Gubernur Riau Keluarkan Edaran THR 2025, Pengusaha Diwajibkan Patuh

Oleh -


Ilustrasi THR

PEKANBARU, SABTANEWS.COM – Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Surat Edaran Nomor 908/500.16.7.2/DISNAKERTRANS/2025 terkait pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja dan buruh di wilayah Riau. Gubernur Riau, Abdul Wahid, menegaskan bahwa pembayaran THR harus dilakukan sesuai aturan guna menjamin kesejahteraan pekerja menjelang Hari Raya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Boby Rachmat, Kamis (13/3/2025) menjelaskan bahwa kebijakan ini mengacu pada dua surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI:

1. Surat Edaran Nomor M/2/HK.04.00/III/2025 tentang pelaksanaan pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan.

2. Surat Edaran Nomor M/3/HK.04.00/III/2025 tentang pemberian bonus Hari Raya bagi pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi.

Menurut Boby, pembayaran THR merupakan kewajiban pengusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.

Ketentuan Pembayaran THR

• Penerima THR: 

- Pekerja/buruh yang telah bekerja minimal 1 bulan secara terus-menerus.

- Berlaku bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

• Batas Waktu Pembayaran: 

- THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya.

• Besaran THR: 

- Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak mendapatkan THR sebesar 1 bulan gaji.

- Pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan akan menerima THR secara proporsional dengan perhitungan:

Masa kerja (bulan) / 12 × 1 bulan gaji.

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memastikan kesejahteraan pekerja menjelang Hari Raya, serta mendorong pengusaha untuk memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang berlaku. 

(Mediacenter Riau/bgs)

Komentar

Posting Komentar

POPULER

Alwis Septian " Melayani Masyarakat di Bulan Puasa Adalah Ibadah Bagi Kami

Oleh -
Gambar
PEKANBARU, SABTANEWS.COM -  Kantor Lurah Bencah Lesung, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, tetap membuka pelayanan kepada masyarakat selama bulan puasa. Alwis Septian, Lurah Bencah Lesung, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus melayani masyarakat dengan senyum sapa ramah, meskipun dalam suasana puasa. "Kami ingin masyarakat merasa nyaman dan tidak terganggu dalam menjalankan ibadah puasa. Kami tetap membuka pelayanan seperti biasa, mulai dari pengurusan administrasi, pelayanan informasi, hingga pelayanan lainnya," ujar Alwis Septian. Alwis Septian juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan kenyamanan selama menjalankan ibadah puasa. "Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan kenyamanan. Jika ada yang ingin mengurus sesuatu, silakan datang ke kantor lurah, kami siap melayani," tambahnya. Dengan komitmen dan pelayanan yang baik, Kantor Lurah Bencah Lesung berharap dapat terus menjadi bagian dari masya...
baca selengkapnya»

Polsek Bukit Raya Gelar Patroli Asmara Subuh, 21 Kendaraan Berknalpot Brong Diamankan

Oleh -
Gambar
PEKANBARU, SABTANEWS.COM  – Dalam rangka menciptakan situasi aman dan kondusif selama bulan suci Ramadhan, Polsek Bukit Raya bersama Satlantas Polresta Pekanbaru melaksanakan Patroli Asmara Subuh guna mencegah aksi balap liar serta tindak pidana jalanan. Kegiatan ini berlangsung pada Minggu (2/3/2025) pukul 05.30 WIB di depan SMK Negeri Pertanian Provinsi Riau, Jalan K.H. Nasution, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.  Patroli dipimpin langsung oleh Kapolsek Bukit Raya, KOMPOL Syafnil, S.H., M.H., didampingi Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, AKP I Made Juni Artawan, S.I.K., M.H., dengan melibatkan lima personel dari Polsek Bukit Raya dan tiga personel dari Satlantas Polresta Pekanbaru.  Sasaran dan Pelaksanaan Patroli  Patroli ini menyasar kelompok pemuda yang berkumpul, kendaraan dengan knalpot brong atau racing, serta potensi balap liar yang kerap meresahkan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan berbagai tindakan, antara ...
baca selengkapnya»

Presiden Prabowo Resmikan Unhan, Wamen Viva Yoga: Mencetak Patriot Bangsa yang Cerdas, Unggul, dan Cinta Tanah Air

Oleh -
Gambar
BOGOR, SABTANEWS.COM -- Pimpinan Lembaga Negara, para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Duta Besar dan Atase Pertahanan negara sahabat, Presiden VI Susilo Bambang Yudhoyono, serta undangan lainnya sore itu hadir dalam peresmian Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan (Unhan). Kampus yang berada di salah satu area kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC), Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, itu diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, 11/6/2025. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi yang hadir dalam kesempatan itu menuturkan kepada wartawan, Prabowo ingin Unhan sebagai tempat pendidikan dan membangun karakter kader-kader pertahanan dan anak bangsa yang cerdas, berintegritas, memiliki keunggulan, serta cinta tanah air. “Di kampus inilah kader-kader pertahanan dan anak bangsa dibentuk”, ujar Viva Yoga mengutip harapan Prabowo. Cita-cita Prabowo untuk menjadikan Unhan sebagai kawah candradimuka bagi kader pertahanan dan anak bangsa menurut Viva Y...
baca selengkapnya»

