SABTANEWS COM - BENGKALIS - Dalam pidatonya saat Upacara Peringatan ke-79 Hari Bhayangkara dan usai menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13,2 triliun dari kasus korupsi ekspor CPO di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025). Presiden RI Prabowo Subianto kembali menggema: “Penegakan hukum di Indonesia jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah.” “Kalau hukum lebih ringan kepada yang berkuasa tapi keras kepada yang lemah, Aa zalim, itu angkara murka, itu jahat. Penegak hukum harus punya hati. Jangan kriminalisasi rakyat kecil, jangan mencari perkara terhadap orang susah,” tegas Prabowo. Pesan moral dan ketegasan Presiden itu tampaknya belum sepenuhnya sampai ke seluruh jajaran aparat penegak hukum, khususnya di wilayah Polsek Mandau. Bukannya mendapatkan perlindungan, 2 (dua) warga yang tinggal dan mengarap lahan di Kampung D. 30, Desa Bumbung, Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, malah diduga menjadi korban kriminalisas...
Unit Tipidkor Polres Kampar Tangkap Mantan Kades Deras Tajak, Diduga Korupsi Dana Desa Rp 1,4 Miliar!
KAMPAR, SABTANEWS.COM - Unit Tipidkor Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Kampar berhasil mengungkap kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Deras Tajak, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar. Mantan Kepala Desa Deras Tajak, Pelaku SH (47), ditangkap pada Senin (9/12/2024) atas dugaan penyelewengan dana desa tahun anggaran 2019 dan 2020.
Kapolres Kampar AKBP Ronald Sumaja Melalui Kasat Reskrim AKP Elvin Septian Akbar menyampaikan hari Rabu (11/12/2024), bahwa Kasus dugaan korupsi ini terungkap setelah Inspektorat Kabupaten Kampar melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran Desa Deras Tajak. Hasilnya, ditemukan indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp 1.410.278.493.
Dalam pemeriksaan pekalu SH menjabat sebagai Kepala Desa Deras Tajak Kecamatan Kampar Kiri Hulu periode 2015-2021. Selama masa jabatannya, dia diduga menyalahgunakan wewenang dan melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa.
Dana desa yang diterima Desa Deras Tajak berasal dari berbagai sumber, termasuk APBD Kabupaten Kampar, APBD Provinsi Riau, dan APBN.
Namun, hasil audit Inspektorat menemukan sejumlah kejanggalan dalam penggunaan dana desa. Terdapat kegiatan dan belanja yang tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 dan 2020, tetapi dana sudah dicairkan. Selain itu, ditemukan juga indikasi pertanggung jawaban keuangan desa yang fiktif.
Atas perbuatannya, SYAHRIAL dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Komentar
Posting Komentar