Dunia Jurnalis Di Karo Sumut Kembali Dirundung Kesadisan, Wartawan TV One Diduga Tewas Ditikam di Kabanjahe


KABANJAHE, SABTANEWS.COM - Setelah kejadian pilu merenggut Wartawan Tribrata TV Rico Sempurna Pasaribu, yang diduga dibakar hidup - hidup, kini Dunia Jurnalistik di Kabupaten Karo kembali dirundung kesadisan, hingga harus merenggut nyawa.

Mantan Wartawan Lepas TV One, Susmri Yanto, yang kini berprofesi sebagai Penjual Bakso, harus tewas mengenaskan dan bersimbah darah, karena ditikam oleh seorang bernama Gelora Purba. 

Jumat Pagi (19/7/2024), kejadian Tragis ini terjadi di depan rumah Korban yang berada di Jalan Lau Pinggan, Desa Katepul, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumut.

Informasi yang dihimpun Awak Media seputar peristiwa berdarah ini, seperti yang diungkap saksi mata, bahwa sebelum insiden Penikaman terjadi, terjadi cekcok antara Pelaku dan Korban. 

Namun, motif Penikaman itu masih belum jelas diketahui, hanya spekulasi dan informasi miring yang beredar di masyarakat. Namun, Warga sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP), juga masih enggan memberikan keterangan, di karena masih dalam suasa ketakutan.

"Saya tahunya setelah ada ramai-ramai di pinggir jalan. Saya lihat ada yang meninggal", kata seorang warga bermarga Tarigan.

"Kondisi Korban saat itu sudah bersimbah darah. Saya tidak lihat detail, enggak berani juga", tambahnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Tanah Karo, Aiptu Budi Sastra kepada Wartawan saat dimintai keterangan menyatakan, bahwa pihaknya masih mendalami kasus tersebut. 

"Kami menduga Pelaku mungkin Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Namun, Kami akan mengeceknya lebih lanjut ke ahlinya", ujar Aiptu Budi Sastra.

Diketahui, pihak Kepolisian setempat telah mengamankan lokasi kejadian, dan melakukan olah TKP untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan.

Hingga berita ini diturunkan, penyelidikan masih berlangsung dan masyarakat diimbau untuk tidak menyebarkan spekulasi tanpa dasar mengenai insiden tersebut.

Kejadian ini mengundang duka mendalam bagi keluarga Korban dan masyarakat Kabanjahe, tidak terlepas Dunia Jurnalistik. Sepertinya,  kejadian ini juga menjadi teguran sekaligus tamparan keras bagi kalangan Wartawan.

Kejadian ini juga spontanitas, membuat langit Jurnalistik di Sumatera Utara, khususnya di Kabanjahe Tanah Karo, bertambah robek, dengan menorehkan kejamnya perilaku tak berperikemanusiaan yang harus dialami oleh Kalangan Wartawan. 

Dan sepertinya, Insan Pers saat ini, seolah menjadi sasaran empuk bagi orang - orang yang berprilaku sadis, kejam dan brutal. Sehingga diharapkan, pihak kepolisian dapat segera mengungkap motif Pelaku dan memberikan keadilan bagi Korban serta keluarganya. (***)

Komentar

POPULER

Alwis Septian " Melayani Masyarakat di Bulan Puasa Adalah Ibadah Bagi Kami

Polsek Bukit Raya Gelar Patroli Asmara Subuh, 21 Kendaraan Berknalpot Brong Diamankan

Presiden Prabowo Resmikan Unhan, Wamen Viva Yoga: Mencetak Patriot Bangsa yang Cerdas, Unggul, dan Cinta Tanah Air

Kapolres Tanah Karo Terima Kunjungan Silahturahmi LSM LPKN-Tipikor Dengan Penuh Kekeluargaan

Kajati Riau Hadiri Buka Puasa Bersama Lembaga Adat Melayu Riau

Polsek Siak Hulu Tangkap Pelaku Narkoba Jenis Pil Extasi Merk Youtobe

Reza Aulia Tegaskan Tak Ada Pemotongan Gaji THL, DLHK Pekanbaru Lakukan Penyesuaian Sistem Sesuai Regulasi

Leo Nardus Sihotang Apresiasi Tim Pencap Wadokai Kabupaten Dairi Yang Raih Medali Emas

DPP SPI Desak Kapolda Sulteng, Mabes Polri, dan Dorong “Pengadilan Kejahatan Pers” atas Kasus Kekerasan Jurnalis di IMIP

