Kegiatan "Jumat Curhat” Kapolres Langkat dengan Para Tokoh Dusun III Desa Ara Condong di mesjid Nassim Al- Thoyba Nur

Oleh Putra L - 12/13/2024

SABTANEWS COM - LANGKAT/SUMUT - Bertempat di Masjid Nassim Al- Thoyba Nur Dusun III Desa Ara Condong Kecamatan Stabat kabupaten Langkat, Jumat (13/12/2024), telah dilaksanakan kegiatan “Jumat Curhat” oleh Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, SH, SIK, MSi, di wakili oleh Kabag SDM Muhammad Hasan, S.H., M.H., Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap informasi dan curhatan dari masyarakat serta menjalin tali silaturahmi dengan mereka.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kasat Lantas AKP. Maruli Tua, S.H, Kasat Binmas AKP Mahruzar Sebayang. SH, dan Kasi Humas AKP Rajendra Kusuma,serta Personil Polres Langkat lainnya, Ketua Bkm dan Pengurus ,Tokoh Agama & Tokoh Masyarakat,Kadus Dsn III Desa Ara Condong,serta masyarakat Dusun III Desa Ara Condong Kecamatan Stabat, dengan total 70 orang hadir.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Masjid Nassim Al- Thoyba Nur, Kasat binmas AKP Mahruzar Sebayang. SH, menyampaikan pentingnya keterlibatan aktif Masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

“Polri tidak bisa bekerja sendirian tanpa dukungan Masyarakat.

Kami harap, dengan adanya kegiatan seperti ini, Masyarakat dapat lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi sehingga kita bisa bersama-sama mencari solusi,” ujarnya.

Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah peredaran narkoba, pada kesempatan Kasat binmas, menegaskan komitmen Kepolisian dalam memberantas Penyakit Masyarakat dan penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan anak muda. “Kami terus melakukan penindakan, namun kami juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi terkait adanya peredaran narkoba. Keamanan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama”, kata Kasat Binmas.

Sementara itu, masalah lalu lintas juga menjadi topik diskusi dalam kegiatan tersebut. Menjelaskan tentang pentingnya kesadaran Masyarakat dalam mematuhi aturan Lalu Lintas untuk mengurangi angka kecelakaan.

“Kami dari Polres langkat berharap, masyarakat dapat lebih disiplin, terutama di daerah-daerah yang rawan kecelakaan”,tegas Kasat binmas.

Kegiatan Jumat Curhat ini tidak hanya menjadi forum penyampaian keluhan, namun juga sebagai bentuk pendekatan humanis dari aparat Kepolisian dan kepada Masyarakat.

Dengan suasana yang santai, warga lebih leluasa menyampaikan aspirasi mereka. Dan Kasat Binmas, juga mengucapkan terima kasih kepada Masyarakat kabupaten Langkat, khususnya jamaah Masjid Nassim Al- Thoyba Nur, Pilkada di Kabupaten Langkat aman dan kondusif, semoga seperti ini situasinya sampai Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati langkat.

Jumat Curhat diharapkan menjadi agenda rutin yang terus berlangsung, sebagai wujud transparansi dan keterbukaan serta kedekatan Polri kepada Masyarakat. (Hms/ Eka Wardani)

