SABTANEWS COM - KAMPAR - Pengelolaan Dana Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, kini menjadi sorotan tajam setelah data penggunaan anggaran 2023 dan 2024 menunjukkan pola pengulangan kegiatan, item yang identik namun dipisah-pisah, hingga besaran anggaran yang dinilai tidak wajar. Dengan pagu lebih dari Rp 1,2 miliar per tahun, sejumlah elemen masyarakat menilai terdapat indikasi ketidakwajaran yang perlu diverifikasi oleh auditor independen. 2023: Anggaran Besar, Output Minim Terpublikasi Dengan total pagu Rp 1.200.643.000, dana desa pada tahun 2023 terserap ke berbagai kegiatan yang secara nominal cukup besar, namun minim dokumentasi publik. 1. Infrastruktur Jalan Menjadi Sorotan Utama Sektor ini menyedot lebih dari Rp 389 juta: Peningkatan prasarana jalan: Rp 290.411.100 Pengerasan jalan desa: Rp 99.424.000 Saat team awak media melakukan investigasi langsung kelapangan ditemukan spek yang tidak sesuai penggunaan nya. ...
Didampingi Indrapomi Nasution Sekdako, Rismandar Mahiwa PJ Walikota Minta Kadiskes Layani Kesehatan Masyarakat Pekanbaru
PEKANBARU, SABTANEWS.COM - Program Jaminan Kesehatan dikenal Universal Health Coverage (UHC) merupakan program unggulan Nasional yang wajib dijalankan oleh seluruh Pemerintah Daerah tidak terkecuali dijalankan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
Menepis isu program Universal Health Coverage (UHC) saat ini tidak berjalan di Kota Pekanbaru, Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa menegaskan bahwa program Nasional ini tetap berjalan di kota Bertuah.
"Program Universal Health Coverage (UHC) merupakan program Nasional, dan tetap berjalan di Kota Pekanbaru," tegas Risnandar didampingi Sekdako Pekanbaru, Indrapomi saat bincang khusus dengan awak media.
Menurut Risnandar Mahiwa bahwa dirinya bersama Sekdako tetap komitmen melayani masyarakat kota Pekanbaru. Pihaknya juga telah mengunjungi BPJS Pekanbaru dalam koordinasi sejauhmana pemerintah Pekanbaru melayani dan memperhatikan kesehatan masyarakat kota Pekanbaru melalui Universal Health Coverage (UHC).
"Kemaren saya bersama pak Sekda lansung turun ke BPJS Kesehatan. Karena sistem sedang bermasalah maka dari itu ada kendala teknis terkait layanan UHC ini, " jelas PJ Walikota Pekanbaru.
Risnandar menegaskan kembali bahwa Universal Health Coverage (UHC) adalah Program Nasional. Pemerintah Kota Pekanbaru menjalankan agar masyarakat mendapat pelayanan cukup dengan menggunakan KTP saat berobat di layanan kesehatan yang ada di Pekanbaru.
" UHC adalah Program Nasional, tidak boleh kita menklaim ini program kita , Pemerintah Kota Pekanbaru menjalan kan agar masyarakat Pekanbaru mendapat pelayanan kesehatan," ujar Risnandar.
Risnandar menekankan kepada Plt Kadis Kesehatan Kota Pekanbaru yang baru saja ditunjuk agar melayani masyarakat dengan baik.
"Saya tekankan kepada Plt Kadiskes yang baru ditunjuk agar memberikan pelayanan Kesehatan yang maksimal. Jangan mempersulit masyarakat, kita ini (PNS,red) adalah pelayan masyarakat," tegas Risnandar Mahiwa.
Sumber : DPP AMI
Komentar
Posting Komentar