SABTANEWS COM - PEKANBARU - Aliansi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Pemantau Riau (GEMMPAR Riau) bersama Relawan Muda Peduli Riau, Masyarakat Supremasi Riau, dan Barisan Melayu Riau, menyatakan sikap tegas menolak keberlanjutan pembangunan Kampus Universitas Prima Indonesia (UNPRI) yang berlokasi di Jalan Harapan Raya No. 1, Kelurahan Tangkerang Timur, Kota Pekanbaru, tepat di seberang Taman Rekreasi Alamayang. Mereka menilai, pembangunan gedung kampus enam lantai tersebut tidak memiliki izin resmi seperti IMB atau PBG, serta dokumen AMDAL dan AMDALALIN, yang merupakan syarat mutlak bagi setiap kegiatan pembangunan berskala besar di wilayah perkotaan. Ketua GEMMPAR Riau, Erlangga, menyebut bahwa aktivitas pembangunan ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja), serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkun...
Jakarta – SABTANEWS.COM,Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menghapus kewajiban skripsi sebagai syarat kelulusan sarjana.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
Nadiem menjelaskan bahwa aturan baru yang mencakup standar nasional Pendidikan Tinggi membuat penyederhanaan untuk lingkup standar pendidikan tinggi.
NEWS-FUN.COM
UFO Ditembak Jatuh di India: Isi di Dalamnya Mengejutkan (video)
Selain itu, ada juga perubahan untuk standar kompetensi kelulusan.
“Ketiga adalah standar proses pembelajaran dan penilaian, sehingga perguruan tinggi dapat menjadi lebih fokus pada peningkatan mutu tridharma perguruan tinggi,” tambahnya dalam keterangan resmi.
Lebih lanjut, Nadiem menilai aturan baru tersebut akan langsung berdampak pada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.
Transformasi Standar Nasional memudahkan perguruan tinggi untuk memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam melakukan diferensiasi misi serta mengurangi beban administrasi dan finansial untuk akreditasi.
Perguruan Tinggi juga dapat meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi.
Yang mana meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat tanpa menurunkan kualitas pembelajaran.
Nadiem mengatakan bahwa Permendikbudristek tersebut memberikan otonomi lebih kepada perguruan tinggi.
Kemudian, ia juga menyebut lahirnya Permendikbud ini tidak lagi memberi batasan kaku pada prasyarat kelulusan.
Menurutnya, penyederhanaan tugas akhir akan meningkatkan mutu lulusan karena Perguruan Tinggi dapat merumuskan sikap dan kompetensi secara terintegrasi yang ingin dicapai.
Sedangkan bagi mahasiswa program magister atau magister terapan dan doktor atau doktor terapan wajib diberikan tugas akhir namun tidak perlu diterbitkan di jurnal.
Menurut Nadiem, tersedia berbagai opsi bagi perguruan tinggi untuk menentukan penilaian terhadap mahasiswa.
Adapun data Kemendikbud mencatat sejak kebijakan Kampus Merdeka berjalan, sebanyak 760.000 mahasiswa telah berkegiatan di luar program studi dan di luar kampus.
Mereka mendapatkan pengalaman serta kompetensi yang relevan dengan dunia nyata.
Selain itu, lebih dari 1.000 kolaborasi penelitian antara perguruan tinggi dan industri juga terjalin dengan melibatkan lebih dari 33.000 mahasiswa dan 5.600 dosen.
Komentar
Posting Komentar