TAJUK RENCANA oleh Redaksi ilustrasi Defisit APBD Provinsi Riau yang menembus Rp 3,5 triliun terdiri dari defisit anggaran Rp 1,3 triliun dan tunda bayar sebesar Rp 2,2 triliun ini bukan sekadar kegagalan teknokratis dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia merupakan indikasi serius kelalaian negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional terhadap hak dasar warga, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Ketika anggaran tersendat dan layanan publik terganggu, yang dipertaruhkan bukan hanya angka-angka fiskal, melainkan amanat konstitusi. Jika masih ingat dengan pernyataan mantan Gubernur Riau, Syamsuar, dalam debat publik menjadi alarm keras. Ia menegaskan bahwa defisit sebesar ini belum pernah terjadi pada masa gubernur – gubernur sebelumnya dan justru muncul pada masa transisi pemerintahan. Fakta ini bukan sekadar perbandingan politik, melainkan indikator serius kegagalan tata kelola keuangan daerah yang berdampak langsung pada kepentingan publik. Anggaran Bukan Sekadar Kebija...
Demikian disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Jonny Hutasoit saat membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahrga RI Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 Tahun 2024, di Halaman Kantor Bupati Dairi, Senin, (28/10/2024).
"Capaian IPP tersebut perlu ditingkatkan dengan melakukan upaya mengembangkan potensi dan keunggulan pemuda secara besar-besaran dan massive di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat, dunia industri, perguruan tinggi, dan media harus bergerak secera sinergis, terpadu, holistik sehingga terbangun ekosistem pelayanan kepemudaan yang inovatif dan mendukung bertumbuh-kembangnya kepemudaan yang maju, berkarakter kebangsaan, dan berdaya saing," katanya.
Oleh karena itu, lanjut Jonny, momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2024 mengingatkan tema Maju bersama Indonesia Raya. Tema tersebut menyampaikan pesan untuk mengingatkan dan memajukan berbagai elemen pelayanan kepemudaan hingga mencapai kondisi Indonesia yang raya Indonesia yang besar, Indonesia yang sejahtera.
"Upaya ini dilakukan dalam bentuk upaya pemajuan secara bersama, simultan, sinkron, dan terkoordinasikan dengan sebaik-baiknya pada tingkat pusat maupun daerah," katanya.
Disampaikan Jonny, peran pemerintah daerah sungguh sangat penting untuk menggerakkan pelayanan kepemudaan. Peran ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program kepemudaan yang baik dan berkesinambungan, serta diwujudkan dalam Rencana Aksi Daerah layanan kepemudaan yang berorientasi kepada peningkatan IPP yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
"Oleh sebab itu, setiap upaya untuk memperbaiki kebijakan kepemudaan pada tingkat daerah patut mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya karena hal ini juga berdampak pada pada perluasan cakupan dan jangkauan pelayanan kepemudaan semakin meluas sehingga tidak ada satu orang pemuda yang tidak mendapatkan pelayanan," katanya.
Di akhir sambutannya, Jonny mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama melakukan berbagai macam langkah untuk mengembangkan potensi pemuda melalui aktivitas yang mendorong kreativitas dan inovasi pemuda Indonesia dengan berbagai cara yang dapat dilakukan.
"Marilah kita bersama membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pemuda Indonesia untuk berpartipasi dalam seluruh dimensi pembangunan Indonesia sesuai dengan kompetensi dan passion masing-masing. Marilah kita perbaiki kepedulian kita kepada pemuda Indonesia melalui perbaikan pelayanan kepemudaan, perbaikan tata-kelola pelayanan kepemudaan, dan dukungan sumber daya hingga kondisi kepemudaan Indonesia menjadi lebih baik yang tercermin dengan kenaikan Indeks Pembangunan Pemuda," ucapnya. (Gandali)
Komentar
Posting Komentar