PEKANBARU, SABTANEWS.COM - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 3 Tahun 2024 tentang pengangkatan dan pemberhentian penyidik Polri. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolda Riau, Irjen Pol. Herry Heryawan, SH., MH., M.Hum, dan diikuti oleh perwakilan dari seluruh Polda se-Sumatera, termasuk jajaran penyidik dan pejabat utama. Sosialisasi ini dilaksanakan pada Kamis, (16/10/2025), di Hotel Arya Duta Kota Pekanbaru, Riau. Sosialisasi ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat kapasitas dan integritas penyidik Polri, dengan menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan, profesionalisme, dan komunikasi humanis dalam setiap proses penyidikan. Perkap No. 3 Tahun 2024 juga hadir sebagai bentuk penyempurnaan sistem, guna memastikan penyidik bekerja sesuai prinsip keadilan dan transparansi yang diharapkan publik. Kapolda Riau menyatakan bahwa kekuatan utama Polri saat ini tidak hanya terletak pada s...
Foto " Asisten I Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Masykur Tarmizi.
PEKANBARU – SABTANEWS.COM,Kota Pekanbaru menjadi tuan rumah Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Produk Hukum Daerah. Ada rencana kegiatan berlangsung selama tiga hari.
Acara berlangsung dari 13 September hingga 15 September 2023 di Pekanbaru. Ada sejumlah permasalahan jadi bahasan dalam rapat koordinasi ini.
“Nantinya rapat ini akan menghasilkan sejumlah rekomendasi, kita mendukung penuh kegiatan ini sebagai tuan rumah,” jelas Asisten I Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Masykur Tarmizi.
Masykur menyampaikan bahwa pemerintah kota berterima kasih karena mendapat kepercayaan dari Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri. Kegiatan ini mengusung tema peran strategis biro hukum dan bagian hukum dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
Pihaknya mengaku siap berkolaborasi dengan panitia dari Kementrian Dalam Negeri. Mereka juga siap menyambut kedatangan para peserta rakornas.
Total peserta yang hadir berkisar 600 orang. Mereka merupakan kepala biro hukum dan kepala bagian hukum daerah di nusantara yang saat ini kepala daerahnya dipimpin penjabat kepala daerah.
“Jadi, yang diundang oleh panitia pusat yakni para biro hukum dan bagian hukum yang daerahnya dipimpin oleh penjabat kepala daerah baik Pj gubernur, Pj Wako dan Pj Bupati,” ulasnya.
Komentar
Posting Komentar