Gubernur Riau Abdul Wahid, Kadis PUPR PKPP M Arief Setiawan, dan Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M Nursalam. (Dok YouTube KPK)(Dok YouTube KPK)) PEKANBARU, SABTANEWS.COM — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi menunjuk Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau. Penunjukan ini dilakukan setelah Gubernur Riau Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan atau penerimaan hadiah dan janji di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025. Kabar penunjukan tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, yang menegaskan bahwa Kemendagri segera menunjuk SF Hariyanto untuk menjamin roda pemerintahan tetap berjalan normal. “Menjalankan roda pemerintahan dan memastikan pelayanan publik terus berjalan,” ujar Bima Arya dikutip dari Kompas.com, Rabu (5/11/2025). Bima Arya juga mengingatkan para kepala daerah agar bekerja dengan benar dan tida...
SINTANG, SABTANEWS.COM - Upaya untuk meningkatkan pembangunan Berkelanjutan, Pos Nanga Bayan Satgas Pamtas RI-Malaysia menghadiri Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun Anggaran 2025 bersama Masyarakat di Kantor Desa Nanga Bayan, Kecamatan Ketungau hulu, Kabupaten Sintang, Jum'at (30/1/2025).
Kegiatan ini sebagai bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur pemerintah daerah, DPRD, Satgas Pamtas dan organisasi masyarakat, serta perwakilan masyarakat dari berbagai sektor.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Nanga Bayan, Widiyanto, S.Sos menekankan pentingnya Musrenbang sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. "Musrenbang bukan hanya forum formal, tetapi momentum untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung guna memastikan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan," ujar Widiyanto, S.Sos.
Musrenbang 2025 mengangkat tema "Penguatan Modal Dasar pembangunan Daerah dengan Peningkatan Infrastruktur dan Sinergitas Pemerintahan untuk pertumbuhan Ekonomi Hijau dan Inklusif di dukung dengan Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih".
fokus pada prioritas pembangunan seperti penguatan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, serta digitalisasi pelayanan publik. Pemerintah daerah juga mendorong inovasi dan kolaborasi lintas sektor dalam merancang program yang efektif dan berdaya guna.
Selain diskusi dan pemaparan program, Musrenbang juga diisi dengan sesi dialog interaktif, di mana masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memberikan masukan langsung kepada pemerintah. Hasil dari Musrenbang ini akan menjadi dasar dalam penyusunan APBD 2025, sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih tepat sasaran.
Sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah berkomitmen untuk mengawal hasil Musrenbang hingga tahap implementasi, memastikan program yang disepakati dapat terlaksana dengan baik. Diharapkan, melalui Musrenbang ini, pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
(Pen Satgas Yonzipur 5/ABW)
Komentar
Posting Komentar