PEKANBARU, SABTANEWS.COM -- Menyambut gelaran Riau Bhayangkara Run 2025 yang digelar pada Minggu, 13 Juli 2025, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru bergerak cepat melakukan pembersihan menyeluruh di kawasan sekitar Markas Polda Riau. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari dukungan pemerintah kota terhadap event olahraga bergengsi yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-78. Sejumlah petugas kebersihan diturunkan sejak dini hari untuk menyapu jalan, mengangkut sampah, dan memastikan area yang akan dilalui para peserta lari dalam kondisi bersih dan nyaman. Fokus pembersihan mencakup ruas jalan utama, trotoar, hingga area parkir dan tenda-tenda peserta. Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, melalui salah seorang petugas di lapangan yang enggan namanya dipublikasikan, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara Pemkot dan aparat kepolisian dalam mendukung kegiatan positif di tengah masyarakat. “Kami ...
DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar sidang paripurna untuk penandatanganan Nota KUA-PPAS, APBD Tahun 2025
MERANTI, SABTANEWS.COM - DPRD dan Pemkab Kepulauan Meranti dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Dalam nota kesepakatan telah disetujui, proyeksi pendapatan daerah untuk APBD Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp1,3 Triliun.
Dalam nota kesepakatan yang telah disetujui, proyeksi pendapatan daerah untuk APBD Tahun 2025 ditetapkan Rp 1.351.736.980.539. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 247.164.789.539.
Anggaran tersebut meliputi Pajak Daerah sebesar Rp 47.208.500.000, dan Retribusi Daerah sebesar Rp 76.971.406.984. Selanjutnya, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 80.548.000.000, PAD yang Sah sebesar Rp 42.436.882.555.
Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp 1.441.786.063.550, sehingga terdapat defisit sebesar Rp 90.046.083.011. Kekurangan ini akan ditutupi melalui pembiayaan daerah dengan jumlah yang sama. Sehingga, pembiayaan netto mampu menutupi seluruh kekurangan anggaran.
Kemudian, target Pendapatan Transfer lebih besar dari perkiraan pusat. Di mana target pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang diproyeksikan sebesar Rp 1.104.572.191.000 lebih besar dibandingkan dengan angka yang dirilis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, yakni Rp 884 miliar lebih.
Pjs Bupati Roni Rakhmat mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun KUA-PPAS. Ia berharap realisasi APBD 2025 dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kepulauan Meranti.
"Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD yang telah bersama-sama menjalani rangkaian proses penyusunan KUA-PPAS hingga penandatanganan Nota Kesepakatan hari ini,” ujar Roni Rakhmat, Jumat (22/11/2024).
Disampaikan, sidang paripurna yang baru saja dilaksanakan menjadi tonggak awal dalam mewujudkan program pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025, serta Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Paraturan tersebut tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa KUA-PPAS menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.
Sebelumnya DPRD Kepulauan Meranti bersama Pemkab setempat telah menggelar sidang paripurna pada Rabu (20/11/2024). Rapat tersebut untuk membahas dan menyepakati KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Ketua DPRD H. Khalid Ali menyatakan bahwa penandatanganan KUA-PPAS merupakan langkah penting dalam proses penyusunan APBD 2025. Ia menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan bentuk komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan penyusunan anggaran yang akuntabel dan tepat sasaran.
"Ini adalah bentuk komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan penyusunan anggaran yang akuntabel dan tepat sasaran,” ujarnya.
(Mediacenter Riau/MC Riau)
Komentar
Posting Komentar