Buka Apel Dansat Tersebar Kodam I/BB TA. 2024, Pangdam I/BB Sampaikan Pokok-Pokok Kebijakan Pimpinan TNI AD


MEDAN, SABTANEWS.COM  - Pangdam I/BB, Mayjen TNI Mochammad Hasan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan pimpinan TNI AD kepada peserta Apel Komandan Satuan (Dansat) Tersebar Kodam I/BB TA 2024 yang digelar di Balai Prajurit Makodam Bukit Barisan, Jl Gatot Subroto Km 7,5 Medan, Selasa (11/6/2024).

"Apel ini bertujuan untuk menyamakan persepsi para komandan satuan tentang pokok-pokok kebijakan Pimpinan TNI AD yang kemudian harus dijabarkan dalam pelaksanaan program kerja satuan, agar mampu mencapai sasaran terwujudnya satuan yang siap operasional dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam I/Bukit Barisan," ucap Mayjen Hasan dalam sambutan pembuka acara. 

Dikatakannya, apel ini juga merupakan salah satu wahana untuk membahas berbagai hal yang terkait dengan kepemimpinan, dihadapkan pada dinamika tantangan tugas yang terus berkembang, sekaligus untuk menyatukan visi dan misi serta memelihara soliditas yang dibangun melalui komunikasi dua arah antara pimpinan dengan para komandan satuan, sehingga diperoleh kesamaan pemahaman serta kesatuan komando.

Mayjen Hasan berhadap para komandan satuan dapat membangun komunikasi yang harmonis dan humanis dengan segenap komponen masyarakat, sehingga senantiasa dapat terwujudnya soliditas dan sinergitas dalam upaya menciptakan situasi keamanan yang kondusif di wilayah masing-masing.

"Semoga kehadiran dan keberadaan para perwira sekalian dapat memberikan nilai manfaat, guna meningkatkan kualitas pengabdian serta dapat memberikan inspirasi dan motivasi baru bagi para komandan satuan guna meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas ke depan yang semakin kompleks, khususnya Pilkada serentak pada November 2024 mendatang," tutup Mayjen Hasan. 

Di kesempatan ini, Pangdam juga memberikan Bantuan Kasad  kepada lima Danrem dalam rangka Rehab Swakelola Koramil dan penghargaan kepada prajurit berprestasi di jajaran Kodam I/BB.

Apel Dansat Tersebar Kodam I/BB TA 2024 kali ini berbeda dari sebelumnya. Di mana, Kapolda Sumut, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi juga ikut memberikan materi yang berkaitan dengan Kamtibmas Wilayah pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. 

Selain menyampaikan materi, Irjen Pol Agung juga memberikan apresiasi kepada seluruh Prajurit Kodam I/BB yang telah ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat umum di wilayah Sumatera Utara. 

Tampak hadir di acara, Kasdam I/BB, Brigjen TNI Refrizal, Irdam I/BB, Brigjen TNI Boni Cristian Pardede, Kapoksahli Pangdam I/BB, Brigjen TNI David Hatigoran Hutagaol, para Danrem, Danrindam, Asrendam, para Asisten Kasdam, LO TNI AL, LO TNI AU, Irutum, Irutben dan para Kabalak serta para Dansat Kodam I/BB. 

Sumber: Pendam I/BB

Komentar

POPULER

Polsek Bukit Raya Gelar Patroli Asmara Subuh, 21 Kendaraan Berknalpot Brong Diamankan

*Sambut Ramadhan, Kepala SMAN 1 Tapung Kampar Ajak Siswa Perkuat Akhlak dan Karakter*

Presiden Prabowo Resmikan Unhan, Wamen Viva Yoga: Mencetak Patriot Bangsa yang Cerdas, Unggul, dan Cinta Tanah Air

Kajati Riau Hadiri Buka Puasa Bersama Lembaga Adat Melayu Riau

Reza Aulia Tegaskan Tak Ada Pemotongan Gaji THL, DLHK Pekanbaru Lakukan Penyesuaian Sistem Sesuai Regulasi

Kemenangan Kongres Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas LancangKuning Periode 2026–2027

Polsek Siak Hulu Tangkap Pelaku Narkoba Jenis Pil Extasi Merk Youtobe

Menilai Pemasyarakatan Riau Secara Utuh di Tengah Sorotan Publik

Leo Nardus Sihotang Apresiasi Tim Pencap Wadokai Kabupaten Dairi Yang Raih Medali Emas

