JAKARTA, SABTANEWS.COM — Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. ST Burhanuddin, S.H., M.H., berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 798 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Jaksa Agung Republik Indonesia, secara resmi mengangkat Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., CFr.A. sebagai Ketua Tenaga Ahli Jaksa Agung Republik Indonesia. Keputusan ini sekaligus menetapkan susunan Tenaga Ahli Jaksa Agung RI yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, dan 11 (sebelas) orang anggota, dengan tugas pokok antara lain: 1. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan kebutuhan hukum di masyarakat atau isu hukum aktual sesuai dengan keahliannya baik diminta maupun tidak diminta untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan, termasuk pemulihan kepercayaan publik. 2. Menghimpun aspirasi publik dan mengikuti perkembangan isu strategis dalam rangka pemulihan kepercayaan publik, menj...
PEKANBARU, SABTANEWS.COM - Kajati Riau Akmal Abbas SH., MH., beserta PJU sambut kedatangan rombongan Komisi III DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Sari Yuliati bertempat di aula Tribrata Polda Riau.(22/02/2025)
Kunjungan spesifik ini bertujuan untuk membahas berbagai aspek penegakan hukum terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Riau, yang menjadi perhatian utama mengingat potensi besar sekaligus tantangan dalam pengelolaannya.
Dalam pemaparannya, Kajati menyampaikan capaian kinerja institusinya selama periode 2022-2024, termasuk berbagai langkah hukum yang telah diambil dalam menangani kasus-kasus terkait SDA.
Lebih lanjut, Kajati juga menguraikan strategi penegakan hukum yang diterapkan, mencakup pendekatan jangka pendek, menengah, dan panjang.
Strategi tersebut melibatkan tiga pendekatan utama:
1. Preemptif untuk mencegah potensi pelanggaran sejaku dini;
2. Preventif, guna memperkuat pengawasan dan kepatuhan hukum;
3. Represif, yang menekankan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penegakan hukum dalam pengelolaan SDA, sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Riau.
Melalui pertemuan ini, diharapkan adanya sinergi yang lebih kuat antara Kejati Riau, Polda Riau, dan Komisi III DPR RI dalam mendorong kebijakan hukum yang lebih efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan.(......)
Kasipenkum Kejati Riau
Komentar
Posting Komentar