Pangdam III/Slw Apresiasi Kababinminvetcad Peduli Lingkungan Kerja

Oleh WISINDO - 9/22/2023

BANDUNG, SABTANEWS.COM – Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Erwin Djatniko meresmikan Aula Sekarwangi Babinminvetcaddam III/Slw sekaligus memberikan pengarahan kepada seluruh personel Babinminvetcaddam III/Slw di Jln. Kalimantan No.14 Bandung, Kamis (21/09/2023).

Sebelum peresmian dilakukan, Pangdam III/Slw beserta rombongan menerima paparan dari Kababinminvetcaddam III/Slw Kolonel Czi Edi Martadinata tentang kondisi satuan serta menyaksikan video dokumenter proses pembangunan aula dan bangunan lainnya.

Kababinminvetcaddam III/Slw menjelaskan, pembangunan Aula dilakukan sejak bulan April 2023 sebagai tindak lanjut terhadap kondisi bangunan yang sudah tidak layak pakai serta dapat membahayakan personel dalam melaksanakan tugas.

Terdapat beberapa perombakan pada bangunan yang telah dilakukan pada aula lama, kantor perwakilan dan koperasi yang direnovasi menjadi aula Sekarwangi.

Acara peresmian ditandai dengan pengguntingan pita serta penandatanganan prasasti oleh Pangdam III/Slw dilanjutkan dengan peninjauaan beberapa ruangan yang telah selesai dibangun.

Pangdam III/Slw dalam sambutan memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Kababinminvetcaddam III/Slw serta jajarannya yang telah berdedikasi dan peduli terhadap lingkungan kerjanya.

“Manakala kita bekerja dengan hati, menghayati setiap pekerjaan sesuai dengan tugas pokok masing–masing, Insya Allah hasilnya akan bermanfaat. Tidak hanya bermanfaat bagi jabatan itu sendiri tapi bermanfaat bagi kehidupan kita kelak,” tutur Pangdam.

Lebih lanjut Mayjen Erwin menjelaskan bahwa keberadaan aula baru dapat memotivasi dan menumbuhkan etos kerja yang baik bagi seluruh anggota. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi sarana dalam memberikan pelayanan terbaik terkait dengan pengurusan administrasi hak–hak para Veteran.

Pangdam berpesan kepada seluruh personel Babinminvetcaddam III/Slw agar selalu mengedepankan etika yang terkandung dalam norma–norma dasar keprajuritan seperti Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI dalam rangka untuk membantu meringankan beban Masyarakat dalam kerangka Wangsit Siliwangi.

“Barang siapa yang menggunakan nama siliwangi dan merasa dirinya sekeseler siliwangi akan agung hidupnya, mulia gelarnya dan akan harum sabuana panca tengah apabila ia berlaku jujur, sinatria berani memperhatikan si kecil, sayang kepada rakyat dan wibawa kepada sesama. sebaliknya hidupnya tak akan mendapat kesenangan lara sengsara selamanya apabila ingkar dari nilai-nilai kehormatan itu”.

