Langsung ke konten utama

Langkah Prajurit di Ujung Negeri: Satgas TNI Gelar Operasi Teritorial Kesehatan di Kampung Wombru

MAGE'ABUME , SABTANEWS.COM — Dalam balutan udara dingin dan sunyi khas pegunungan Papua, semangat pengabdian tidak pernah padam. Satgas Yonif 700/Wira Yudha Cakti melalui Pos Pintu Jawa kembali menorehkan kisah kemanusiaan yang heroik dan menyentuh hati. Di tengah medan berat dan akses terbatas, mereka membawa terang harapan melalui pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat pedalaman. (4 Juli 2025). Dipimpin langsung oleh Danpos Pintu Jawa, Letda Inf Risal, kegiatan ini dilaksanakan di Kampung Wombru, Distrik Mage’abume, dan dihadiri oleh warga dari berbagai kampung sekitar. Dua pasien menjadi potret nyata kebutuhan dan harapan masyarakat akan layanan kesehatan: Etinus, warga Kampung Wombru yang mengeluhkan sakit kepala menahun, serta Mama Yesina, seorang ibu dari Kampung Kembru yang datang dari jauh demi mendapatkan perawatan. Dalam suasana yang hangat meski dikelilingi rimbun pegunungan, para prajurit bergerak cepat dan sigap, menjadikan honai warga sebagai tempat layanan keseha...

Demi Menarik Simpatik Masyarakat Salah Satu Paslon Janjikan 100 Juta per RW, Realistis atau Sekadar Janji Manis Pilkada?


PEKANBARU - Dalam dinamika politik Pilkada Pekanbaru 2024, janji-janji politik terus menggema, membawa harapan baru bagi warga. 


Salah satu janji yang menarik perhatian publik adalah janji salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan mengalokasikan Rp100 juta per RW jika terpilih. 


Namun, Dr. Tito Handoko, S.IP., M.Si., pengamat politik dari Universitas Riau, memberikan pandangan kritis terhadap janji ini. Menurutnya, janji tersebut terlalu naif dan tidak realistis mengingat kondisi keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang saat ini mengalami defisit.


"Pertama, kita harus melihat postur APBD terlebih dahulu. Hari ini, Pemko Pekanbaru masih dalam kondisi defisit, bahkan insentif untuk RT/RW yang hanya Rp600-700 ribu saja sering terlambat dibayarkan. Lalu, bagaimana mungkin anggaran sebesar Rp100 juta per RW bisa direalisasikan?" ujar Dr. Tito dalam wawancara eksklusif.


Dengan jumlah RW di Pekanbaru yang mencapai sekitar 650, total anggaran yang harus disiapkan pemerintah mencapai Rp65 miliar per tahun. Angka ini tentu bukan jumlah yang kecil, apalagi mengingat anggaran Pemko yang tersisa setelah pengeluaran rutin,pendidikan serta kesehatan hanya tinggal sekitar Rp200 miliar. 


"Jika 65 miliar dialokasikan hanya untuk RW, tinggal berapa lagi yang bisa digunakan untuk infrastruktur dan kebutuhan lain? Padahal, Pekanbaru masih membutuhkan banyak perbaikan, terutama dalam hal infrastruktur, jalan, drainase, dan sampah yang masih menjadi masalah besar selama lima tahun terakhir," lanjutnya.


Janji Politik dan Realitas Anggaran


Dr. Tito juga mengingatkan pentingnya keselarasan antara janji politik dan realitas anggaran yang tersedia. Menurutnya, janji politik yang tidak disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah hanya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. 


"Janji politik itu jangan sekadar untuk menarik suara, tapi harus realistis. Kalau APBD-nya defisit, bagaimana janji-janji tersebut bisa diwujudkan?" katanya.


Ia menekankan bahwa tantangan terbesar Pekanbaru saat ini adalah meningkatkan Indikator Livable City atau kota layak huni. Kota-kota besar di dunia telah berfokus pada peningkatan indikator ini dengan memperbaiki infrastruktur dan layanan publik, mengurangi kemacetan, kriminalitas, dan pengangguran. 


Menurutnya, daripada mengalokasikan Rp100 juta per RW, lebih baik fokus anggaran diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup warga secara keseluruhan.


Masyarakat Harus Cerdas Memilih


Di tengah euforia Pilkada, Dr. Tito mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam menilai janji-janji politik. 


"Masyarakat harus lebih cerdas dalam menyikapi janji-janji yang terlalu muluk. Kita harus melihat rasio kecukupan anggaran dan prioritas pembangunan. Jangan sampai janji yang banyak malah membebani APBD yang sudah defisit," tuturnya.