Kajati Riau Hadiri Buka Puasa Bersama Lembaga Adat Melayu Riau

Oleh -
Gambar
PEKANBARU, SABTANEWS.COM – Kamis Tanggal 04 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Bertempat di Balai Adat Melayu Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Akmal Abbas, S.H., M.H menghadiri Buka Puasa Bersama Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau. Dalam sambutannya, Ketua Umum DPH LAM Riau Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil menyampaikan bahwa buka puasa bersama ini merupakan kegiatan yang diadakan oleh Lembaga Adat Melayu Riau Kemudian, dalam sambutannya juga, Pj Gubernur Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Raja Yoserizal Zen menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau yakni Buka Puasa bersama. Dengan diselenggarakannya acara buka bersama ini tentunya dapat menjadi momen ajang silaturahmi. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan tausiyah yang disampaikan oleh ustadz Yurnalis, S.Ag. Adapun Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pj Gubernur Riau yang dalam hal ini ...
baca selengkapnya»

Kapolres Tanah Karo Terima Kunjungan Silahturahmi LSM LPKN-Tipikor Dengan Penuh Kekeluargaan

Oleh -
Gambar
TANAH KARO, SABTANEWS.COM - DPC LSM LPKN-TIPIKOR yang diketuai oleh Ronny Munthe melakukan kunjungan silahturahmi dengan Kapolres Tanah Karo, AKBP. Pebriandi Haloho, S.H, M.H, M.Si bertempat di Centre Polres Karo, Jalan Veteran, Kabanjahe pada Selasa 24/2/2026 sekira pukul 11.00 WIB. Pada kunjungan tersebut, Ronny Munthe selaku ketua menyampaikan, terimakasih atas sambutan Kapolres Tanah Karo yang begitu humanis dan penuh kekeluargaan. Adapun kedatangan Ia bersama pengurus hanya untuk menjalin silaturahmi dan menjalin kerjasama dengan pihak Polres Tanah Karo khususnya menyangkut penanganan korupsi di Kabupaten Karo, kata Ronny. Menanggapi hal tersebut Kapolres Tanah Karo, AKBP Pebriandi Haloho, S.H, M.H, M.Si mengatakan, menyambut baik silaturahmi DPC LSM LPKN-TIPIKOR pada hari ini, kita siap bersinergi dan bekerjasama untuk mengusut dan menyelesaikan kasus-kasus korupsi, bila ada indikasi kearah sana, silahkan surati dan laporkan pada kami, kita akan tindak lanjuti, demi kebaikan dan ...
baca selengkapnya»

Polsek Siak Hulu Tangkap Pelaku Narkoba Jenis Pil Extasi Merk Youtobe

Oleh -
Gambar
SIAKHULU, SABTANEWS.COM - Berkat laporan masyarakat, OC (45) warga Jalan Kamboja Kelurahan Tabek Godang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru berhasil ditangkap, pelaku diduga pengedar Narkoba jenis Pil Extasi, Selasa (21/11/2023) sekira pukul 16. 30 WIB.  Pelaku ditangkap saat berada di Seberang SPBU Jalan Raya Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. "Pelaku diduga sedang menunggu penjual dan akhirnya pelaku kita tangkap," ujar Kapolres Kampar AKBP Ronald Sumaja melalui Kapolsek Siak Hulu AKP Asdisyah Mursid.  Awalnya tim opsnal Unit Reskrim Polsek Siak Hulu mendapat informasi tentang peredaran gelap narkotika jenis extasi, "atas informasi tersebut di lakukan penyelidikan," terangnya.  Saya langsung perintahkan Kanit Reskrim IPTU Jonera Putra bersama tim opsnal Unit Reskrim Polsek Siak Hulu melakukan penangkapan terhadap pelaku.  "Nah, pelaku langsung kita amankan saat berada diatas sepeda motornya," ungkap Kapolsek.  Pelaku langsu...
baca selengkapnya»

Reza Aulia Tegaskan Tak Ada Pemotongan Gaji THL, DLHK Pekanbaru Lakukan Penyesuaian Sistem Sesuai Regulasi

