JAKARTA, SABTANEWS.COM - Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan mutasi terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Korps Adhyaksa. Sebanyak 19 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di berbagai wilayah Indonesia resmi berganti posisi. Mutasi dan rotasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-24/C/01/2026 tertanggal 12 Januari 2026. Surat keputusan ini ditandatangani atas nama Jaksa Agung oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Hendro Dewanto. Baca Juga Tegas! Jaksa Agung Mutasi 43 Kajari di Indonesia, Salah Satunya Riau, Ini Nama-namanya "Benar (ada mutasi)," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung), Anang Supriatna kepada wartawan, Senin (12/1/2026). Salah satu yang ditunjuk sebagai Kajari ialah Lie Putra Setiawan. Jaksa yang pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini ditunjuk sebagai Kepala Kejari Blitar. Berikut Daftar 19 Kajari Baru: 1. Kardono Sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya 2. Beni Putra Sebagai Ke...
Romy Mariani dalam sambutannya mengatakan bahwa PKK adalah lembaga resmi yang memiliki peran sebagai mitra pemerintah di desa, kecamatan, maupun kabupaten. Peran PKK melalui 10 programnya jika diberdayakan dapat membantu program pemerintah. Salah satu peran aktifnya adalah menaikkan pendapatan keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K). Selain itu peran PKK dengan 10 programnya adalah dalam hal penurunan angka stunting.
“PKK juga memiliki program yang telah terlaksana yakni Dasawisma, yaitu suatu program untuk mengetahui data tentang keluarga dalam suatu desa. Hadirnya Dasawisma juga membantu program pemerintah agar berjalan dengan tepat sasaran,” ucapnya di hadapan anggota PKK Sitinjo. Masih kata Romy Mariani bahwa pada tahun 2024 PKK akan lebih intens untuk turun langsung ke setiap kecamatan dalam rangka menuntaskan tugas tugas salah satunya administrasi yang belum selesai.
Tidak ada perlombaan desa binaan pada tahun ini, dari berbagai evaluasi yang telah dilakukan, masih banyak evaluasi yang harus ditindaklanjuti. Banyak bantuan yang telah diberikan kepada desa binaan, namun tidak berjalan dengan baik. Jika PKK desa tidak aktif dan bersemangat, maka desa binaan PKK tidak akan berjalan dengan sukses. Harus ada inovasi juga tentunya. Jadi PKK tidak hanya sekedar nama saja, jika tidak ada anggaran yang disediakan, maka programnya tidak akan berjalan. Mari kita bergerak bersama untuk menjalankan 10 program PKK,” ujar Romy Mariani.
Turut hadir dalam supervisi tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Simon Tony Malau, Camat Sitinjo Untung Nahampun, Ketua PKK Kecamatan Sitinjo Erpi Untung Nahampun serta para Kepala Desa se-Kecamatan Sitinjo. (Gandali)
Komentar
Posting Komentar