MALUKU UTARA, SABTANEWS.COM - Kedatangan Bupati Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Hasan Ali Bassam Kasuba di Ruang Kerja, Gedung C, Komplek Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, disambut dengan hangat oleh Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, 14/7/2025. Pertemuan Hasan Ali Bassam Kasuba dan Viva Yoga hari itu merupakan pertemuan kesekian kalinya untuk membahas pembangunan kawasan transmigrasi di Halmahera Selatan. Kedatangan bupati kelahiran Kota Ternate itu juga terkait dengan rencana kunjungan kerja Viva Yoga ke Maluku Utara untuk meninjau berbagai proyek pendukung dan pengembangan kawasan transmigrasi di berbagai kabupaten dan kota di provinsi kepulauan itu. Di antara agenda kunjungan kerja adalah meninjau kawasan transmigrasi di Toliwang dan peresmian bendungan. Di Maluku Utara terdapat 4 kawasan transmigrasi prioritas nasional dan 4 kawasan transmigrasi prioritas bidang. Delapan kawasan transmigrasi tersebut tersebar di berbagai kapupaten termasuk di...
PEKANBARU, SABTANEWS.COM - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau menggelar konferensi pers terkait hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran selama masa kampanye Pemilihan Serentak 2024. Acara ini berlangsung di Aula Bawaslu Provinsi Riau, Jalan Adi Sucipto, Pekanbaru, Kamis (21/11).
Dalam konferensi pers tersebut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Riau, Nanang Wartono, memaparkan perkembangan terkini terkait pelanggaran yang terpantau di wilayah Provinsi Riau.
Ia menyebutkan bahwa hingga saat ini, Bawaslu telah menerima 140 laporan pelanggaran. Dari jumlah tersebut, sebanyak 39 laporan telah diproses dan masih dalam tahap kajian mendalam.
Nanang mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama dalam menangani laporan pelanggaran adalah banyaknya laporan yang tidak memenuhi syarat formal.
"Sebagian besar laporan yang kami terima tidak mencantumkan informasi yang lengkap, seperti waktu dan tempat kejadian serta identitas pelapor," ujarnya.
Ia menekankan pentingnya identitas pelapor, waktu, dan lokasi kejadian sebagai elemen utama dalam memproses laporan. Tanpa data tersebut, pihak terkait menghadapi kesulitan dalam menindaklanjuti laporan secara efektif.
"Identitas pelapor, waktu, dan lokasi kejadian adalah elemen penting agar laporan dapat diproses secara efektif. Tanpa data tersebut, kami kesulitan menindaklanjuti laporan," tambahnya.
Selain itu, Nanang juga menyoroti potensi terjadinya politik uang selama masa tenang Pilkada 2024. Ia meminta masyarakat untuk lebih proaktif melaporkan pelanggaran dengan data yang valid agar Bawaslu dapat bertindak cepat.
Anggota Bawaslu Provinsi Riau, Amirudin Sujaya, menambahkan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan selama masa kampanye, tetapi juga hingga tahap penghitungan suara.
"Kami terus berupaya memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada berlangsung dengan jujur dan adil. Pengawasan di tahap penghitungan suara sangat krusial untuk menjaga integritas hasil pemilu," katanya.
Amirudin juga mengimbau semua pihak, termasuk masyarakat, untuk turut serta mengawasi jalannya pemilu.
"Pengawasan pemilu bukan hanya tugas Bawaslu, tetapi juga tanggung jawab bersama. Masyarakat dapat menjadi mata dan telinga kami di lapangan," tegasnya.
Dalam acara tersebut, Bawaslu Riau juga mengingatkan kepada seluruh pasangan calon, tim sukses, dan masyarakat untuk menaati aturan kampanye demi menciptakan pemilu yang damai dan bermartabat.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, Bawaslu Provinsi Riau berharap kerja sama semua pihak dapat memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berjalan lancar dan transparan.**
Komentar
Posting Komentar