Langsung ke konten utama

Dekatkan Diri dengan Warga, Polda Riau dan Polresta Pekanbaru Gelar "Jumat Curhat" di Masjid Al-Hidayah Tenayan Raya

PEKANBARU, SABTANEWS.COM  – Dalam upaya mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, Kepolisian Daerah (Polda) Riau kembali melaksanakan program unggulannya, Jumat Curhat. Kegiatan yang berlangsung Jumat pagi (11/7/2025) ini digelar di Masjid Al-Hidayah, Jalan Kampung Baru, Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru. Acara dimulai pukul 09.00 WIB dan dihadiri sejumlah pejabat dari berbagai satuan Polda Riau. Di antaranya, Kompol Sugianto (perwakilan Dirbinmas Polda Riau), AKBP Umar Said (Kabag Analis Ditintelkam), AKBP Agus Prihadinika, S.H., S.I.K. (Kasubdit 1 Ditreskrimsus), serta AKBP Dasril (Kasubdit Kamsel Ditlantas). Kapolsek Tenayan Raya turut hadir melalui Kanit Reskrim Iptu Dodi Vivino, S.H., M.H. Selain itu, tampak pula IPDA Budhi Prima dari Subdit Binpolmas dan Lurah Bambu Kuning, Yesi Purnama, S.IP. Sekitar 20 warga hadir menyambut kegiatan ini dengan antusias. Mereka memanfaatkan kesempatan langka ini untuk berdialog langsung dengan jajaran kepo...

Kajati Maluku Agoes SP Pimpin Apel Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Kejati Maluku


Foto: Kejati Maluku Agoes Soenanto Prasetyo SH MH Saat Memimpin Apel Pencanangan WBK-WBBM Dok: Kasi Penkum Kejati Maluku Ardy SH MH

MALUKU, SABTANEWS.COM  – Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Agoes Soenanto Prasetyo, S.H.,M.H, pada hari ini Jumat, 31 Januari 2025, memimpin pelaksanaan Apel Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Maluku tahun 2025, yang dilaksanakan di halaman Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku.

Pelaksanaan Apel pencanangan ini, menindaklanjuti pembentukan Tim Zona Integritas Kejaksaan Tinggi Maluku menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2025 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku yang mempedomani Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan perihal proses penilaian Indeks Zona Integritas tahun 2025 mengenai Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Akuntabilitas, Pengawasan dan Penguatan Kualitas Layanan Publik.

Dalam pelaksanaannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Agoes Soenanto Prasetyo, S.H.,M.H, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Dr. Jefferdian, Para Asisten, Para Koordinator, Kasubag Kepegawaian dan Kasubag Perencanaan, secara simbolis melakukan Penanda tanganan Pakta Integritas dan Penyematan Tanda Agen Perubahan yang diwakili oleh Asisten Tindak Pidana Umum Yunardi, S.H.,M.H dan Kabag Tata Usaha Ariyanto Novindra, S.H.,M.H.

Kajati Maluku dalam sambutannya, menyampaikan pelaksanaan Apel Pencanangan WBK ini, menunjukan komitmen kita untuk membangun Indonesia yang lebih bersih dan adil, sebagai Insan Adhyaksa kita memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa setiap tindakan korupsi dapat ditangani dengan tegas dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Saya menghimbau kepada seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Maluku untuk mendukung program pemerintah untuk meraih WBK demi meningkatkan Citra Kejaksaan dimata Masyarakat dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kita bersama, untuk itu marilah kita berkomiten untuk mengikrarkan diri, dalam penandatanganan Pakta Integritas serta berusaha semaksimal mungkin berbuat yang terbaik bagi institusi dalam rangka meningkatkan profesionalisme, integritas dan disiplin sehingga citra dan wibawa kejaksaan mendapat kepercayaan di masyarakat” himbau Kajati ASP.

Reformasi Birokrasi menurut Kajati Maluku, pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan yang menyangkut aspek Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia yang diharapkan dapat mencetuskan satu Lembaga Hukum yang Profesional (Legal Profesional Organization) dengan memenuhi prinsip-prinsip Organisasi dan Tata Kerja yang modern, profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Kejaksaan Tinggi Maluku dalam meraih Kepercayaan dan simpati masyarakat di Provinsi Maluku, berkomitmen untuk membangun Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi, melaksanakan tugas-tugas sesuai aturan yang berlaku dan bebas KKN serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Diakhir sambutannya, Kajati mengharapkan agar seluruh Insan Adhyaksa di wilayah Kejaksaan Tinggi Maluku untuk meningkatkan prestasi kerja, budaya kerja serta peningkatan disiplin dan secara resmi mencanangkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) di Kejaksaan Tinggi Maluku.

