Langsung ke konten utama

Polresta Pekanbaru Gelar Apel Pasukan Operasi Patuh Lancang Kuning 2025

PEKANBARU, SABTANEWS.COM – Senin pagi, 14 Juli 2025, Polresta Pekanbaru menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Lancang Kuning 2025 di Lapangan Apel Mapolresta Pekanbaru. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika, S.I.K. Apel tersebut diikuti oleh sebanyak 225 personel gabungan yang terdiri dari: 190 personel Polresta Pekanbaru 10 personel Satpol PP Kota Pekanbaru 10 personel Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 10 personel Jasa Raharja Kota Pekanbaru 5 personel Denpom 1/3 Pekanbaru Operasi Patuh Lancang Kuning 2025 merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, serta menciptakan kamseltibcar lantas (keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas) di wilayah hukum Kota Pekanbaru. Operasi ini akan dilaksanakan selama 14 hari, dimulai dari tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan tanggal 27 juli 2025.  Operasi ini serentak dilaksanakan diseluruh wilayah indonesia. ...

Bedah Buku As SDM Pol, Meritokrasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Polri guna Mewujudkan SDM Unggul Mendapat Apresiasi Tinggi Para Pembicara


JAKARTA, SABTANEWS.COM -- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Pol Dedi Prasetyo meluncurkan Buku Meritokrasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Polri guna Mewujudkan SDM Unggul sebagai panduan komprehensif yang mengulas konsep, implementasi, serta tantangan meritokrasi dalam jabatan fungsional di lingkungan Polri. 

Pada acara Bedah Buku yang diadakan oleh SDM Polri di Ballroom Sheraton Hotel Jakarta, Selasa (28/5/2024), dalam penulisannya, Irjen Pol Dedi Prasetyo menguraikan dengan jelas bagaimana meritokrasi dapat diterapkan secara efektif guna meningkatkan kualitas dan kinerja SDM Polri. 

“Buku ini juga dapat menjadi panduan dan referensi dalam upaya kita bersama untuk terus memperkuat dan memperbaiki sistem Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan umumnya untuk organisasi pemerintah lainnya, organisasi swasta, dan seluruh Stakeholder. Bahkan, buku ini juga menjadi wujud nyata dari komitmen Polri untuk terus berinovasi dan memperbaiki diri dalam rangka mewujudkan organisasi yang profesional, akuntabel, dan terpercaya,” kata Dedi Prasetyo saat diskusi Bedah Buku Mi

Meritokrasi adalah sebuah prinsip yang menekankan bahwa penilaian dan penghargaan terhadap individu harus didasarkan pada kemampuan, kinerja, dan prestasi. Dalam konteks Polri, penerapan meritokrasi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap anggota memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang dan meraih posisi sesuai dengan kompetensi mereka. Buku ini memberikan panduan yang komprehensif tentang bagaimana prinsip-prinsip meritokrasi dapat diterapkan secara efektif di lingkungan Polri.

Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si. memberikan apresiasi kepada AS SDM Polri yang telah menciptakan buku yang penting berjudul “Meritokrasi Jabatan Fungsional di lingkungan Polri Guna Mewujudkan SDM Unggul”. 

“Seperti yang kita ketahui bahwa Personel Polri Republik Indonesia ini sangatlah banyak dan menjadi Problem pada saat mencari jabatan yang sesuai dengan pangkatnya. Meritokrasi adalah kesempatan kepada personel untuk dapat memimpin dan mendapatkan jabatan sesuai berdasarkan kemampuan dan prestasi. Buku ini menjadi motivasi dan inspirasi kepada Personel bahwa jabatan ditentukan dari kemampuan dan prestrasi Personel tersebut. Meritokrasi ini juga bertujuan untuk menghilangkan bottleneck dalam Jabatan Kepolisian,” ungkap Albertus Wahyurudhanto. 

“Buku ini menjadi motivasi dan inspirasi bahwa jabatan dapat didapatkan melalui kemampuan seseorang. Meritokrasi memiliki kelemahan antara lain ketidaksetaraan awal yang dimaksud adalah saat menjadi Polisi dapat melalui pendidikan yang berbeda-beda ada Pendidikan Akpol, Bintara, dan Tamtama ini perlu adanya kajian supaya semua lulusan ini dapat merasakan keadilan dan kesetaraan dalam jabatan. Lalu yang kedua yaitu ketidaksetaraan kemudian yang ke tiga adalah kecenderuangan mengaktifkan aspek kemanusiaan,” lanjutnya. 

Menurut Prof Dr. Wibowo, S.E., M.Phil. Guru Besar SDM Univ Prof. Dr. Moestopo melihat dalam buku ini intinya harus adanya kesetaran dalam keberagaman dengan kesadaran penuh dengan adanya keberagaman jenis anggota (ras, suku dan agama).

“Kita perlu lakukan peninjauan terkait hambatan-hambatan apa saja yang akan kita temui saat penerapan dan pemberian reward ini terutama masalah adanya sebagian orang dari internal dan external yang tidak mendukung adanya perubahan perlu dicarikan solusi yang tepat. Kita harus juga carikan penyelesaian terhadap setiap masalah yang kita hadapi dan kita harus segera menyesuaikan terkait masalah-masalah Politik yang ada saat ini, kedepan akan ada perubahan dinamika pimpinan politik, apakah nanti para pimpinan yang baru ini mau meneruskan apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh pemimpin yang lama atau malah memiliki program-program yang baru namun bagaimanapun itu tetap anggota Polri harus dapat menyesuaikan dengan sistem yang ada,” jelasnya. 

“Perlu kita pikirkan dan bicarakan yaitu penerapan masalah jabatan fungsional dan struktural yang mana kita harus pikirkan bersama supaya kedua jabatan ini dapat berjalan dengan baik, dan tidak ada masalah dalam penempatan anggota dalam sebuah jabatan tersebut,” sambungnya. 

