Jusuf Kalla Lantik Pengurus Baru PMI Riau, Siap Bawa Perubahan


PEKANBARU, SABTANEWS.COM - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla, resmi melantik pengurus PMI Provinsi Riau masa bakti 2024-2029. Acara pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Minggu, (01/12/2024).

Pelantikan ini dihadiri langsung oleh, Pj Gubernur Riau, Rahman Hadi. Tampak juga Gubernur Riau pada masanya, Rusli Zainal dan sejumlah tokoh masyarakat serta organisasi terkait.

Dikatakan, Jusuf Kalla, bahwa sangat penting dedikasi dan komitmen pengurus dalam mengemban tugas kemanusiaan ini. Ia menambahkan, hal tersebut bertujuan agar dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat.

"Saya melantik saudara-saudara, sebagai pengurus Palamera Indonesia Provinsi Riau Masa Wakti tahun 2024-2029, saudara harus berjanji bersedia mengabdikan diri sebagai pengurus Palang Merah Indonesia," kata JK.

Dijelaskan, seluruh pengurus wajib memegang teguh prinsip-prinsip dasar organisasi. Menurutnya, dengan prinsip ini bisa menjadi landasan utama dalam menjalankan misi kemanusiaan.

"Saudara-saudara harus bersedia dan berjanji menerima prinsip-prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas. Serta taat dalam anggaran dasar dan visi misi hingga segala peraturan dasar dalam organisasi," jelasnya.

Ia ungkapkan, pengurus PMI Riau periode 2024-2029 diharapkan mampu membawa angin segar dalam program kemanusiaan, terutama di wilayah yang kerap menghadapi tantangan bencana alam. Sehingga, dibutuhkan komitmen bekerja dengan tulus dan ikhlas demi keberlangsungan organisasi. 

"Saudara harus siap lahir bathin tulus dan ikhlas dalam menjalankan fungsi demi berjalannya Palang Merah Indonesia. Semoga amanah ini dapat dijalankan sebaik-baiknya untuk pengurus 2024-2029 di Provinsi Riau," ungkapnya.

Berikut daftar nama pengurus PMI Provinsi Riau 2024-2029 :

Ketua, Ma'al Abror

Wakil Ketua, Indra Putra

Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Ali Imran 

Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, Rozita 

Ketua Bidang SDM PMR dan Relawan, Hendro Eko Warso 

Ketua Bidang Pelayanan Sosial, Rumah Sakit dan Unit Donor Darah, Tengku Arfi 

Ketua Bidang Usaha dan Dana,  Aidil Ilham 

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi, Tri Wahyudi

Ketua Bidang Kerja sama, Dede Firmansah

Ketua Bidang Humas, John Henry 

Sekretaris, Burhanuddin

Wakil Sekretaris, Elmadia Ahmad

Bendahara, Dermawan

Anggota, Muhammad Azaki

Anggota, Engga Riani

Anggota, Indra Kusuma

(Mediacenter Riau/bib)

Komentar

POPULER

Polsek Bukit Raya Gelar Patroli Asmara Subuh, 21 Kendaraan Berknalpot Brong Diamankan

*Sambut Ramadhan, Kepala SMAN 1 Tapung Kampar Ajak Siswa Perkuat Akhlak dan Karakter*

Presiden Prabowo Resmikan Unhan, Wamen Viva Yoga: Mencetak Patriot Bangsa yang Cerdas, Unggul, dan Cinta Tanah Air

Kajati Riau Hadiri Buka Puasa Bersama Lembaga Adat Melayu Riau

Reza Aulia Tegaskan Tak Ada Pemotongan Gaji THL, DLHK Pekanbaru Lakukan Penyesuaian Sistem Sesuai Regulasi

Kemenangan Kongres Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas LancangKuning Periode 2026–2027

Polsek Siak Hulu Tangkap Pelaku Narkoba Jenis Pil Extasi Merk Youtobe

Leo Nardus Sihotang Apresiasi Tim Pencap Wadokai Kabupaten Dairi Yang Raih Medali Emas

