TAJUK RENCANA oleh Redaksi ilustrasi Defisit APBD Provinsi Riau yang menembus Rp 3,5 triliun terdiri dari defisit anggaran Rp 1,3 triliun dan tunda bayar sebesar Rp 2,2 triliun ini bukan sekadar kegagalan teknokratis dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia merupakan indikasi serius kelalaian negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional terhadap hak dasar warga, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Ketika anggaran tersendat dan layanan publik terganggu, yang dipertaruhkan bukan hanya angka-angka fiskal, melainkan amanat konstitusi. Jika masih ingat dengan pernyataan mantan Gubernur Riau, Syamsuar, dalam debat publik menjadi alarm keras. Ia menegaskan bahwa defisit sebesar ini belum pernah terjadi pada masa gubernur – gubernur sebelumnya dan justru muncul pada masa transisi pemerintahan. Fakta ini bukan sekadar perbandingan politik, melainkan indikator serius kegagalan tata kelola keuangan daerah yang berdampak langsung pada kepentingan publik. Anggaran Bukan Sekadar Kebija...
PEKANBARU, SABTANEWS.COM - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru memastikan bahwa distribusi gas elpiji 3 kilogram masih berjalan lancar dan tidak mengalami kelangkaan. Hingga saat ini, kuota dan kebutuhan gas bersubsidi dinyatakan aman.
Kepala Disperindag Pekanbaru Zulhelmi Arifin, Jumat (7/2/2025), menyampaikan bahwa tidak ada laporan terkait kelangkaan gas elpiji 3 kilogram. Namun, pihaknya terus berupaya memastikan distribusi berjalan lebih efisien. Agar, masyarakat bisa mendapatkan gas bersubsidi dengan mudah dan sesuai harga eceran tertinggi (HET).
"Distribusi elpiji 3 kilogram hingga saat ini masih lancar. Tidak ada laporan kelangkaan dan kuota pun aman," katanya.
Hanya saja, Disperindag harus selalu memastikan pengecer gas elpiji tidak menghambat distribusi. Sehingga, gas elpiji bersubsidi dapat lebih mudah dijangkau masyarakat.
Disperindag tidak ingin terjadi situasi di mana masyarakat yang sudah terdaftar di pangkalan kesulitan mendapatkan gas karena stok habis atau dialihkan ke pihak lain. Oleh karena itu, pengawasan terhadap jalur distribusi akan diperketat agar penyaluran gas bersubsidi tetap sesuai aturan.
"Kami tidak ingin ada kasus di mana masyarakat yang sudah terdaftar di pangkalan datang membeli gas, tetapi ternyata stoknya tidak tersedia karena dijual ke pihak lain. Kami ingin semuanya berjalan sesuai aturan dan regulasi yang berlaku," ujar Ami, sapaan akrabnya.
Prioritas utama Disperindag adalah memastikan kebutuhan masyarakat terhadap gas elpiji 3 kilogram tetap terpenuhi, dengan harga yang sesuai HET. Dengan distribusi yang tertata baik. masyarakat bisa mendapatkan gas elpiji 3 kilogram dengan harga yang sesuai aturan dan tanpa kesulitan.
Pemko Pekanbaru akan terus berkoordinasi dengan Pertamina, agen elpiji, dan pihak terkait lainnya. Hal ini guna untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan tidak ada praktik penyelewengan dalam penyaluran gas bersubsidi. (Kominfo11/RD5)
Komentar
Posting Komentar