DPRD Pekanbaru Pastikan Keadilan bagi 400 Jiwa Warga yang Terancam Kehilangan Tempat Tinggal,Sengketa Lahan di Meranti Pandak, PEKANBARU – Sengketa lahan seluas 2,1 hektare di Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, yang mengancam tempat tinggal sekitar 400 jiwa, mendapat perhatian DPRD Kota Pekanbaru. Anggota Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Pekanbaru turun langsung ke lokasi, Jumat (20/2/2026), untuk mendengar aspirasi warga yang mengaku telah bermukim sejak akhir 1960-an. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Firmansyah, serta Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Syamsul Bahri. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan adanya klaim kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) tahun 2010 atas nama PT Kaluku Perma Wood Industries. Padahal, menurut warga, kawasan tersebut telah dihuni turun-temurun sejak 1968. Firmansyah mengatakan, pihaknya menerima laporan adanya dugaan tumpang tindih lahan. “Sore hari ini kami bersama Pak Syamsul Bahri dan masyarakat di Jalan Pesisir mendengarkan aspirasi warga terkait pengaduan adanya dugaan tumpang tindih tanah,” ujarnya. Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan warga, selama puluhan tahun tidak pernah ada pihak yang datang mengaku memiliki tanah tersebut. Namun sejak 2024 hingga 2026, muncul klaim berdasarkan HGB tahun 2010. “Nah ini yang nanti akan kami koordinasikan dengan BPN. Kami ingin mempertanyakan apa dasar penerbitan HGB tersebut,” kata Firmansyah. Menurut Firmansyah, DPRD akan meminta masyarakat menyampaikan laporan tertulis resmi ke DPRD Kota Pekanbaru agar dapat ditindaklanjuti secara kelembagaan. “Kami minta masyarakat membuat surat laporan tertulis ke DPRD. Setelah itu, kami akan berkoordinasi dengan BPN untuk mempertanyakan dasar BPN mengeluarkan HGB tersebut,” ujarnya. Ia menegaskan, pihaknya belum melihat secara lengkap alas hak atau dokumen dasar yang menjadi landasan penerbitan sertifikat. “Surat yang tadi kami lihat, kami belum melihat dasar-dasar alas hak yang menjadi dasar BPN mengeluarkan HGB itu,” katanya. Terkait dugaan kejanggalan, Firmansyah menyebut detailnya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi bersama BPN. “Detail-detailnya nanti kami buka data di komisi. Intinya, kami akan mempertanyakan apa dasar pemilik mengklaim ini tanahnya. Kalau berdasarkan HGB 2010, tentu kita akan telusuri ke belakang BPN mengeluarkan itu atas dasar apa,” ujarnya. Senada dengan Firmansyah, Syamsul Bahri menyampaikan bahwa ia secara pribadi mengetahui kawasan tersebut telah lama dihuni warga. “Seingat saya, sejak 1968 tidak ada yang mengaku punya tanah di dua persil yang sekarang terbit HGB ini,” ujarnya. Ia berharap Komisi I DPRD dapat segera memanggil BPN dan pihak yang mengklaim kepemilikan, termasuk kuasa hukum perusahaan, untuk memastikan duduk persoalan secara objektif. “Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan keadilan yang betul-betul,” katanya. Syamsul menegaskan, DPRD tidak serta-merta memihak, tetapi ingin melihat fakta hukum secara menyeluruh. “Kalau memang tanah itu hak mereka (pengklaim), tentu masyarakat harus siap menerima. Tapi kalau ternyata ada unsur yang tidak sesuai dalam proses penerbitan surat tersebut, kita berharap DPRD membantu masyarakat menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya. Ia juga meminta pemerintah kota memikirkan solusi kemanusiaan apabila sengketa ini berujung pada pengosongan lahan. “Kalau memang tanah itu milik pihak lain atau pemerintah, bagaimana nasib masyarakat yang sudah lama membangun rumah? Pemerintah harus hadir supaya masyarakat tetap bisa hidup dengan nyaman,” kata Syamsul. Sengketa ini bermula dari klaim HGB tahun 2010 yang disebut mencakup lahan sekitar 2,1 hektare di RT 01, 02, 03, 05 di RW 06 dan RW 07, Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Warga mengaku tidak pernah mengetahui adanya proses pengukuran atau pemberitahuan penerbitan sertifikat pada 2010. Sementara pihak pengklaim disebut datang pada 2024–2025 dengan membawa kuasa hukum dan rencana pemagaran. Kehadiran DPRD ke lokasi diharapkan menjadi pintu masuk penyelesaian secara kelembagaan. Firmansyah menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses ini transparan. “Atensi kita jelas. Kita akan mempertanyakan dasar hukum klaim tersebut dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan tanpa proses yang adil,” ujarnya. Sementara warga berharap, langkah DPRD memanggil BPN dan pihak terkait dapat membuka tabir proses penerbitan HGB 2010 yang kini dipersoalkan. Di tengah ketidakpastian, kehadiran wakil rakyat memberi secercah harapan bagi ratusan jiwa yang kini hidup dalam bayang-bayang kehilangan rumah mereka. ***