Menurutnya, salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah dengan mengundang para kandidat untuk membedah visi dan misi mereka di kampus atau dalam forum-forum warga. Dengan demikian, masyarakat bisa memahami secara lebih mendalam apakah janji politik yang disampaikan sesuai dengan kondisi keuangan daerah.


"Debat kandidat di televisi mungkin tidak cukup karena waktu yang terbatas. Forum-forum warga bisa menjadi ajang yang tepat untuk mengeksplorasi lebih dalam visi dan misi calon kepala daerah, sehingga masyarakat bisa menilai apakah janji politik tersebut realistis atau hanya strategi untuk mendapatkan suara," pungkasnya.


Sebagai penutup, Dr. Tito berharap bahwa siapa pun yang terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2024-2029, harus bisa membawa perubahan nyata untuk kota ini, terutama dalam penanganan banjir, sampah, dan penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih baik.


Janji Rp100 juta per RW yang diusung oleh salah satu pasangan calon memang terdengar menggiurkan. Namun, dengan kondisi APBD Pekanbaru yang sedang defisit, janji ini menuai kritik dari kalangan pengamat politik. Masyarakat diharapkan dapat lebih bijaksana dalam menilai setiap janji politik, memastikan bahwa janji tersebut realistis dan dapat diwujudkan demi kemajuan Pekanbaru.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kasus Gantung Diri di RSJ Tampan Diduga Petugas Jaga Lalai Mengontrol CCTV

PEKANBARU, SABTANEWS.COM  - Terkait meninggalnya pasien RSJ Tampan yang diduga gantung diri, pihak keluarga korban AN menduga adanya kelalain petugas sehingga pasien gantung diri, ungkap Fiil Kunto ( keluarha dekat almarhum Ahmad Nurhadi )  saat dijumpai untuk memberikan keterangan di Polresta Pekanbaru, Rabu (30/4/2025). "Dimana, berdasarkan rekaman cctv yang ditunjukan Kepolisian kepada kami adanya percobaan gantung diri adik kami tersebut sebanyak dua kali percobaan", ucap Fiil. "Berdasarkan jam di rekaman cctv, percobaan gantung diri pertama terjadi pada hari Jumat (25/4) dipukul 05.46 sore, tapi gagal bunuh dirinya, karena kain atau baju yang dipakai korban melorot. Kemudian diulang lagi mengikat dipukul 05.48 dan dipukul 05.50 barulah diilitan dilehar turun dan menggantung, kemudian dipukul 5.52 badan korban masih bergerak dan gantung diri tersebut dijendela", terang Fiil. "Dan dipukul 05.58 baru ditemukan gantung diri oleh 3 orang petugas dan dinyatakan ...

Ikut Meriahkan HBP ke-61, Sekda Rohul Hadir di Lapas Pasir Pangarayan

PASIR PANGARAYAN, SABTANEWS.COM  - Puncak Hari Bakti Pemasyarakatan (Hbp) ke 61 Tahun 2025 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Pasir Pangarayan berlangsung khidmat dan meriah pada Senin (28/4/2025). Kegiatan puncak ini dilaksanakan Tasyakuran secara serentak seluruh jajaran Pemasyarakatan Indonesia via zoom meeting. Hadir langsung di Lapas Pasir Pangarayan Bupati Rokan Hulu Anton,S.T.M.M yang diwakilkan Sekretaris Daerah M. Zaki,Ketua Dprd Rokan Hulu Hj Sumiartini, Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian,dan Kepala Kementerian Agama Rohul. Dalam sambutan nya via virtual Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan Enam puluh satu tahun Pemasyarakatan, bukan sekadar hitungan waktu. Ini juga setara dengan ribuan kisah pengabdian, ribuan pekik perjuangan dan tentunya kesediaan tanpa pamrih dari para petugas yang bekerja dalam sunyi, menjaga api pembinaan tetap menyala di tengah ge...

Kejati Riau Geledah Kantor Disdikbud Rohil, Usut Dugaan Korupsi DAK Rp40 Miliar

Serangkaian kegiatan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) di Bagansiapiapi, Rabu (30/4/2025). Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan dan rehabilitasi Sekolah Dasar (SD) tahun anggaran 2023. ROKAN HILIR, SABTANEWS.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) di Bagansiapiapi, Rabu (30/4/2025). Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan dan rehabilitasi Sekolah Dasar (SD) tahun anggaran 2023. “Penggeledahan dilakukan oleh Tim Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Riau,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Zikrullah. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen penting dan satu unit laptop yang diduga digunakan untuk menyusun rekapitulasi dana proyek. Data awal m...