Langsung ke konten utama

Fokus Jaga Stabilitas Harga Dan Pasokan, Dandim 0808 Bersama Forkopimda Kota Blitar Hadiri Zoom Meeting GPM Serentak

BLITAR, SABTANEWS.COM  – Pemerintah Kota Blitar bersama jajaran Forkopimda mengikuti Zoom Meeting Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Se-Indonesia Tahun 2025, Sabtu (30/8/2025). Kegiatan yang dipusatkan di Balai Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar ini dihadiri sekitar 150 peserta dari berbagai unsur pemerintah dan masyarakat. Acara dimulai dengan penjualan sembako murah untuk masyarakat sekitar, dilanjutkan dengan video conference bersama pemerintah pusat. Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, dan Menteri Pertanian menyampaikan arahan strategis terkait pengendalian harga pangan, distribusi beras melalui Bulog, hingga target swasembada pangan empat tahun ke depan. Walikota Blitar, H. Syauqul Muhibbin, S.H.I, menyampaikan bahwa GPM merupakan bagian dari komitmen daerah dalam mendukung program nasional menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan. “Dengan adanya GPM ini, kita harapkan harga kebutuhan pokok tetap stabil, terutama beras,...

Rencana Eksekusi Tanah dan Bangunan di Waringin Raya Ditolak, Warga Pertanyakan Terbitnya Sertifikat di Jalur Biru

JAKARTA - Rencana eksekusi sebidang tanah dan bangunan seluas 180 m² di Jalan Waringin Raya No. 29/40, RT.007 RW.008, Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur, mendapat penolakan tegas dari Marice Siagian dan Rida Simanjuntak.

Penolakan tersebut berkaitan dengan keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur No. 19/2024 Eks/PN.Jkt.Tim jo No. 116/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim jo No. 517/PDT/2023/PT DKI, yang memenangkan gugatan Rittar Hutagaol, seorang oknum polisi aktif yang bertugas di Polsek Pulogadung, pemilik sertifikat hak pakai No. 00526/Kayu Putih.

Dalam penjelasannya, Marice dan Rida menolak keputusan pengadilan dengan alasan putusan tersebut tidak berkeadilan. "Kami menilai keputusan ini tidak mencerminkan keadilan demi Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanah ini adalah tanah jalur biru yang peruntukannya untuk taman kota, seharusnya tidak boleh diperjualbelikan atau diterbitkan sertifikat hak pakai," ujar Marice Siagian.

Mereka juga mempertanyakan mengapa tanah tersebut bisa dijual dan diterbitkan sertifikat hak pakai, padahal tanah tersebut masuk dalam kawasan jalur biru, yang berdasarkan ketetapan PN Jakarta Timur, seharusnya digunakan sebagai taman kota. "Kami siap keluar dari tanah ini jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta benar-benar akan menjadikannya taman kota sesuai dengan ketetapan jalur biru," tambah Rida Simanjuntak.

Marice dan Rida bahkan menyatakan kesediaan mereka untuk meninggalkan tanah tersebut jika seluruh kawasan jalur biru dari Simpang Jalan H. Ten hingga Waduk Ria Rio juga dikosongkan dan digunakan sebagai jalur biru atau taman kota, sesuai dengan ketetapan peruntukan awal.

Mereka juga mengungkapkan bahwa perkumpulan Keamanan Ketertiban Masyarkat (Kamtibmas) Indonesia telah menangani kasus ini dan mengirimkan surat resmi kepada PN Jakarta Timur dua bulan lalu. Namun hingga saat ini, surat tersebut belum mendapatkan tanggapan dari pihak pengadilan.

"Kami menunggu jawaban dari PN Jakarta Timur dan berharap ada kejelasan serta keadilan dalam proses ini. Kami tidak ingin ada pihak yang dirugikan, apalagi dalam kasus yang menyangkut kepentingan umum seperti jalur biru ini," pungkas Marice.

Kasus ini mengangkat kembali perdebatan seputar status kepemilikan tanah di kawasan jalur biru dan legalitas penerbitan sertifikat hak pakai di area yang seharusnya diperuntukkan sebagai ruang publik.(EL) 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kasus Gantung Diri di RSJ Tampan Diduga Petugas Jaga Lalai Mengontrol CCTV

PEKANBARU, SABTANEWS.COM  - Terkait meninggalnya pasien RSJ Tampan yang diduga gantung diri, pihak keluarga korban AN menduga adanya kelalain petugas sehingga pasien gantung diri, ungkap Fiil Kunto ( keluarha dekat almarhum Ahmad Nurhadi )  saat dijumpai untuk memberikan keterangan di Polresta Pekanbaru, Rabu (30/4/2025). "Dimana, berdasarkan rekaman cctv yang ditunjukan Kepolisian kepada kami adanya percobaan gantung diri adik kami tersebut sebanyak dua kali percobaan", ucap Fiil. "Berdasarkan jam di rekaman cctv, percobaan gantung diri pertama terjadi pada hari Jumat (25/4) dipukul 05.46 sore, tapi gagal bunuh dirinya, karena kain atau baju yang dipakai korban melorot. Kemudian diulang lagi mengikat dipukul 05.48 dan dipukul 05.50 barulah diilitan dilehar turun dan menggantung, kemudian dipukul 5.52 badan korban masih bergerak dan gantung diri tersebut dijendela", terang Fiil. "Dan dipukul 05.58 baru ditemukan gantung diri oleh 3 orang petugas dan dinyatakan ...

Ikut Meriahkan HBP ke-61, Sekda Rohul Hadir di Lapas Pasir Pangarayan

PASIR PANGARAYAN, SABTANEWS.COM  - Puncak Hari Bakti Pemasyarakatan (Hbp) ke 61 Tahun 2025 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Pasir Pangarayan berlangsung khidmat dan meriah pada Senin (28/4/2025). Kegiatan puncak ini dilaksanakan Tasyakuran secara serentak seluruh jajaran Pemasyarakatan Indonesia via zoom meeting. Hadir langsung di Lapas Pasir Pangarayan Bupati Rokan Hulu Anton,S.T.M.M yang diwakilkan Sekretaris Daerah M. Zaki,Ketua Dprd Rokan Hulu Hj Sumiartini, Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian,dan Kepala Kementerian Agama Rohul. Dalam sambutan nya via virtual Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan Enam puluh satu tahun Pemasyarakatan, bukan sekadar hitungan waktu. Ini juga setara dengan ribuan kisah pengabdian, ribuan pekik perjuangan dan tentunya kesediaan tanpa pamrih dari para petugas yang bekerja dalam sunyi, menjaga api pembinaan tetap menyala di tengah ge...

Kejati Riau Geledah Kantor Disdikbud Rohil, Usut Dugaan Korupsi DAK Rp40 Miliar

Serangkaian kegiatan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) di Bagansiapiapi, Rabu (30/4/2025). Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan dan rehabilitasi Sekolah Dasar (SD) tahun anggaran 2023. ROKAN HILIR, SABTANEWS.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) di Bagansiapiapi, Rabu (30/4/2025). Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan dan rehabilitasi Sekolah Dasar (SD) tahun anggaran 2023. “Penggeledahan dilakukan oleh Tim Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Riau,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Zikrullah. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen penting dan satu unit laptop yang diduga digunakan untuk menyusun rekapitulasi dana proyek. Data awal m...