PEKANBARU, SABTANEWS.COM – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Serikat Pemantau Kebijakan Negara (SPKN), Frans Sibarani, meminta Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, untuk segera mencopot Taufik Hidayat, S.STP dari jabatannya sebagai Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas Pendidikan Riau. Menurut Frans, pejabat tersebut kerap tidak berada di kantor sejak dilantik beberapa bulan lalu. Ia mengaku beberapa kali mendatangi Dinas Pendidikan Riau, namun tidak pernah menjumpai Taufik di ruangannya. Bahkan, ruangan yang dulunya terbuka kini dikunci menggunakan sistem sidik jari. “Sudah berulang kali saya datang ke Disdik, tapi Kabid SMK tak pernah di tempat. Ini aneh, apalagi bidang SMK itu strategis dan padat program. Harusnya diisi oleh orang yang paham dunia pendidikan, bukan pejabat yang hanya numpang jabatan,” kata Sekjen DPP SPKN, Frans Sibarani kepada media LintasRiauNews.com Minggu (9/11/2025) Lebih lanjut, Frans menyayangkan keputusan mantan Gube...
Beberapa Korban Jiwa Akibat PETI di Kuansing dan Aktivitas Semakin Marak, Ketua DPP Pemuda LIRA Bidang Hukum Turut Menyoroti
SABTANEWS COM - PEKANBARU - Sejumlah pemberitaan dibeberapa media online yang judulnya, "Belum lama terakhir korban jiwa sebabkan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin ( PETI ). namun aktivitas tersebut masih marak beroperasi di beberapa lokasi wilayah kota teluk kuantan.
Selain itu, sejumlah masyarakat melaporkan tentang aktivitas PETI di beberapa lokasi lainnya khususnya di kabupaten kuantan singingi (Kuansing).
Mengenal itu, Daniel Saragi SH yang juga Ketua DPP Pemuda Lumbung Informasi Rakyat ( LIRA ) Bidang Hukum, kembali Soroti Aktivitas Tambang Ilegal di Kuansing, sebab aktivitas tersebut tidak pernah ada habis nya malah semakin marak, padahal sebelumnya telah dilakukan razia besar-besaran oleh tim gabungan Polda Riau dan Polres Kuansing, nyatanya aktivitas PETI terus terjadi seolah tidak ada efek jerah terhadap pelaku para pemodal.
"Kita menduga para pelaku petambang ilegal selama ini seolah ada yang mengkordinasikan, Apalagi kenapa di saat masa Pilkada serentak saat ini Aktivitas tidak bisa di hentikan seolah Para penambang saat ini kembali memanfaatkan keadaan, padahal sudah banyak korban meninggal karena aktivitas PETI di kabupaten Kuantan Singingi., Ucap kesalnya Daniel Saragi.
"Dirinya juga membeberkan seperti tidak ada efek jerah, padahal baru bulan lalu terakhir satu ( 1 ) orang kembali meninggal akibat aktivitas PETI di Kuansing ini, sangat menyayangkan hal ini terus terjadi padahal banyak dampak negatif yang terjadi dari aktivitas tambang Ilegal ini selain merusak lingkungan di sekitar dan dampak Sosial.
"Baru-baru ini saya kembali menerima laporan dari masyarakat terkait aktivitas tambang ilegal ini, mereka mengatakan sudah beberapa bulan ini kembali marak aktivitas tambang Ilegal, mulai dari Sungai Paku kecamatan Singingi Hilir, daerah eks trans, muara Lembu kecamatan Singingi, kecamatan Sentajo, kecamatan Benai kecamatan Kuantan Tengah dan berapa kecamatan lainnya. Pemodal tambang Ilegal ini tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum, dan yang di temukan laporan Aparat Penegak hukum saat penindakan hanya membakar Mesin tapi tidak mengusut tuntas Pemilik Alat atau Pemodal. seolah ada main mata antar pemilik dengan Aparat Penegak hukum.,Sebut Daniel.
Dirinya membeberkan, aktivitas PETI ini perlu belajar dari peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya hingga beberapa memakan korban jiwa akibat aktivitas tersebut, apalagi saat ini seperti Kasus Polisi Tembak Polisi di kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, sebab pertambangan ilegal.
"Sangat di sayangkan aktivitas Pertambangan ilegal di Kuansing ini tidak pernah tuntas, padahal jelas-jelas Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo baru - baru ini memerintahkan anggota yang menjadi beking tambang ilegal untuk ditindak tegas. Dan meminta kepada masyarakat LSM Ormas dan Organisasi Kepemudaan lain untuk melaporkan jika menemukan informasi ada anggota nya ikut bermain dan Membekingi Tambang Ilegal, " Ujar Daniel Saragi SH yang Juga Ketua DPP Pemuda Lira Bidang Hukum. (Tim/Rls)
Sumber; DPP Pemuda Lira
Komentar
Posting Komentar