Apel Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Maluku tahun 2025 diakhiri dengan Persembahan Yel – Yel Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Tinggi Maluku dan Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Pegawai Kejaksaan Tinggi Maluku.

Pelaksanaan Apel Pencanangan diikuti oleh, Asisten Pembinaan Cumondo Trisno, S.H, Koordinator Dr. Fadjar, S.H.,M.H, Koordinator I Ketut Suarbawa, S.H.,M.H, Koordinator I Bagus Putra Gede Agung, S.H.,M.H, Wira Apel Ahmad Latupono, S.H.,M.H, Komandan Apel Fernando Enrico F. Partahi, S.H.,M.H serta Para Pegawai Jaksa dan Tata Usaha, Security dan Outsourcing Kejaksaan Tinggi Maluku.



 




Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kasus Gantung Diri di RSJ Tampan Diduga Petugas Jaga Lalai Mengontrol CCTV

PEKANBARU, SABTANEWS.COM  - Terkait meninggalnya pasien RSJ Tampan yang diduga gantung diri, pihak keluarga korban AN menduga adanya kelalain petugas sehingga pasien gantung diri, ungkap Fiil Kunto ( keluarha dekat almarhum Ahmad Nurhadi )  saat dijumpai untuk memberikan keterangan di Polresta Pekanbaru, Rabu (30/4/2025). "Dimana, berdasarkan rekaman cctv yang ditunjukan Kepolisian kepada kami adanya percobaan gantung diri adik kami tersebut sebanyak dua kali percobaan", ucap Fiil. "Berdasarkan jam di rekaman cctv, percobaan gantung diri pertama terjadi pada hari Jumat (25/4) dipukul 05.46 sore, tapi gagal bunuh dirinya, karena kain atau baju yang dipakai korban melorot. Kemudian diulang lagi mengikat dipukul 05.48 dan dipukul 05.50 barulah diilitan dilehar turun dan menggantung, kemudian dipukul 5.52 badan korban masih bergerak dan gantung diri tersebut dijendela", terang Fiil. "Dan dipukul 05.58 baru ditemukan gantung diri oleh 3 orang petugas dan dinyatakan ...

Ikut Meriahkan HBP ke-61, Sekda Rohul Hadir di Lapas Pasir Pangarayan

PASIR PANGARAYAN, SABTANEWS.COM  - Puncak Hari Bakti Pemasyarakatan (Hbp) ke 61 Tahun 2025 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Pasir Pangarayan berlangsung khidmat dan meriah pada Senin (28/4/2025). Kegiatan puncak ini dilaksanakan Tasyakuran secara serentak seluruh jajaran Pemasyarakatan Indonesia via zoom meeting. Hadir langsung di Lapas Pasir Pangarayan Bupati Rokan Hulu Anton,S.T.M.M yang diwakilkan Sekretaris Daerah M. Zaki,Ketua Dprd Rokan Hulu Hj Sumiartini, Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian,dan Kepala Kementerian Agama Rohul. Dalam sambutan nya via virtual Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan Enam puluh satu tahun Pemasyarakatan, bukan sekadar hitungan waktu. Ini juga setara dengan ribuan kisah pengabdian, ribuan pekik perjuangan dan tentunya kesediaan tanpa pamrih dari para petugas yang bekerja dalam sunyi, menjaga api pembinaan tetap menyala di tengah ge...

Kejati Riau Geledah Kantor Disdikbud Rohil, Usut Dugaan Korupsi DAK Rp40 Miliar

Serangkaian kegiatan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) di Bagansiapiapi, Rabu (30/4/2025). Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan dan rehabilitasi Sekolah Dasar (SD) tahun anggaran 2023. ROKAN HILIR, SABTANEWS.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) di Bagansiapiapi, Rabu (30/4/2025). Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan dan rehabilitasi Sekolah Dasar (SD) tahun anggaran 2023. “Penggeledahan dilakukan oleh Tim Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Riau,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Zikrullah. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen penting dan satu unit laptop yang diduga digunakan untuk menyusun rekapitulasi dana proyek. Data awal m...