NTT Vs Sulteng di Final Beregu Pria Gateball PON XXI : Menanti Kejutan Tim Nusa Cendana


MEDAN, SABTANEWS.COM - Partai final beregu pria Gateball PON XXI akan menyajikan duel antara Sulawesi Tengah (Sulteng) melawan Nusa Tenggara Timur (NTT pada Kamis ((19/04/2024) di Lapangan Pergatsi Sumut, Medan. 

Dalam laga pamungkas ini, Sulteng menjadi tim yang diunggulkan. Pasalnya, tim ini berhasil mencapai partai puncak beregu pria setelah mempecundangi Gorontalo dengan 27-23, di babak semifinal. 

Dan ini bukan satu-satunya kemampuan Sulteng menempatkan para atletnya pada partai final di cabor Gateball PON XXI.

Dengan keberhasilan melawan Gorontalo, Sulteng lolos ke final di separuh, atau empat, dari delapan kategori pertandingan di cabor Gateball PON XXI. Adapun ketiga kategori yang lain adalah tunggal pria, tunggal wanita, dan beregu campuran.

Jumlah itu menjadi yang terbanyak dari 21 provinsi peserta cabor Gateball. Termasuk tuan rumah Sumut yang hanya menjadi finalis di tiga kategori dan Bali yang merupakan "nenek moyang" olahraga Gateball di Indonesia.

Deretan catatan positif di belakang Sulteng membuat provinsi itu lebih diunggulkan pada partai final beregu pria. Apalagi Sulteng juga punya cara sendiri untuk mempersiapkan timnya di laga-laga puncak.

Salah satunya adalah dengan memberi keleluasan atletnya untuk beristirahat. 

Pelatih Tim Gateball Sulteng, Asbudianto, memastikan dari aspek mental, para atlet finalisnya berada dalam kondisi "on fire".

Kemudian dari sisi teknis, para atletnya juga sudah memiliki skill yang mumpuni. Hanya kebugaran fisik yang menjadi titik tekan persiapan ke final.

Terutama para atlet yang baru saja bertanding di laga semifinal melawan Gorontalo. Mereka hanya punya jeda waktu hitungan jam sebelum berduel lagi di final.

"Mereka harus punya kondisi fisik yang prima, apalagi tentunya kami akan bertemu dengan tim-tim yang malah lebih bagus dari kami," ungkapnya, seusai pertandingan semifinal beregu pria, Rabu (18/09/2024).

Di lain pihak, tim dari bumi "Nusa Cendana", julukan provinsi NTT, merupakan tim semifinalis yang memiliki selisih skor paling kecil di babak penyisihan. 

Sebagai Runner Up Pool B, NTT melaju ke semifinal dengan mengantongi selisih total skor hanya sebanyak 2,1 poin.

Sedangkan Runner Up Pool A, Gorontalo, lolos ke semifinal dengan selisih total skor sebanyak tiga poin. Pada babak semifinal, NTT juga nyaris dijegal Sumut dan hanya unggul tiga poin.

Hanya saja, NTT pernah menundukkan Sulteng di putaran kedua babak penyisihan Pool B. Itu tentu membangun kepercayaan diri dan tambahan pengetahuan tim Nusa Cendana untuk menciptakan kejutan di arena Gateball PON XXI. (PBPONXXI/YOSEPH PENCAWAN)

FOTO BY PB PON XXI SUMUT/ABDAN SYAKURO

Komentar

POPULER

Polsek Bukit Raya Gelar Patroli Asmara Subuh, 21 Kendaraan Berknalpot Brong Diamankan

*Sambut Ramadhan, Kepala SMAN 1 Tapung Kampar Ajak Siswa Perkuat Akhlak dan Karakter*

Presiden Prabowo Resmikan Unhan, Wamen Viva Yoga: Mencetak Patriot Bangsa yang Cerdas, Unggul, dan Cinta Tanah Air

Kajati Riau Hadiri Buka Puasa Bersama Lembaga Adat Melayu Riau

Polsek Siak Hulu Tangkap Pelaku Narkoba Jenis Pil Extasi Merk Youtobe

Kemenangan Kongres Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas LancangKuning Periode 2026–2027

Reza Aulia Tegaskan Tak Ada Pemotongan Gaji THL, DLHK Pekanbaru Lakukan Penyesuaian Sistem Sesuai Regulasi

Leo Nardus Sihotang Apresiasi Tim Pencap Wadokai Kabupaten Dairi Yang Raih Medali Emas

DPP SPI Desak Kapolda Sulteng, Mabes Polri, dan Dorong “Pengadilan Kejahatan Pers” atas Kasus Kekerasan Jurnalis di IMIP

