TAPANULI UTARA, SABTANEWS.COM – Satuan Yon Zipur 1/DD yang tergabung dalam Satgas Gulbencal Kodam I/BB mengoperasionalkan Mobil Reverse Osmosis (RO) untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak bencana. Fasilitas ini ditempatkan di KM 26, Desa Lobu Pining, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, Minggu (07/12/2025), sebagai titik pelayanan utama. Mobil RO tersebut menyediakan 500 liter air bersih siap konsumsi setiap hari bagi warga pengungsi. Air hasil proses penyaringan ini digunakan untuk kebutuhan minum dan konsumsi harian masyarakat. Selain itu, Mobil RO Yon Zipur 1/DD juga memproduksi 1.000 liter air bersih non-konsumsi yang dimanfaatkan warga untuk keperluan mandi dan mencuci. Penyaluran dilakukan secara teratur agar seluruh warga mendapatkan pasokan air yang memadai. Pengoperasian fasilitas penjernih air ini merupakan langkah cepat Yon Zipur 1/DD dalam mengatasi keterbatasan sumber air bersih pascabencana. Kehadiran mobil RO di lokasi tersebut sangat memban...
PUSPEN TNI, SABTANEWS.COM -- Menanggapi pertanyaan publik, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan bahwa setiap prajurit yang menduduki jabatan sipil, harus melalui ketentuan hukum yang berlaku. Penegasan ini disampaikan untuk memberikan penjelasan kepada publik mengenai proses pengalihan status prajurit TNI ke jabatan sipil di luar struktur TNI, pernyataan tersebut disampaikan di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).
Dalam keterangannya, Panglima TNI menyampaikan penekanan bahwa Prajurit TNI yang berdinas di Kementerian/Lembaga lain diluar ketetapan pasal 47 ayat 2, UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, maka harus pensiun dini/mengundurkan diri, "TNI aktif yang berdinas di Kementerian/Lembaga lain, harus mengundurkan diri/pensiun dini dari dinas aktif", ungkap Panglima TNI
Prajurit yang menempati jabatan sipil di luar struktur TNI harus mengundurkan diri atau mengajukan pensiun dini dari dinas militer. Hal ini menjadi syarat mutlak agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur kedudukan dan peran prajurit TNI.
Prajurit yang mengajukan pengunduran diri akan menjalani proses administrasi yang seluruhnya berada di bawah kewenangan pimpinan TNI. Setelah proses pengunduran diri disetujui, maka yang bersangkutan secara resmi berstatus sebagai warga sipil dan tidak lagi memiliki keterikatan dengan tugas, kewajiban, maupun aturan yang berlaku di lingkungan militer.
Dengan penegasan Panglima TNI ini diharapkan tidak ada lagi keraguan atau kesalahpahaman dalam memahami ketentuan hukum yang mengatur transisi prajurit TNI ke jabatan sipil. Prinsip utama yang harus dijunjung tinggi adalah kepatuhan terhadap aturan, profesionalisme, dan integritas institusi TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara.
#tniprima
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
#tnikuatrakyatbermartabat
Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi
Komentar
Posting Komentar