SABTANEWS COM - PEKANBARU - Aksi unjuk rasa yang digelar oleh kelompok Masyarakat Riau Peduli Keadilan di depan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau, Jalan Cut Nyak Dien No.5, Sukajadi, Pekanbaru, Senin (13/10/2025), berlangsung tegang dan diwarnai insiden berdarah. Sejumlah peserta aksi terlihat mengalami luka di bagian kepala sebagai simbol kekecewaan mereka terhadap pemerintah atas dugaan praktik mafia tanah yang disebut semakin merajalela di Riau. Aksi ini dipimpin oleh Koordinator Aksi Jasril Rz dan Afifuddin, dengan Koordinator Lapangan Wisnu, serta diikuti puluhan masyarakat dan aktivis yang menamakan diri mereka sebagai Masyarakat Peduli Keadilan Provinsi Riau. Mereka menyatakan kekecewaan mendalam terhadap lembaga pertanahan dan penegak hukum yang dinilai gagal menindak tegas oknum pejabat yang terlibat dalam kasus dugaan pelanggaran hukum dan suap di lingkungan BPN. Dalam pernyataan sikapnya, massa menolak segala bentuk kompromi maupun kes...
Foto di gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat
JAKARTA, SABTANEWS.COM –Direktur Hukum TNI Angkatan Darat Brigjen TNI A. Agung Widi W, S.H., M.H. mendampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan tiga pimpinan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU di gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, dalam rangka membahas revisi Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI). “Rapat kerja dengan Panglima TNI dan kepala staf, saya nyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Ibu-bapak sebelum kita mulai mohon ditayangkan bahwa kami mendapat surat dari Bapak Presiden tolong disampaikan ke Panglima dan kepala staf atau yang mewakili,” kata Utut dalam pemaparannya.
Dalam rapat tersebut, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama para Kepala Staf Angkatan memaparkan pandangan dan masukan terkait revisi UU TNI, khususnya dalam upaya memperkuat peran serta fungsi TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menekankan pentingnya sinergi antara TNI dan pemerintah dalam menghadapi tantangan pertahanan yang semakin kompleks, termasuk aspek hukum yang mendukung profesionalisme prajurit di era modern.
Dirkumad Brigjen TNI A. Agung Widi W, S.H., M.H. turut memberikan pendampingan dalam pembahasan aspek hukum yang menjadi bagian penting dalam revisi UU TNI. Kehadiran Direktur Hukum TNI AD ini memastikan bahwa setiap perubahan yang diusulkan tetap sejalan dengan prinsip hukum yang berlaku, serta memperhatikan kepentingan dan hak-hak prajurit. Rapat yang berlangsung secara terbuka ini menjadi forum strategis untuk mendiskusikan kebijakan pertahanan nasional guna memperkuat institusi TNI dalam menghadapi dinamika global dan ancaman di masa depan.
(Pen Ditkumad)
Komentar
Posting Komentar