DPRD Pekanbaru Pastikan Keadilan bagi 400 Jiwa Warga yang Terancam Kehilangan Tempat Tinggal,Sengketa Lahan di Meranti Pandak, PEKANBARU – Sengketa lahan seluas 2,1 hektare di Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, yang mengancam tempat tinggal sekitar 400 jiwa, mendapat perhatian DPRD Kota Pekanbaru. Anggota Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Pekanbaru turun langsung ke lokasi, Jumat (20/2/2026), untuk mendengar aspirasi warga yang mengaku telah bermukim sejak akhir 1960-an. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Firmansyah, serta Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Syamsul Bahri. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan adanya klaim kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) tahun 2010 atas nama PT Kaluku Perma Wood Industries. Padahal, menurut warga, kawasan tersebut telah dihuni turun-temurun sejak 1968. Firmansyah mengatakan, pihaknya menerima laporan adanya dugaan tumpang tindih lahan. “Sore hari ini kami bersama Pak Syamsul Bahri dan masyarakat di Jalan Pesisir mendengarkan aspirasi warga terkait pengaduan adanya dugaan tumpang tindih tanah,” ujarnya. Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan warga, selama puluhan tahun tidak pernah ada pihak yang datang mengaku memiliki tanah tersebut. Namun sejak 2024 hingga 2026, muncul klaim berdasarkan HGB tahun 2010. “Nah ini yang nanti akan kami koordinasikan dengan BPN. Kami ingin mempertanyakan apa dasar penerbitan HGB tersebut,” kata Firmansyah. Menurut Firmansyah, DPRD akan meminta masyarakat menyampaikan laporan tertulis resmi ke DPRD Kota Pekanbaru agar dapat ditindaklanjuti secara kelembagaan. “Kami minta masyarakat membuat surat laporan tertulis ke DPRD. Setelah itu, kami akan berkoordinasi dengan BPN untuk mempertanyakan dasar BPN mengeluarkan HGB tersebut,” ujarnya. Ia menegaskan, pihaknya belum melihat secara lengkap alas hak atau dokumen dasar yang menjadi landasan penerbitan sertifikat. “Surat yang tadi kami lihat, kami belum melihat dasar-dasar alas hak yang menjadi dasar BPN mengeluarkan HGB itu,” katanya. Terkait dugaan kejanggalan, Firmansyah menyebut detailnya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi bersama BPN. “Detail-detailnya nanti kami buka data di komisi. Intinya, kami akan mempertanyakan apa dasar pemilik mengklaim ini tanahnya. Kalau berdasarkan HGB 2010, tentu kita akan telusuri ke belakang BPN mengeluarkan itu atas dasar apa,” ujarnya. Senada dengan Firmansyah, Syamsul Bahri menyampaikan bahwa ia secara pribadi mengetahui kawasan tersebut telah lama dihuni warga. “Seingat saya, sejak 1968 tidak ada yang mengaku punya tanah di dua persil yang sekarang terbit HGB ini,” ujarnya. Ia berharap Komisi I DPRD dapat segera memanggil BPN dan pihak yang mengklaim kepemilikan, termasuk kuasa hukum perusahaan, untuk memastikan duduk persoalan secara objektif. “Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan keadilan yang betul-betul,” katanya. Syamsul menegaskan, DPRD tidak serta-merta memihak, tetapi ingin melihat fakta hukum secara menyeluruh. “Kalau memang tanah itu hak mereka (pengklaim), tentu masyarakat harus siap menerima. Tapi kalau ternyata ada unsur yang tidak sesuai dalam proses penerbitan surat tersebut, kita berharap DPRD membantu masyarakat menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya. Ia juga meminta pemerintah kota memikirkan solusi kemanusiaan apabila sengketa ini berujung pada pengosongan lahan. “Kalau memang tanah itu milik pihak lain atau pemerintah, bagaimana nasib masyarakat yang sudah lama membangun rumah? Pemerintah harus hadir supaya masyarakat tetap bisa hidup dengan nyaman,” kata Syamsul. Sengketa ini bermula dari klaim HGB tahun 2010 yang disebut mencakup lahan sekitar 2,1 hektare di RT 01, 02, 03, 05 di RW 06 dan RW 07, Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Warga mengaku tidak pernah mengetahui adanya proses pengukuran atau pemberitahuan penerbitan sertifikat pada 2010. Sementara pihak pengklaim disebut datang pada 2024–2025 dengan membawa kuasa hukum dan rencana pemagaran. Kehadiran DPRD ke lokasi diharapkan menjadi pintu masuk penyelesaian secara kelembagaan. Firmansyah menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses ini transparan. “Atensi kita jelas. Kita akan mempertanyakan dasar hukum klaim tersebut dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan tanpa proses yang adil,” ujarnya. Sementara warga berharap, langkah DPRD memanggil BPN dan pihak terkait dapat membuka tabir proses penerbitan HGB 2010 yang kini dipersoalkan. Di tengah ketidakpastian, kehadiran wakil rakyat memberi secercah harapan bagi ratusan jiwa yang kini hidup dalam bayang-bayang kehilangan rumah mereka. ***