Oleh -
Gambar
PEKANBARU, SABTANEWS.COM – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra, S.IP., M.Si., memberikan klarifikasi terkait isu dugaan pemotongan gaji Tenaga Harian Lepas (THL) sebesar Rp60 ribu hingga kabar pemotongan satu bulan gaji yang sempat beredar di kalangan pekerja. Menurut Reza, informasi tersebut perlu diverifikasi secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. “Kalau memang ada informasi seperti itu, tentu harus kita cek. Saya sendiri belum menerima laporan resmi soal pemotongan satu bulan gaji. Dengan adanya informasi ini, justru bisa kita klarifikasi secara terbuka,” ujarnya. ( Sabtu 21/2/2026) *Penyesuaian Sistem, Bukan Pemotongan* Reza menjelaskan, sistem penggajian tenaga kebersihan selama ini mengacu pada Standar Biaya Umum (SBU) pemerintah daerah. Namun, seiring adanya regulasi terbaru terkait penataan tenaga non-ASN, pemerintah kota melakukan penyesuaian skema kerja. Ia menegaskan, perubahan sistem ini...
baca selengkapnya»

DPRD Pekanbaru Pastikan Keadilan bagi 400 Jiwa Warga yang Terancam Kehilangan Tempat Tinggal,Sengketa Lahan di Meranti Pandak, PEKANBARU – Sengketa lahan seluas 2,1 hektare di Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, yang mengancam tempat tinggal sekitar 400 jiwa, mendapat perhatian DPRD Kota Pekanbaru. Anggota Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Pekanbaru turun langsung ke lokasi, Jumat (20/2/2026), untuk mendengar aspirasi warga yang mengaku telah bermukim sejak akhir 1960-an. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Firmansyah, serta Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Syamsul Bahri. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan adanya klaim kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) tahun 2010 atas nama PT Kaluku Perma Wood Industries. Padahal, menurut warga, kawasan tersebut telah dihuni turun-temurun sejak 1968. Firmansyah mengatakan, pihaknya menerima laporan adanya dugaan tumpang tindih lahan. “Sore hari ini kami bersama Pak Syamsul Bahri dan masyarakat di Jalan Pesisir mendengarkan aspirasi warga terkait pengaduan adanya dugaan tumpang tindih tanah,” ujarnya. Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan warga, selama puluhan tahun tidak pernah ada pihak yang datang mengaku memiliki tanah tersebut. Namun sejak 2024 hingga 2026, muncul klaim berdasarkan HGB tahun 2010. “Nah ini yang nanti akan kami koordinasikan dengan BPN. Kami ingin mempertanyakan apa dasar penerbitan HGB tersebut,” kata Firmansyah. Menurut Firmansyah, DPRD akan meminta masyarakat menyampaikan laporan tertulis resmi ke DPRD Kota Pekanbaru agar dapat ditindaklanjuti secara kelembagaan. “Kami minta masyarakat membuat surat laporan tertulis ke DPRD. Setelah itu, kami akan berkoordinasi dengan BPN untuk mempertanyakan dasar BPN mengeluarkan HGB tersebut,” ujarnya. Ia menegaskan, pihaknya belum melihat secara lengkap alas hak atau dokumen dasar yang menjadi landasan penerbitan sertifikat. “Surat yang tadi kami lihat, kami belum melihat dasar-dasar alas hak yang menjadi dasar BPN mengeluarkan HGB itu,” katanya. Terkait dugaan kejanggalan, Firmansyah menyebut detailnya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi bersama BPN. “Detail-detailnya nanti kami buka data di komisi. Intinya, kami akan mempertanyakan apa dasar pemilik mengklaim ini tanahnya. Kalau berdasarkan HGB 2010, tentu kita akan telusuri ke belakang BPN mengeluarkan itu atas dasar apa,” ujarnya. Senada dengan Firmansyah, Syamsul Bahri menyampaikan bahwa ia secara pribadi mengetahui kawasan tersebut telah lama dihuni warga. “Seingat saya, sejak 1968 tidak ada yang mengaku punya tanah di dua persil yang sekarang terbit HGB ini,” ujarnya. Ia berharap Komisi I DPRD dapat segera memanggil BPN dan pihak yang mengklaim kepemilikan, termasuk kuasa hukum perusahaan, untuk memastikan duduk persoalan secara objektif. “Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan keadilan yang betul-betul,” katanya. Syamsul menegaskan, DPRD tidak serta-merta memihak, tetapi ingin melihat fakta hukum secara menyeluruh. “Kalau memang tanah itu hak mereka (pengklaim), tentu masyarakat harus siap menerima. Tapi kalau ternyata ada unsur yang tidak sesuai dalam proses penerbitan surat tersebut, kita berharap DPRD membantu masyarakat menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya. Ia juga meminta pemerintah kota memikirkan solusi kemanusiaan apabila sengketa ini berujung pada pengosongan lahan. “Kalau memang tanah itu milik pihak lain atau pemerintah, bagaimana nasib masyarakat yang sudah lama membangun rumah? Pemerintah harus hadir supaya masyarakat tetap bisa hidup dengan nyaman,” kata Syamsul. Sengketa ini bermula dari klaim HGB tahun 2010 yang disebut mencakup lahan sekitar 2,1 hektare di RT 01, 02, 03, 05 di RW 06 dan RW 07, Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Warga mengaku tidak pernah mengetahui adanya proses pengukuran atau pemberitahuan penerbitan sertifikat pada 2010. Sementara pihak pengklaim disebut datang pada 2024–2025 dengan membawa kuasa hukum dan rencana pemagaran. Kehadiran DPRD ke lokasi diharapkan menjadi pintu masuk penyelesaian secara kelembagaan. Firmansyah menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses ini transparan. “Atensi kita jelas. Kita akan mempertanyakan dasar hukum klaim tersebut dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan tanpa proses yang adil,” ujarnya. Sementara warga berharap, langkah DPRD memanggil BPN dan pihak terkait dapat membuka tabir proses penerbitan HGB 2010 yang kini dipersoalkan. Di tengah ketidakpastian, kehadiran wakil rakyat memberi secercah harapan bagi ratusan jiwa yang kini hidup dalam bayang-bayang kehilangan rumah mereka. ***

