NGAWI, SABTANEWS.COM – Komandan Korem 081/DSJ Kolonel Arm Untoro Hariyanto, tengah meninjau dan menyiapkan rencana pembangunan infrastruktur jembatan di dua titik strategis di wilayah Kabupaten Ngawi. Langkah ini diambil untuk mengatasi kendala aksesibilitas warga yang selama ini terhambat oleh kondisi geografis dan keterbatasan sarana penyeberangan. Danrem Untoro, menyampaikan bahwa sasaran pertama rencana pembangunan adalah Jembatan Gantung di Desa Puhti, Kecamatan Karangjati. Jembatan ini direncanakan memiliki panjang 40 meter dengan lebar 1,5 meter. "Jembatan ini akan menghubungkan dua area di Dusun Puhti yang terpisah oleh aliran sungai sejak tahun 1970-an. Akibat pengikisan tanah yang memperlebar sehingga menjadi sungai, sebanyak 35 Kepala Keluarga (KK) terisolasi secara akses langsung," ujarnya, Selasa (13/1/2026). Selama ini, warga dan anak sekolah di wilayah tersebut harus memutar sejauh 2 kilometer untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Pembangunan jembatan gantung...
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Sofyan yang hadir dalam pertemuan mengemukakan tujuan dari pertemuan yaitu untuk mendapatkan sejumlah informasi mengenai penyusunan Ranperda.
Hendri selaku Ketua Pansus PT. Bumi Laksamana Jaya mengatakan bahwa Ranperda PT. Bumi Laksamana Jaya akan disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah diterapkan sebelumnya.
“Ini menjadi payung hukum bagi kita dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan dan membantu masyarakat, kami berharap dengan adanya pertemuan ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman kami dalam menyusun kajian Ranperda, karena masih banyak kendala yang harus diluruskan terutama dalam pernyataan modal dasar BUMD,” jelas Hendri.
Selain itu Fendro Kabag Hukum dan Kabag Ekonomi Kabupaten Bengkalis meminta saran dan masukan terkait Perda BUMD yang mengacu pada PP Nomor 50 tahun 2017, apakah perlu adanya penyesuaian pendukungnya dalam penerapan Perda yang baru supaya tidak terjadi kesalahan dalam memasukkan isi dari Ranperda.
Riki selaku Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat menanggapi bahwa BUMD di Jabar ada dua bagian dengan total BUMD sebanyak 41 cabang diantaranya Migas, UMKM, infrastruktur dan yang lainnya, sahamnya dipegang langsung oleh Pemerintah Jawa Barat, dan menyesuaikan modal dasar BUMD dengan modal yang disetor.
“Pengesahan Ranperda dilihat dari RPJMD serta tidak terbentur dengan Perda dan Perundang-undang yang telah disahkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam menjalan BUMD di daerah dan terkait dengan modal dasar harus seimbang dengan modal yang disetor,” jelasnya.
Ia menyarankan untuk bisa membedakan dalam melakukan kajian-kajian dan konsultasi dengan lembaga hukum sehingga memudahkan menyelesaikan masalah di lapangan serta harus banyak konsultasi dalam penyusunan kajian-kajian yang akan dimasukkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah.
Diakhir pertemuan, Ketua Pansus PT. Bumi Laksamana Jaya Hendri yang sering disapa Ongah mengucapkan terima kasih kepada Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat yang telah memaparkan dan memberi masukan terhadap pengelolaan BUMD, semoga dengan apa yang telah disampaikan bisa menambah pandangan dalam penyusunan Ranperda yang masih banyak kekurangan supaya menjadi lebih sempurna. (Red)
Komentar
Posting Komentar