Dalam Pilkada Serentak 2024, Etika Ekploitasi Politik Harus Diperhatikan

PEKANBARU, SABTANEWS.COM - Menyikapi tentang berita yang menyerang personal seseorang, dalam hal ini calon Walikota Pekanbaru, Muflihun, pasangan Wakil Walikotanya, Ade Hartati angkat bicara, Rabu (9/10/2024).

Melalui pesan singkat WhastApp, bahwa Ade Hartati mengatakan bahwa dalam politik, yang selalu diajarkan oleh orang tua untuk memegang filosofi " mendem jero", yang artinya cukup diam saja ketika menghadapi dinamika politik yang ada.

"Namun, sebagai kandidat yang berpasangan dengan calon kuat dalam Pilwako (Muflihun , SSTp. MAp) ini, ada waktunya saya harus bicara, terutama terkait serangan yang mengarah pada personal pribadi beliau", terang Ade.

Lebih lanjut Ade menyampaikan bahwa politik dan hukum harus dipisahkan pada fatsum masing-masing. Politik tidak boleh masuk pada wilayah hukum, dan hukum tidak boleh masuk pada ruang politik. Politik harus diartikan sebagai sebuah proses untuk mencapai tujuan bersama yang pastinya dinamis, dan dinamika politik tidak boleh dinodai oleh kepentingan tertentu yang menyeret hukum untuk jadi eksekutornya.

Selain itu, kata Ade, persoalan hukum memiliki ranah dan cara sendiri dalam hal pembuktian, praduga tidak bersalah adalah norma yang harus dijunjung tinggi oleh semua elemen masyarakat.

"Justifikasi dan tuduhan dengan menyebut nama adalah cara-cara kotor yang harus dihindari oleh semua pihak, dan ingat, bahwa politik bertujuan untuk menghasilkan yang terbaik dari yang baik", terang Ade.

"Dan bagi kami (pasangan Muflihun-Ade) cukup sudah penggerogotan martabat ini, dan kami juga punya batas untuk bersuara", pungkas Ade.