DPRD Pekanbaru Pastikan Keadilan bagi 400 Jiwa Warga yang Terancam Kehilangan Tempat Tinggal,Sengketa Lahan di Meranti Pandak, PEKANBARU – Sengketa lahan seluas 2,1 hektare di Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, yang mengancam tempat tinggal sekitar 400 jiwa, mendapat perhatian DPRD Kota Pekanbaru. Anggota Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Pekanbaru turun langsung ke lokasi, Jumat (20/2/2026), untuk mendengar aspirasi warga yang mengaku telah bermukim sejak akhir 1960-an. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Firmansyah, serta Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Syamsul Bahri. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan adanya klaim kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) tahun 2010 atas nama PT Kaluku Perma Wood Industries. Padahal, menurut warga, kawasan tersebut telah dihuni turun-temurun sejak 1968. Firmansyah mengatakan, pihaknya menerima laporan adanya dugaan tumpang tindih lahan. “Sore hari ini kami bersama Pak Syamsul Bahri dan masyarakat di Jalan Pesisir mendengarkan aspirasi warga terkait pengaduan adanya dugaan tumpang tindih tanah,” ujarnya. Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan warga, selama puluhan tahun tidak pernah ada pihak yang datang mengaku memiliki tanah tersebut. Namun sejak 2024 hingga 2026, muncul klaim berdasarkan HGB tahun 2010. “Nah ini yang nanti akan kami koordinasikan dengan BPN. Kami ingin mempertanyakan apa dasar penerbitan HGB tersebut,” kata Firmansyah. Menurut Firmansyah, DPRD akan meminta masyarakat menyampaikan laporan tertulis resmi ke DPRD Kota Pekanbaru agar dapat ditindaklanjuti secara kelembagaan. “Kami minta masyarakat membuat surat laporan tertulis ke DPRD. Setelah itu, kami akan berkoordinasi dengan BPN untuk mempertanyakan dasar BPN mengeluarkan HGB tersebut,” ujarnya. Ia menegaskan, pihaknya belum melihat secara lengkap alas hak atau dokumen dasar yang menjadi landasan penerbitan sertifikat. “Surat yang tadi kami lihat, kami belum melihat dasar-dasar alas hak yang menjadi dasar BPN mengeluarkan HGB itu,” katanya. Terkait dugaan kejanggalan, Firmansyah menyebut detailnya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi bersama BPN. “Detail-detailnya nanti kami buka data di komisi. Intinya, kami akan mempertanyakan apa dasar pemilik mengklaim ini tanahnya. Kalau berdasarkan HGB 2010, tentu kita akan telusuri ke belakang BPN mengeluarkan itu atas dasar apa,” ujarnya. Senada dengan Firmansyah, Syamsul Bahri menyampaikan bahwa ia secara pribadi mengetahui kawasan tersebut telah lama dihuni warga. “Seingat saya, sejak 1968 tidak ada yang mengaku punya tanah di dua persil yang sekarang terbit HGB ini,” ujarnya. Ia berharap Komisi I DPRD dapat segera memanggil BPN dan pihak yang mengklaim kepemilikan, termasuk kuasa hukum perusahaan, untuk memastikan duduk persoalan secara objektif. “Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan keadilan yang betul-betul,” katanya. Syamsul menegaskan, DPRD tidak serta-merta memihak, tetapi ingin melihat fakta hukum secara menyeluruh. “Kalau memang tanah itu hak mereka (pengklaim), tentu masyarakat harus siap menerima. Tapi kalau ternyata ada unsur yang tidak sesuai dalam proses penerbitan surat tersebut, kita berharap DPRD membantu masyarakat menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya. Ia juga meminta pemerintah kota memikirkan solusi kemanusiaan apabila sengketa ini berujung pada pengosongan lahan. “Kalau memang tanah itu milik pihak lain atau pemerintah, bagaimana nasib masyarakat yang sudah lama membangun rumah? Pemerintah harus hadir supaya masyarakat tetap bisa hidup dengan nyaman,” kata Syamsul. Sengketa ini bermula dari klaim HGB tahun 2010 yang disebut mencakup lahan sekitar 2,1 hektare di RT 01, 02, 03, 05 di RW 06 dan RW 07, Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Warga mengaku tidak pernah mengetahui adanya proses pengukuran atau pemberitahuan penerbitan sertifikat pada 2010. Sementara pihak pengklaim disebut datang pada 2024–2025 dengan membawa kuasa hukum dan rencana pemagaran. Kehadiran DPRD ke lokasi diharapkan menjadi pintu masuk penyelesaian secara kelembagaan. Firmansyah menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses ini transparan. “Atensi kita jelas. Kita akan mempertanyakan dasar hukum klaim tersebut dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan tanpa proses yang adil,” ujarnya. Sementara warga berharap, langkah DPRD memanggil BPN dan pihak terkait dapat membuka tabir proses penerbitan HGB 2010 yang kini dipersoalkan. Di tengah ketidakpastian, kehadiran wakil rakyat memberi secercah harapan bagi ratusan jiwa yang kini hidup dalam bayang-bayang kehilangan rumah mereka. ***

DPP SPI Desak Kapolda Sulteng, Mabes Polri, dan Dorong “Pengadilan Kejahatan Pers” atas Kasus Kekerasan Jurnalis di IMIP