang mengklaim kepemilikan, termasuk kuasa hukum perusahaan, untuk memastikan duduk persoalan secara objektif. “Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan keadilan yang betul-betul,” katanya. Syamsul menegaskan, DPRD tidak serta-merta memihak, tetapi ingin melihat fakta hukum secara menyeluruh. “Kalau memang tanah itu hak mereka (pengklaim), tentu masyarakat harus siap menerima. Tapi kalau ternyata ada unsur yang tidak sesuai dalam proses penerbitan surat tersebut, kita berharap DPRD membantu masyarakat menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya. Ia juga meminta pemerintah kota memikirkan solusi kemanusiaan apabila sengketa ini berujung pada pengosongan lahan. “Kalau memang tanah itu milik pihak lain atau pemerintah, bagaimana nasib masyarakat yang sudah lama membangun rumah? Pemerintah harus hadir supaya masyarakat tetap bisa hidup dengan nyaman,” kata Syamsul. Sengketa ini bermula dari klaim HGB tahun 2010 yang disebut mencakup lahan sekitar 2,1 hektare di RT 01, 02, 03, 05 di RW 06 dan RW 07, Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Warga mengaku tidak pernah mengetahui adanya proses pengukuran atau pemberitahuan penerbitan sertifikat pada 2010. Sementara pihak pengklaim disebut datang pada 2024–2025 dengan membawa kuasa hukum dan rencana pemagaran. Kehadiran DPRD ke lokasi diharapkan menjadi pintu masuk penyelesaian secara kelembagaan. Firmansyah menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses ini transparan. “Atensi kita jelas. Kita akan mempertanyakan dasar hukum klaim tersebut dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan tanpa proses yang adil,” ujarnya. Sementara warga berharap, langkah DPRD memanggil BPN dan pihak terkait dapat membuka tabir proses penerbitan HGB 2010 yang kini dipersoalkan. Di tengah ketidakpastian, kehadiran wakil rakyat memberi secercah harapan bagi ratusan jiwa yang kini hidup dalam bayang-bayang kehilangan rumah mereka. ***

DPP SPI Desak Kapolda Sulteng, Mabes Polri, dan Dorong “Pengadilan Kejahatan Pers” atas Kasus Kekerasan Jurnalis di IMIP

Ketum Majelis Kerapatan Adat LAMR Datuk Seri H. R. Marjohan Yusuf Sambut Hangat Kunjungan Danrem 031/WB Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu, S.Sos.,M.Si.,M.Han