SABTANEWS COM - INHIL - Sesi tanya jawab bersama Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat, mengawali penilaian Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, sebagai Calon Desa Percontohan Antikorupsi KPK RI. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (25/11) ini , merupakan penilaian inti oleh Tim Penilai dari Provinsi Riau dan Kabupaten Inhil. Tahapan demi tahapan dilalui, akhirnya Desa Sungai Intan berhasil meraih nilai 90,00 dengan predikat AA/Istimewa. Sebuah prestasi yang mendapat apresiasi dari Bupati Inhil Herman, terhadap kinerja Pemerintah Desa Sungai Intan. Capaian tersebut, diharapkan Bupati tidak hanya sebatas menyediakan administrasi saja, melainkan adanya aksi nyata. “Kita akan wujudkan dalam bentuk program-program aksi, yang pelaksanaannya akan dipastikan oleh Inspektorat daerah dan OPD terkait,” kata Bupati Inhil Herman yang mengikuti kegiatan secara virtual. Akumulasi nilai yang diraih Desa Sungai Intan, ial...
Dalam sambutannya, Jonny Hutasoit menegaskan tiga poin penting yang harus diperhatikan, yaitu penerapan ILP di puskesmas dilaksanakan berdasarkan empat tingkat klaster yang mencakup manajemen puskesmas, ibu dan anak, usia dewasa dan lansia, penanggulangan penyakit menular, dan lintas klaster yang mencakup kegawatdaruratan, rawat inap, laboratorium, dan kefarmasian.
Kedua, penerapan ILP di puskesmas pembantu pada desa/kelurahan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan mendukung pemberdayaan masyarakat. Minimal harus ada satu bidan, satu perawat, dan dua kader yang memberikan pelayanan setiap hari.
Ketiga, pada posyandu, ILP mengintegrasikan layanan seluruh siklus hidup yang sebelumnya dilakukan secara terpisah. Selain itu posyandu bersama puskesmas pembantu melaksanakan pemantauan wilayah setempat dan membagi wilayah kerja untuk setiap kader serta posyandu bertugas untuk menjadwalkan kunjungan rumah.
"Transformasi sistem layanan kesehatan primer berfokus pada siklus hidup sebagai platform integrasi layanan kesehatan, mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun, serta memperkuat pemantauan wilayah setempat (PWS) melalui digitalisasi dan pemantauan melalui dashboard kesehatan di setiap desa," ucapnya.
Transformasi dalam bentuk ILP ini, ujar Jonny, diwujudkan dengan perubahan mendasar pada desain layanan, yang difokuskan pada kelompok sasaran yang diberikan sampai ke tingkat dusun dan keluarga.
"Sedangkan di tingkat kecamatan desain ini memberikan paket layanan untuk masing-masing siklus hidup diberbagai tingkat layanan kesehatan yang ada di puskesmas, baik pelayanan di dalam gedung maupun di luar gedung," katanya.
Di akhir sambutannya, Jonny Hutasoit menyampaikan penyelenggaraan integrasi layanan primer tidak hanya menjadi tanggung jawab dari sektor kesehatan, tetapi perlu dukungan dari semua sektor, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi.
"Maka saya minta kepada Pemerintah desa/kelurahan untuk dapat mendukung dan membersamai pelasanaan kebijakan ini, khususnya dalam pelaksanaannya. Kader kesehatan dan kader posyandu yang merupakan unsur masyarakat akan bertugas bersama petugas kesehatan, baik di puskesmas pembantu maupun di posyandu," ucapnya mengakhiri sambutan.
Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi Henry Manik, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Ruspal Simarmata, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Simon Toni Malau, perwakilan Forkopimda Kabupaten Dairi, camat se-Kabupaten Dairi, dan seluruh peserta. (Gandali)
Komentar
Posting Komentar