TAJUK RENCANA oleh Redaksi ilustrasi Defisit APBD Provinsi Riau yang menembus Rp 3,5 triliun terdiri dari defisit anggaran Rp 1,3 triliun dan tunda bayar sebesar Rp 2,2 triliun ini bukan sekadar kegagalan teknokratis dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia merupakan indikasi serius kelalaian negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional terhadap hak dasar warga, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Ketika anggaran tersendat dan layanan publik terganggu, yang dipertaruhkan bukan hanya angka-angka fiskal, melainkan amanat konstitusi. Jika masih ingat dengan pernyataan mantan Gubernur Riau, Syamsuar, dalam debat publik menjadi alarm keras. Ia menegaskan bahwa defisit sebesar ini belum pernah terjadi pada masa gubernur – gubernur sebelumnya dan justru muncul pada masa transisi pemerintahan. Fakta ini bukan sekadar perbandingan politik, melainkan indikator serius kegagalan tata kelola keuangan daerah yang berdampak langsung pada kepentingan publik. Anggaran Bukan Sekadar Kebija...
Bimtek tersebut dipandang perlu untuk meningkatkan kemampuan, pemahaman, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
Pada Bimtek yang dilaksanakan selama 4 hari di Grand Ballroom Theatre Jiexpo Kemayoran Jl. Benyamin Suaeb Jakarta Pusat pada tanggal 22-24 Mei 2024 ini, dihadiri oleh Bupati Kabupaten Bengkalis Kasmarni, Ketua Fraksi Febriza Luwu bersama wakil ketua Simon Lumban Gaol, serta anggota Sofyan (Wakil Ketua DPRD) Ferry Situmeang, Erwan, dan Horas Sitorus.
Terakhir, Wakil Ketua Sofyan mengatakan Bimtek kali ini memiliki nilai tambah yang sangat positif, khususnya untuk pelaksanaan tugas pimpinan dan anggota DPRD. Setiap anggota bisa langsung memahami serta mengimplementasikan pada tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD.(Red)
Komentar
Posting Komentar