SABTANEWS COM - PEKANBARU - Dimana Iwan tupang pemasok BBM subsidi Ilegal di simpang Harapan Batang kumu kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara kabupaten Rokan hulu Riau tak tersentuh oleh penegak hukum Polsek Tambusai Utara Polres Rokan hulu Riau. Sejak pecah dengan SYAFRIANTO ALIAS ANTO KHALIFA Iwan tupang melebarkan sayap di simpang Harapan Batang kumu kecamatan Tambusai Tambusaiutara kerjasama dengan Gusti Randa Hasibuan dan sarwedi Harahap sebagai rekan bisnis ilegal drilling BBM subsidi diduga di lindungi oleh penegak hukum Polsek Tambusai Utara kabupaten Rokan hulu. Pelaku usaha yang menyalahgunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dapat ditindak pidana menggunakan Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal ini mengatur sanksi pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar bagi setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi. Selain itu, ada pasal lain seperti Pasal 54 UU Mi...
PEKANBARU, SABTANEWS.COM - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Riau. Kunjungan ini dalam rangka evaluasi Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangungan (HGB), serta Hak Pengelolaan (HPL) pada masa persidangan II tahun 2024-2025.
Mewakili Pj Gubernur Riau, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Provinsi Riau Tengku Zul Efendi menyambut baik kunjungan tersebut. Besar harapannya kepada kunjungan ini untuk memberi umpan balik yang baik bagi tata kelola kehutanan, perkebunan, dan sumber daya alam (SDA) yang ada di Riau.
"Ini karena Provinsi Riau memiliki SDA yang melimpah. Minyak bumi, kehutanan dan komoditi lainnya yang harus dioptimalkan untuk Riau yang lebih makmur," ucapnya di Gedung Daerah Balai Serindit, Rabu (19/2/2025).
Dikatakan Zul Efendi, sektor kelapa sawit membuat lapangan kerja yg besar bagi masyarakat. Ada banyak masyarakat Riau yang bergantung hidupnya kepada sub-sektor perkebunan, terutama kelapa sawit.
"Di balik prestasi ini, ada kebocoran. Masih banyak perusahaan yang belum mengurus HGU, kami Pemprov Riau terus mendesak, terutama kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar mengurus masing-masing perusahaan yang ada di wilayahnya," terang Zul Efendi.
Ditambahkan, ia juga berharap kunjungan Komisi II DPR RI bisa membantu memecahkan permasalahan tersebut. Tentunya dengan harapan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat Riau.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI, Sahidin, sekaligus yang memimpin kunjungan kerja mengaku akan menampung serta menindaklanjuti segala permasalahan yang akan dibahas. Dikatakannya, tidak hanya Provinsi Riau saja yang mendapatkan manfaat jika permasalahan HGU dan lainnya teratasi.
"Kunjungan ini kan untuk mengevaluasi, kita menitik beratkan pada beberapa masalah. Kita menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat juga," ujar Sahidin.
"Semoga benar-benar memberikan manfaat yang nyata, tidak hanya untuk Provinsi Riau saja yang sejahtera, namun juga tingkat nasional," imbuhnya.
(Mediacenter Riau/mrs)
Komentar
Posting Komentar