Irjen. Pol. (Purn) Dr. E Winarto Hadiwasito, seorang profesional di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), menilai, buku berjudul "Meritokrasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Polri guna Mewujudkan SDM Unggul" karya Irjen. Pol. Dedi Prasetyo ini menjadi forum penting di mana berbagai pihak, termasuk tenaga profesional seperti Hadiwasito, memberikan analisis mendalam terhadap pemikiran yang diusung dalam buku tersebut.

“Saya melihat bahwa dampak dari karya tersebut dapat menjadi katalisator untuk perubahan dalam masyarakat. Keberadaan ilmu pengetahuan dalam kehidupan masyarakat merupakan fondasi penting bagi kemajuan dan transformasi yang signifikan. Oleh karena itu, partisipasi aktif dalam menghasilkan dan menyebarkan pengetahuan dianggap sebagai upaya penting dalam mewujudkan SDM unggul,” kata Winarto Hadiwasito. 

“Buku ini juga terletak pada pendekatan meritokrasi yang diusung oleh Dedi Prasetyo. Meritokrasi, yaitu memberikan kesempatan kepada individu untuk memimpin dan menduduki jabatan fungsional berdasarkan prestasi, dinilai sebagai langkah penting dalam menata kembali paradigma kelembagaan di Polri. Hal ini menggambarkan pergeseran dari penilaian berdasarkan pangkat atau kelas sosial, menuju penilaian yang lebih berorientasi pada kinerja dan kompetensi,” lanjutnya. 

Dalam Bedah Buku Meritokrasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Polri guna Mewujudkan SDM Unggul ini, penulis Irjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum, M.Si, M.M., menjawab seluruh pertanyaan para peserta yang hadir dengan antusias dan seobjektif mungkin serta memberikan motivasi kepada seluruh peserta. 

Terakhir, buku ini juga menyoroti pembangunan Pusat SDM Unggul Polri sebagai langkah strategis dalam mengembangkan kompetensi dan keterampilan anggota Polri. Pusat ini diharapkan dapat menjadi tempat pelatihan dan pengembangan yang menyediakan program-program berkualitas tinggi, sehingga setiap anggota Polri dapat menghadapi tantangan di lapangan dengan lebih baik. Harapannya, kehadiran buku ini menjadi bagian dari upaya Polri dalam mewujudkan visi bersama yakni Polri yang lebih unggul, profesional, dan terpercaya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kasus Gantung Diri di RSJ Tampan Diduga Petugas Jaga Lalai Mengontrol CCTV

PEKANBARU, SABTANEWS.COM  - Terkait meninggalnya pasien RSJ Tampan yang diduga gantung diri, pihak keluarga korban AN menduga adanya kelalain petugas sehingga pasien gantung diri, ungkap Fiil Kunto ( keluarha dekat almarhum Ahmad Nurhadi )  saat dijumpai untuk memberikan keterangan di Polresta Pekanbaru, Rabu (30/4/2025). "Dimana, berdasarkan rekaman cctv yang ditunjukan Kepolisian kepada kami adanya percobaan gantung diri adik kami tersebut sebanyak dua kali percobaan", ucap Fiil. "Berdasarkan jam di rekaman cctv, percobaan gantung diri pertama terjadi pada hari Jumat (25/4) dipukul 05.46 sore, tapi gagal bunuh dirinya, karena kain atau baju yang dipakai korban melorot. Kemudian diulang lagi mengikat dipukul 05.48 dan dipukul 05.50 barulah diilitan dilehar turun dan menggantung, kemudian dipukul 5.52 badan korban masih bergerak dan gantung diri tersebut dijendela", terang Fiil. "Dan dipukul 05.58 baru ditemukan gantung diri oleh 3 orang petugas dan dinyatakan ...

Ikut Meriahkan HBP ke-61, Sekda Rohul Hadir di Lapas Pasir Pangarayan

PASIR PANGARAYAN, SABTANEWS.COM  - Puncak Hari Bakti Pemasyarakatan (Hbp) ke 61 Tahun 2025 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Pasir Pangarayan berlangsung khidmat dan meriah pada Senin (28/4/2025). Kegiatan puncak ini dilaksanakan Tasyakuran secara serentak seluruh jajaran Pemasyarakatan Indonesia via zoom meeting. Hadir langsung di Lapas Pasir Pangarayan Bupati Rokan Hulu Anton,S.T.M.M yang diwakilkan Sekretaris Daerah M. Zaki,Ketua Dprd Rokan Hulu Hj Sumiartini, Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian,dan Kepala Kementerian Agama Rohul. Dalam sambutan nya via virtual Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan Enam puluh satu tahun Pemasyarakatan, bukan sekadar hitungan waktu. Ini juga setara dengan ribuan kisah pengabdian, ribuan pekik perjuangan dan tentunya kesediaan tanpa pamrih dari para petugas yang bekerja dalam sunyi, menjaga api pembinaan tetap menyala di tengah ge...

Kejati Riau Geledah Kantor Disdikbud Rohil, Usut Dugaan Korupsi DAK Rp40 Miliar

Serangkaian kegiatan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) di Bagansiapiapi, Rabu (30/4/2025). Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan dan rehabilitasi Sekolah Dasar (SD) tahun anggaran 2023. ROKAN HILIR, SABTANEWS.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) di Bagansiapiapi, Rabu (30/4/2025). Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan dan rehabilitasi Sekolah Dasar (SD) tahun anggaran 2023. “Penggeledahan dilakukan oleh Tim Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Riau,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Zikrullah. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen penting dan satu unit laptop yang diduga digunakan untuk menyusun rekapitulasi dana proyek. Data awal m...