PEKANBARU, SABTANEWS.COM – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tahun 2025 dengan penuh khidmat, Upacara ini mengusung tema nasional “Bersatu, Berdaulat, Bersama KORPRI Mewujudkan Indonesia Maju” yang menjadi semangat bersama bagi seluruh pegawai dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik, Senin (1/12/2025). Kegiatan upacara berlangsung di lapangan Lapas IIA Pekanbaru dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai yang dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Pekanbaru, Yuniarto yang bertindak sebagai Inspektur Upacara dan menyampaikan amanat seragam Ketua Umum KORPRI. Dalam amanatnya Kalapas Pekanbaru menekankan pentingnya memperkuat karakter ASN yang berintegritas dan berkomitmen tinggi dalam menjalankan tugas. “Sebagai anggota KORPRI, kita harus mampu menjaga profesionalisme, netralitas, serta terus meningkatkan kompetensi. HUT KORPRI ini menjadi pengingat ...
PUSPEN TNI, SABTANEWS.COM -- Menanggapi pertanyaan publik, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan bahwa setiap prajurit yang menduduki jabatan sipil, harus melalui ketentuan hukum yang berlaku. Penegasan ini disampaikan untuk memberikan penjelasan kepada publik mengenai proses pengalihan status prajurit TNI ke jabatan sipil di luar struktur TNI, pernyataan tersebut disampaikan di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).
Dalam keterangannya, Panglima TNI menyampaikan penekanan bahwa Prajurit TNI yang berdinas di Kementerian/Lembaga lain diluar ketetapan pasal 47 ayat 2, UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, maka harus pensiun dini/mengundurkan diri, "TNI aktif yang berdinas di Kementerian/Lembaga lain, harus mengundurkan diri/pensiun dini dari dinas aktif", ungkap Panglima TNI
Prajurit yang menempati jabatan sipil di luar struktur TNI harus mengundurkan diri atau mengajukan pensiun dini dari dinas militer. Hal ini menjadi syarat mutlak agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur kedudukan dan peran prajurit TNI.
Prajurit yang mengajukan pengunduran diri akan menjalani proses administrasi yang seluruhnya berada di bawah kewenangan pimpinan TNI. Setelah proses pengunduran diri disetujui, maka yang bersangkutan secara resmi berstatus sebagai warga sipil dan tidak lagi memiliki keterikatan dengan tugas, kewajiban, maupun aturan yang berlaku di lingkungan militer.
Dengan penegasan Panglima TNI ini diharapkan tidak ada lagi keraguan atau kesalahpahaman dalam memahami ketentuan hukum yang mengatur transisi prajurit TNI ke jabatan sipil. Prinsip utama yang harus dijunjung tinggi adalah kepatuhan terhadap aturan, profesionalisme, dan integritas institusi TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara.
#tniprima
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
#tnikuatrakyatbermartabat
Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi
Komentar
Posting Komentar