DPRD Pekanbaru Pastikan Keadilan bagi 400 Jiwa Warga yang Terancam Kehilangan Tempat Tinggal,Sengketa Lahan di Meranti Pandak, PEKANBARU – Sengketa lahan seluas 2,1 hektare di Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, yang mengancam tempat tinggal sekitar 400 jiwa, mendapat perhatian DPRD Kota Pekanbaru. Anggota Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Pekanbaru turun langsung ke lokasi, Jumat (20/2/2026), untuk mendengar aspirasi warga yang mengaku telah bermukim sejak akhir 1960-an. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Firmansyah, serta Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Syamsul Bahri. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan adanya klaim kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) tahun 2010 atas nama PT Kaluku Perma Wood Industries. Padahal, menurut warga, kawasan tersebut telah dihuni turun-temurun sejak 1968. Firmansyah mengatakan, pihaknya menerima laporan adanya dugaan tumpang tindih lahan. “Sore hari ini kami bersama Pak Syamsul Bahri dan masyarakat di Jalan Pesisir mendengarkan aspirasi warga terkait pengaduan adanya dugaan tumpang tindih tanah,” ujarnya. Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan warga, selama puluhan tahun tidak pernah ada pihak yang datang mengaku memiliki tanah tersebut. Namun sejak 2024 hingga 2026, muncul klaim berdasarkan HGB tahun 2010. “Nah ini yang nanti akan kami koordinasikan dengan BPN. Kami ingin mempertanyakan apa dasar penerbitan HGB tersebut,” kata Firmansyah. Menurut Firmansyah, DPRD akan meminta masyarakat menyampaikan laporan tertulis resmi ke DPRD Kota Pekanbaru agar dapat ditindaklanjuti secara kelembagaan. “Kami minta masyarakat membuat surat laporan tertulis ke DPRD. Setelah itu, kami akan berkoordinasi dengan BPN untuk mempertanyakan dasar BPN mengeluarkan HGB tersebut,” ujarnya. Ia menegaskan, pihaknya belum melihat secara lengkap alas hak atau dokumen dasar yang menjadi landasan penerbitan sertifikat. “Surat yang tadi kami lihat, kami belum melihat dasar-dasar alas hak yang menjadi dasar BPN mengeluarkan HGB itu,” katanya. Terkait dugaan kejanggalan, Firmansyah menyebut detailnya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi bersama BPN. “Detail-detailnya nanti kami buka data di komisi. Intinya, kami akan mempertanyakan apa dasar pemilik mengklaim ini tanahnya. Kalau berdasarkan HGB 2010, tentu kita akan telusuri ke belakang BPN mengeluarkan itu atas dasar apa,” ujarnya. Senada dengan Firmansyah, Syamsul Bahri menyampaikan bahwa ia secara pribadi mengetahui kawasan tersebut telah lama dihuni warga. “Seingat saya, sejak 1968 tidak ada yang mengaku punya tanah di dua persil yang sekarang terbit HGB ini,” ujarnya. Ia berharap Komisi I DPRD dapat segera memanggil BPN dan pihak yang mengklaim kepemilikan, termasuk kuasa hukum perusahaan, untuk memastikan duduk persoalan secara objektif. “Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan keadilan yang betul-betul,” katanya. Syamsul menegaskan, DPRD tidak serta-merta memihak, tetapi ingin melihat fakta hukum secara menyeluruh. “Kalau memang tanah itu hak mereka (pengklaim), tentu masyarakat harus siap menerima. Tapi kalau ternyata ada unsur yang tidak sesuai dalam proses penerbitan surat tersebut, kita berharap DPRD membantu masyarakat menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya. Ia juga meminta pemerintah kota memikirkan solusi kemanusiaan apabila sengketa ini berujung pada pengosongan lahan. “Kalau memang tanah itu milik pihak lain atau pemerintah, bagaimana nasib masyarakat yang sudah lama membangun rumah? Pemerintah harus hadir supaya masyarakat tetap bisa hidup dengan nyaman,” kata Syamsul. Sengketa ini bermula dari klaim HGB tahun 2010 yang disebut mencakup lahan sekitar 2,1 hektare di RT 01, 02, 03, 05 di RW 06 dan RW 07, Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Warga mengaku tidak pernah mengetahui adanya proses pengukuran atau pemberitahuan penerbitan sertifikat pada 2010. Sementara pihak pengklaim disebut datang pada 2024–2025 dengan membawa kuasa hukum dan rencana pemagaran. Kehadiran DPRD ke lokasi diharapkan menjadi pintu masuk penyelesaian secara kelembagaan. Firmansyah menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses ini transparan. “Atensi kita jelas. Kita akan mempertanyakan dasar hukum klaim tersebut dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan tanpa proses yang adil,” ujarnya. Sementara warga berharap, langkah DPRD memanggil BPN dan pihak terkait dapat membuka tabir proses penerbitan HGB 2010 yang kini dipersoalkan. Di tengah ketidakpastian, kehadiran wakil rakyat memberi secercah harapan bagi ratusan jiwa yang kini hidup dalam bayang-bayang kehilangan rumah mereka. ***