BLITAR, SABTANEWS.COM – Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri (PEPABRI) Blitar menggelar acara tasyakuran memperingati Hari Ulang Tahun ke-66 tahun 2025 dengan mengusung tema “Menjaga Api Perjuangan, Membangun Masa Depan Bangsa”. Acara berlangsung di Aula DPC PEPABRI, Jalan Kompol Duryat No. 08 Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, Selasa (16/9/2025). Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, MM, Kasdim 0808/Blitar Mayor Inf Imam Suyoso, S.Ag, Kabakesbangpol Kota Blitar Bapak Toto Rubandrio, S.Sos, M.Si, Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Blitar Bapak Ahmad Haryono, perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Blitar, serta jajaran pimpinan organisasi kemasyarakatan, purnawirawan, dan keluarga besar PEPABRI. Ketua DPC PEPABRI Blitar Letkol (Pur) Mulyono dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi atas dukungan berbagai pihak, khususnya Pemerintah Daerah. Menurutnya, PEPABRI bukan sekadar wadah para purnawirawan, tetapi juga ...
SABTANEWS.COM -- Dalam pemberitaan di media elektronik, ada ahli yang berpendapat bahwa Kejaksaan saat ini telah berubah menjadi lembaga Superbody.
Suparji Ahmad, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar memiliki pendapat berbeda. Suparji menegaskan “Kejaksaan memang diberikan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, namun hanya khusus tindak pidana korupsi. Dan, memang praktek di beberapa negara Jaksa diberikan kewenangan tersebut, yaitu dalam perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, contohnya adalah tindak pidana korupsi dengan modus yang rumit dan komplek”.
Suparji juga menegaskan kewenangan tersebut hal yang biasa, bahkan menurutnya saat ini aparat penegak hukum itu dinantikan kinerjanya oleh masyarakat, bukan untuk berebut kewenangan.
Kasus Timah, apabila hanya ditangani melalui penegakan administrative penal law maka yang terjaring hanyalah pelaku-pelaku kecil, seperti penambangan tanpa ijin. Kejaksaan melalui instrumen tindak pidana korupsi sesungguhnya membongkar sistem jahat atau mafia di sektor pertambangan yang pada kenyataannya rakyat kecil yang dirugikan sementara ada pihak-pihak tertentu yang menikmati hasil pertambangan secara berlimpah-ruah.
Suparji mengira bahwa pemberitaan-pemberitaan yang menyudutkan Kejaksaan apalagi terkait masalah kewenangan, dan ditambah dengan pembunuhan karakter di media sosial terhadap pejabat Kejaksaan adalah merupakan serangan balik koruptor (corruptor fight back) dengan mengadu domba antar penegak hukum. Seyogyanya, menurut Suparji masyarakat cerdas dan kritis terhadap upaya-upaya serangan balik koruptor dan memandang setiap permasalahan dengan pemikiran yang jernih.
Oleh : Suparji Achmad
(Guru Besar Ilmu Hukum)
Komentar
Posting Komentar