Dwi menyatakan bahwa semua program tersebut telah dibatalkan alias tidak akan dilaksanakan oleh seluruh desa di Indragiri Hilir. Meski begitu, jika mungkin ada yang melaksanakan sejumlah kegiatan tersebut, maka itu adalah kebijakan masing-masing desa.
"Kami tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan 9 progam APDESI, setau saya itu dirapatkan di internal pengurus APDESI saja. Sepertinya juga tidak akan dilaksanakan kegiatannya dan tidak dianggarkan," ujar Dwi kepada Wartawan melalui pesan WhatsApp, 15 Mei 2024.
Disamping itu, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Inhil Said Khairul membenarkan pernyataan Kepala Dinas PMD, namun hanya satu kegiatan dalam kesepakatan tersebut yang akan dilaksanakan oleh pengurus APDESI.
"8 program itu tidak dilaksanakan, tapi untuk kerjasama dengan kawan-kawan media mungkin akan kami jalankan. Untuk saat ini kami masih melakukan komunikasi ke Pengurus APDESI, dan kedepan kalau ada informasi lebih lanjut akan kami bicarakan terlebih dahulu ke teman-teman media di Inhil," ucap Ketua Said.
Berikut 9 program keputusan bersama APDESI Inhil
1. Pelatihan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
2. Pelatihan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
3. Metigasi Resiko Penggunaan Dana Desa "pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2024
4. Pengadaan Website Desa
5. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa
6. Jasa Publikasi dan Dokumentasi Langganan Media Online
7. Bimtek Peningkatan Kapasitas Kepala Dusun
8. Bimtek Optimalisasi Pendapatan Asli Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa
9. Pelatihan Sinergitas Kades, BPD dan PPK dalam Pembangunan Berkelanjutan Desa (Red)
Advertisement