Komentar

DPRD Pekanbaru Pastikan Keadilan bagi 400 Jiwa Warga yang Terancam Kehilangan Tempat Tinggal,Sengketa Lahan di Meranti Pandak, PEKANBARU – Sengketa lahan seluas 2,1 hektare di Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, yang mengancam tempat tinggal sekitar 400 jiwa, mendapat perhatian DPRD Kota Pekanbaru. Anggota Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Pekanbaru turun langsung ke lokasi, Jumat (20/2/2026), untuk mendengar aspirasi warga yang mengaku telah bermukim sejak akhir 1960-an. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Firmansyah, serta Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Syamsul Bahri. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan adanya klaim kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) tahun 2010 atas nama PT Kaluku Perma Wood Industries. Padahal, menurut warga, kawasan tersebut telah dihuni turun-temurun sejak 1968. Firmansyah mengatakan, pihaknya menerima laporan adanya dugaan tumpang tindih lahan. “Sore hari ini kami bersama Pak Syamsul Bahri dan masyarakat di Jalan Pesisir mendengarkan aspirasi warga terkait pengaduan adanya dugaan tumpang tindih tanah,” ujarnya. Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan warga, selama puluhan tahun tidak pernah ada pihak yang datang mengaku memiliki tanah tersebut. Namun sejak 2024 hingga 2026, muncul klaim berdasarkan HGB tahun 2010. “Nah ini yang nanti akan kami koordinasikan dengan BPN. Kami ingin mempertanyakan apa dasar penerbitan HGB tersebut,” kata Firmansyah. Menurut Firmansyah, DPRD akan meminta masyarakat menyampaikan laporan tertulis resmi ke DPRD Kota Pekanbaru agar dapat ditindaklanjuti secara kelembagaan. “Kami minta masyarakat membuat surat laporan tertulis ke DPRD. Setelah itu, kami akan berkoordinasi dengan BPN untuk mempertanyakan dasar BPN mengeluarkan HGB tersebut,” ujarnya. Ia menegaskan, pihaknya belum melihat secara lengkap alas hak atau dokumen dasar yang menjadi landasan penerbitan sertifikat. “Surat yang tadi kami lihat, kami belum melihat dasar-dasar alas hak yang menjadi dasar BPN mengeluarkan HGB itu,” katanya. Terkait dugaan kejanggalan, Firmansyah menyebut detailnya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi bersama BPN. “Detail-detailnya nanti kami buka data di komisi. Intinya, kami akan mempertanyakan apa dasar pemilik mengklaim ini tanahnya. Kalau berdasarkan HGB 2010, tentu kita akan telusuri ke belakang BPN mengeluarkan itu atas dasar apa,” ujarnya. Senada dengan Firmansyah, Syamsul Bahri menyampaikan bahwa ia secara pribadi mengetahui kawasan tersebut telah lama dihuni warga. “Seingat saya, sejak 1968 tidak ada yang mengaku punya tanah di dua persil yang sekarang terbit HGB ini,” ujarnya. Ia berharap Komisi I DPRD dapat segera memanggil BPN dan pihak yang mengklaim kepemilikan, termasuk kuasa hukum perusahaan, untuk memastikan duduk persoalan secara objektif. “Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan keadilan yang betul-betul,” katanya. Syamsul menegaskan, DPRD tidak serta-merta memihak, tetapi ingin melihat fakta hukum secara menyeluruh. “Kalau memang tanah itu hak mereka (pengklaim), tentu masyarakat harus siap menerima. Tapi kalau ternyata ada unsur yang tidak sesuai dalam proses penerbitan surat tersebut, kita berharap DPRD membantu masyarakat menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya. Ia juga meminta pemerintah kota memikirkan solusi kemanusiaan apabila sengketa ini berujung pada pengosongan lahan. “Kalau memang tanah itu milik pihak lain atau pemerintah, bagaimana nasib masyarakat yang sudah lama membangun rumah? Pemerintah harus hadir supaya masyarakat tetap bisa hidup dengan nyaman,” kata Syamsul. Sengketa ini bermula dari klaim HGB tahun 2010 yang disebut mencakup lahan sekitar 2,1 hektare di RT 01, 02, 03, 05 di RW 06 dan RW 07, Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Warga mengaku tidak pernah mengetahui adanya proses pengukuran atau pemberitahuan penerbitan sertifikat pada 2010. Sementara pihak pengklaim disebut datang pada 2024–2025 dengan membawa kuasa hukum dan rencana pemagaran. Kehadiran DPRD ke lokasi diharapkan menjadi pintu masuk penyelesaian secara kelembagaan. Firmansyah menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses ini transparan. “Atensi kita jelas. Kita akan mempertanyakan dasar hukum klaim tersebut dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan tanpa proses yang adil,” ujarnya. Sementara warga berharap, langkah DPRD memanggil BPN dan pihak terkait dapat membuka tabir proses penerbitan HGB 2010 yang kini dipersoalkan. Di tengah ketidakpastian, kehadiran wakil rakyat memberi secercah harapan bagi ratusan jiwa yang kini hidup dalam bayang-bayang kehilangan rumah mereka. ***

Oleh WISINDO - 2/21/2026

baca selengkapnya»

www.sabtanews.com

Kegiatan "Jumat Curhat” Kapolres Langkat dengan Para Tokoh Dusun III Desa Ara Condong di mesjid Nassim Al- Thoyba Nur

Komentar

Posting Komentar

POPULER

Polsek Bukit Raya Gelar Patroli Asmara Subuh, 21 Kendaraan Berknalpot Brong Diamankan

Sambut Ramadhan, Kepala SMAN 1 Tapung Kampar Ajak Siswa Perkuat Akhlak dan Karakter

Presiden Prabowo Resmikan Unhan, Wamen Viva Yoga: Mencetak Patriot Bangsa yang Cerdas, Unggul, dan Cinta Tanah Air

Kajati Riau Hadiri Buka Puasa Bersama Lembaga Adat Melayu Riau

Polsek Siak Hulu Tangkap Pelaku Narkoba Jenis Pil Extasi Merk Youtobe

Reza Aulia Tegaskan Tak Ada Pemotongan Gaji THL, DLHK Pekanbaru Lakukan Penyesuaian Sistem Sesuai Regulasi

Kemenangan Kongres Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas LancangKuning Periode 2026–2027

Leo Nardus Sihotang Apresiasi Tim Pencap Wadokai Kabupaten Dairi Yang Raih Medali Emas

DPP SPI Desak Kapolda Sulteng, Mabes Polri, dan Dorong “Pengadilan Kejahatan Pers” atas Kasus Kekerasan Jurnalis di IMIP