SABTANEWS COM - PEKANBARU - Sidang praperadilan yang diajukan mantan Sekretaris DPRD (Sekwan) Riau, Muflihun, berujung kemenangan. Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru mengabulkan sebagian permohonan praperadilan terkait penyitaan aset yang dilakukan penyidik Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau dalam perkara dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) DPRD Riau. Sidang praperadilan yang digelar di ruang Kusuma Atmadja PN Pekanbaru itu dipimpin hakim tunggal Dedi, S.H., M.H.. Dalam amar putusannya, hakim menilai penyitaan terhadap dua aset milik pemohon tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Kedua aset yang dipersoalkan itu adalah satu unit rumah di Perumahan Alam Almu’minnah, Jalan Sakuntala, Pekanbaru, Riau, serta satu unit apartemen di Nagoya City, Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Dengan demikian, hakim memerintahkan agar rumah dan apartemen tersebut dikembalikan kepada pem...
Foto " Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto .
Lampung , SABTANEWS.COM - Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (11/09/2023).
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa saat ini berdasarkan hasil rilis BPS, inflasi di bulan Agustus year on year sebesar 3,27% ini terjadi kenaikan sedikit dari bulan Juli 3,08%. "Penghitungan inflasi dibulan Agustus tahun 2023 dibanding Agustus tahun 2022 year on year itu 3,27% namun kalau kita melihat data, dari bulan Juli ke bulan Agustus sebenarnya terjadi deflasi yaitu minus 0,02% jadi ada penurunan secara umum. kemudian kalau kita melihat dari bulan Desember 2022 ke Agustus 2023 Inflasinya 1,43% artinya cukup terkendali," ucapnya.
Namun demikian, Mendagri menyampaikan masih ada beberapa komoditas yang patut diwaspadai sebagai penyumbang inflasi. "Perlu kita waspadai ada beberapa komoditas penyumbang diantaranya minggu lalu kita membicarakan yang utama adalah beras, cabai rawit dan cabai merah," lanjutnya. Pada komoditas cabai rawit dan cabai merah, Mendagri berharap gerakan tanam dapat menjadi solusi dari kenaikan harga cabai merah di tiap-tiap daerah yang defisit.
"Cabai rawit dan cabai merah kita harapkan dapat diimbangi dengan gerakan tanam di tiap-tiap daerah yang terutama yang defisit yang terjadi kenaikan harga cabai merah cabai rawit," lanjut Mendagri. Pada komoditas beras, Mendagri berharap untuk memperkuat serapan dan produksi dalam negeri. "Kemudian untuk masalah beras, disamping kita memperkuat untuk serapan dan produksi dalam negeri, dari Bulog dan Badan Pangan juga sedang bekerja keras untuk memperkuat cadangan dari stok-stok atau cadangan beras pemerintah termasuk dengan mekanisme importasi dari luar negeri," lanjutnya.
Dalam menekan kenaikan harga beras, Mendagri menginstruksikan perlu dilakukan intervensi harga yang akan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional dan Bulog pada tingkat pusat. Selain itu juga diperlukan mekanisme bantuan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. "Kita harapkan di daerah juga melakukan pengecekkan cadangan beras didaerahnya masing-masing bekerjasama dengan Bulog. Lakukan pengecekan hari-hari untuk memantau harga dan mencarikan solusi apabila terjadi kenaikan harga beras didaerahnya masing-masing," instruksinya.
Mendagri juga menginstruksikan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan intervensi melalui subsidi logistik untuk membantu pendistribusian beras di lokasi-lokasi terpencil. "Intervensi dalam bentuk bantuan subsidi logistik ini dapat dilakukan untuk membantu daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau sehingga tidak terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi dan sulit untuk dijangkau oleh masyarakat," ucapnya. Mendagri dalam kesempatan itu juga berharap akan adanya inovasi yang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi kenaikan harga beras.
"Kita mengharapkan adanya inovasi-inovasi dan kreasi-kreasi dari teman-teman Pemerintah Daerah baik Kepala Daerah maupun Satgas Pangannya untuk mengatasi agar kenaikan harga beras tidak memberatkan masyarakat," pungkasnya.(Diskominfotik Provinsi Lampung)
Komentar
Posting Komentar