Sumber REPORTASEJABAR.COM

Komentar

DPRD Pekanbaru Pastikan Keadilan bagi 400 Jiwa Warga yang Terancam Kehilangan Tempat Tinggal,Sengketa Lahan di Meranti Pandak, PEKANBARU – Sengketa lahan seluas 2,1 hektare di Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, yang mengancam tempat tinggal sekitar 400 jiwa, mendapat perhatian DPRD Kota Pekanbaru. Anggota Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Pekanbaru turun langsung ke lokasi, Jumat (20/2/2026), untuk mendengar aspirasi warga yang mengaku telah bermukim sejak akhir 1960-an. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Firmansyah, serta Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Syamsul Bahri. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan adanya klaim kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) tahun 2010 atas nama PT Kaluku Perma Wood Industries. Padahal, menurut warga, kawasan tersebut telah dihuni turun-temurun sejak 1968. Firmansyah mengatakan, pihaknya menerima laporan adanya dugaan tumpang tindih lahan. “Sore hari ini kami bersama Pak Syamsul Bahri dan masyarakat di Jalan Pesisir mendengarkan aspirasi warga terkait pengaduan adanya dugaan tumpang tindih tanah,” ujarnya. Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan warga, selama puluhan tahun tidak pernah ada pihak yang datang mengaku memiliki tanah tersebut. Namun sejak 2024 hingga 2026, muncul klaim berdasarkan HGB tahun 2010. “Nah ini yang nanti akan kami koordinasikan dengan BPN. Kami ingin mempertanyakan apa dasar penerbitan HGB tersebut,” kata Firmansyah. Menurut Firmansyah, DPRD akan meminta masyarakat menyampaikan laporan tertulis resmi ke DPRD Kota Pekanbaru agar dapat ditindaklanjuti secara kelembagaan. “Kami minta masyarakat membuat surat laporan tertulis ke DPRD. Setelah itu, kami akan berkoordinasi dengan BPN untuk mempertanyakan dasar BPN mengeluarkan HGB tersebut,” ujarnya. Ia menegaskan, pihaknya belum melihat secara lengkap alas hak atau dokumen dasar yang menjadi landasan penerbitan sertifikat. “Surat yang tadi kami lihat, kami belum melihat dasar-dasar alas hak yang menjadi dasar BPN mengeluarkan HGB itu,” katanya. Terkait dugaan kejanggalan, Firmansyah menyebut detailnya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi bersama BPN. “Detail-detailnya nanti kami buka data di komisi. Intinya, kami akan mempertanyakan apa dasar pemilik mengklaim ini tanahnya. Kalau berdasarkan HGB 2010, tentu kita akan telusuri ke belakang BPN mengeluarkan itu atas dasar apa,” ujarnya. Senada dengan Firmansyah, Syamsul Bahri menyampaikan bahwa ia secara pribadi mengetahui kawasan tersebut telah lama dihuni warga. “Seingat saya, sejak 1968 tidak ada yang mengaku punya tanah di dua persil yang sekarang terbit HGB ini,” ujarnya. Ia berharap Komisi I DPRD dapat segera memanggil BPN dan pihak yang mengklaim kepemilikan, termasuk kuasa hukum perusahaan, untuk memastikan duduk persoalan secara objektif. “Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan keadilan yang betul-betul,” katanya. Syamsul menegaskan, DPRD tidak serta-merta memihak, tetapi ingin melihat fakta hukum secara menyeluruh. “Kalau memang tanah itu hak mereka (pengklaim), tentu masyarakat harus siap menerima. Tapi kalau ternyata ada unsur yang tidak sesuai dalam proses penerbitan surat tersebut, kita berharap DPRD membantu masyarakat menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya. Ia juga meminta pemerintah kota memikirkan solusi kemanusiaan apabila sengketa ini berujung pada pengosongan lahan. “Kalau memang tanah itu milik pihak lain atau pemerintah, bagaimana nasib masyarakat yang sudah lama membangun rumah? Pemerintah harus hadir supaya masyarakat tetap bisa hidup dengan nyaman,” kata Syamsul. Sengketa ini bermula dari klaim HGB tahun 2010 yang disebut mencakup lahan sekitar 2,1 hektare di RT 01, 02, 03, 05 di RW 06 dan RW 07, Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Warga mengaku tidak pernah mengetahui adanya proses pengukuran atau pemberitahuan penerbitan sertifikat pada 2010. Sementara pihak pengklaim disebut datang pada 2024–2025 dengan membawa kuasa hukum dan rencana pemagaran. Kehadiran DPRD ke lokasi diharapkan menjadi pintu masuk penyelesaian secara kelembagaan. Firmansyah menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses ini transparan. “Atensi kita jelas. Kita akan mempertanyakan dasar hukum klaim tersebut dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan tanpa proses yang adil,” ujarnya. Sementara warga berharap, langkah DPRD memanggil BPN dan pihak terkait dapat membuka tabir proses penerbitan HGB 2010 yang kini dipersoalkan. Di tengah ketidakpastian, kehadiran wakil rakyat memberi secercah harapan bagi ratusan jiwa yang kini hidup dalam bayang-bayang kehilangan rumah mereka. ***

Oleh WISINDO - 2/21/2026

baca selengkapnya»

Polsek Siak Hulu Tangkap Pelaku Narkoba Jenis Pil Extasi Merk Youtobe

Oleh WISINDO - 11/22/2023

baca selengkapnya»

DPP SPI Desak Kapolda Sulteng, Mabes Polri, dan Dorong “Pengadilan Kejahatan Pers” atas Kasus Kekerasan Jurnalis di IMIP

Oleh WISINDO - 2/21/2026

baca selengkapnya»

www.sabtanews.com