Oleh -
Gambar
PEKANBARU, SABTANEWS.COM  – Sengketa lahan seluas 2,1 hektare di Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, yang mengancam tempat tinggal sekitar 400 jiwa, mendapat perhatian DPRD Kota Pekanbaru. Anggota Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Pekanbaru turun langsung ke lokasi, Jumat (20/2/2026), untuk mendengar aspirasi warga yang mengaku telah bermukim sejak akhir 1960-an. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Firmansyah, serta Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Syamsul Bahri. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan adanya klaim kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) tahun 2010 atas nama PT Kaluku Perma Wood Industries. Padahal, menurut warga, kawasan tersebut telah dihuni turun-temurun sejak 1968. Firmansyah mengatakan, pihaknya menerima laporan adanya dugaan tumpang tindih lahan. “Sore hari ini kami bersama Pak Syamsul Bahri dan masyarakat di Jalan Pesisir mendengarkan aspirasi ...
baca selengkapnya»

DPP SPI Desak Kapolda Sulteng, Mabes Polri, dan Dorong “Pengadilan Kejahatan Pers” atas Kasus Kekerasan Jurnalis di IMIP

Oleh -
Gambar
MOROWALI, SABTANEWS.COM – Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Pers Indonesia (DPP SPI) kembali mengeluarkan pernyataan tegas terkait dugaan pengeroyokan, penganiayaan, perusakan, serta penghilangan identitas pers terhadap jurnalis Tribuanamuda.com di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sabtu (21/2/2026) Kasus ini telah resmi memasuki proses hukum setelah Polsek Bahodopi menerbitkan STPLI Nomor: STPLI/210/II/2026/Res Morowali/Sek BHDP tertanggal 15 Februari 2026. DPP SPI, Ini Bukan Delik Biasa, Ini Kejahatan terhadap Pers. Ketua Umum DPP SPI, Suriani Siboro SH, menegaskan bahwa perkara ini tidak boleh diperlakukan sebagai kasus pidana biasa. “Ini bukan sekadar penganiayaan. Ini adalah dugaan kejahatan terhadap pers. Jika unsur penghalangan kerja jurnalistik terbukti, maka ini adalah serangan terhadap demokrasi,” tegas Suriani. Menurut DPP SPI, tindakan kekerasan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas dapat masuk kategori kejahatan terhadap kemerdekaan pers, sebag...
baca selengkapnya»

TNI Manunggal Air Satgas TMMD Ke 127 Kodim 0808/Blitar Bangun Sumur Bor untuk Masyarakat

Oleh -
Gambar
BLITAR, SABTANEWS.COM  - Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke - 127 Kodim 0808/Blitar terus menunjukkan komitmen dalam membantu kesulitan rakyat. Melalui program unggulan “TNI Manunggal Air”, personel Satgas TMMD Ke-127 Kodim 0808/Blitar saat ini sudah menyelesaikan pengerjaan fisik berupa pembangunan sumur bor di beberapa titik yang berada di desa Sumberkembar Kabupaten Blitar guna menjawab kebutuhan mendasar masyarakat akan air bersih. Komandan Kodim 0808/Blitar Letkol Inf Virlani Arudyawan saat dikonfirmasi mengatakan bahwa Kegiatan ini merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat, di mana TNI hadir memberikan solusi air bersih. “Pengerjaan sumur bor ini melibatkan kerja sama antara personel TNI, pemerintah daerah dan masyarakat setempat” tuturnya, Kamis (26/02/2026). Melalui pembangunan Sumur Bor ini diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat karena akses terhadap air bersih kini menjadi lebih mudah, Meskipun dalam pelaksanaannya sering menghadapi ham...
baca selengkapnya»