Masyarakat Desa Sindangsari, Kp. Rawapaku mengapresiasi Pemerintah Desa Sindangsari dengan menggelar kegiatan Lomba Lari Cepat dengan hadiah jutaan rupiah.

Sabtanews.com, Cianjur - Penantian yang panjang lebih dari 15 tahun jalan rusak yang tak kunjung di perbaiki, kini jalan akses di kp. Rawapaku Desa Sindangsari, kec. Ciranjang, Kab. Cianjur telah menemui titik yang dinantikan dan diharapkan oleh masyarakat, dengan kata lain bahwasannya area jalan tersebut berhasil diperbaiki dengan maksimal oleh pemerintah Desa.  

Dalam hal tersebut akhirnya masyarakat kompak menggelar kegiatan untuk memeriahkan serta mengapresiasi kinerja dari pemerintah Desa Sindangsari tersebut. Diketahui sebelumnya bahwa  pemuda Kp. Rawapaku menggelar lomba lari dengan jarak 200m di jalan yang telah diperbaiki tersebut. 

Ramdhan salah satu warga kp. Rawapaku mengatakan "Saya sebagai warga Rawapaku sangat bersyukur dan sangat mengapresiasi janji dari pemerintahan Desa Sindangsari untuk memperbaiki jalan yang sudah 15 tahun tidak dibenahi, dan hari ini telah selesai diperbaiki dan digunakan oleh masyarakat. Namun masih ada juga PR bagi Desa Sindangsari lantaran masih ada beberapa jalan yang masih perlu perhatian bersama, kita warga Rawapaku selalu memberikan doa terbaik untuk pemerintah desa sindangsari". 

Kendati demikian, Ramdhan menambahkan bahwa "Lomba yang digelar oleh masyarakat lain tidak lain tujuannya adalah untuk mengapresiasi Desa Sindangsari, acara tersebut digelar pada Minggu(10/9/2023), ucapnya. 

Sementara itu dari pantauan media aesennews.com, kegiatan yang berlangsung sangat meriah dan masyarakat sangat antusias atas kegiatan tersebut, terlebih lagi acara ini berlangsung dengan aman dan kondusif. 

Dalam rangka memperingati jalan yang telah selesai di perbaiki serta Apresiasi Desa Sindangsari acara tersebut dihadiri oleh Babinsa Desa Sindangsari, Polisi Desa Sindangsari, Serta Kepala Desa Sindangsari; Rina Hadi Sartika. 

Dalam sambutan yang di sampaikan oleh Kepala Desa; Rina Hadi Sartika. Terlihat jelas masyarakat sangat antusias, hal ini juga terlihat dari jumlah RT yang mengikuti perlombaan tersebut, dapat dipastikan bahwa tercatat 20 RT mengikuti perlombaan tersebut. 

"Saya turut mengapresiasi pemuda dan panitia yang terlibat dalam perlombaan ini terlebih lagi dengan hadiah yang besar, namun saya masih banyak hutang kepada masyarakat terkait infrastruktur, saya mohon doa dan dukungan Agar infrastruktur jalan bisa terealisasi", Tutup Rina. Minggu(10/9/23).

Dari informasi yang dihimpun awak media, perlombaan ini digelar dengan tiga(3) jenjang kejuaraan dengan hadiah yang berbeda diantaranya;
Juara 1. Satu Ekor Domba
Juara 2. 500.000 (+hadiah tambahan)
Juara 3. 250.000 (+Hadiah tambahan)

Sementara itu, Ramdhan menambahkan "Hadiah tersebut ternyata dikumpulkan oleh panitia dan pemuda dari iuran pemuda-pemuda, pengusaha di Kp Rawapaku Desa Sindangsari tersebut" Ucapnya. (10/9/23).

"Serta Kami mengucapkan terimakasih kepada Kapolsek Ciranjang yang telah mendukung keberlangsungan acara ini, serta para donatur yang sudah ikut terlibat acara ini, baik dukungan secara material maupun moral diantaranya; CV Sumber Mulyati (TELORBOGOR), Prima Digital Print, Annisa Collection, PB Tahun Mang Sirod, AJJ GLASS (Photo Blok Resin), Jago Sell, LKP Iskandar, Serta media lokal yang terlibat infociranjang.com, Infocianjurutara.com, infoticianjur.com, dan aesennews.com" Tutupnya. (10/9/23).
(Asep Supriana)


Komentar

POPULER

Polsek Bukit Raya Gelar Patroli Asmara Subuh, 21 Kendaraan Berknalpot Brong Diamankan

*Sambut Ramadhan, Kepala SMAN 1 Tapung Kampar Ajak Siswa Perkuat Akhlak dan Karakter*

Presiden Prabowo Resmikan Unhan, Wamen Viva Yoga: Mencetak Patriot Bangsa yang Cerdas, Unggul, dan Cinta Tanah Air

Kajati Riau Hadiri Buka Puasa Bersama Lembaga Adat Melayu Riau

Polsek Siak Hulu Tangkap Pelaku Narkoba Jenis Pil Extasi Merk Youtobe

Kemenangan Kongres Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas LancangKuning Periode 2026–2027

Reza Aulia Tegaskan Tak Ada Pemotongan Gaji THL, DLHK Pekanbaru Lakukan Penyesuaian Sistem Sesuai Regulasi

Leo Nardus Sihotang Apresiasi Tim Pencap Wadokai Kabupaten Dairi Yang Raih Medali Emas

DPP SPI Desak Kapolda Sulteng, Mabes Polri, dan Dorong “Pengadilan Kejahatan Pers” atas Kasus Kekerasan Jurnalis di IMIP

DPRD Pekanbaru Pastikan Keadilan bagi 400 Jiwa Warga yang Terancam Kehilangan Tempat Tinggal,Sengketa Lahan di Meranti Pandak, PEKANBARU – Sengketa lahan seluas 2,1 hektare di Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, yang mengancam tempat tinggal sekitar 400 jiwa, mendapat perhatian DPRD Kota Pekanbaru. Anggota Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Pekanbaru turun langsung ke lokasi, Jumat (20/2/2026), untuk mendengar aspirasi warga yang mengaku telah bermukim sejak akhir 1960-an. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Firmansyah, serta Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Syamsul Bahri. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan adanya klaim kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) tahun 2010 atas nama PT Kaluku Perma Wood Industries. Padahal, menurut warga, kawasan tersebut telah dihuni turun-temurun sejak 1968. Firmansyah mengatakan, pihaknya menerima laporan adanya dugaan tumpang tindih lahan. “Sore hari ini kami bersama Pak Syamsul Bahri dan masyarakat di Jalan Pesisir mendengarkan aspirasi warga terkait pengaduan adanya dugaan tumpang tindih tanah,” ujarnya. Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan warga, selama puluhan tahun tidak pernah ada pihak yang datang mengaku memiliki tanah tersebut. Namun sejak 2024 hingga 2026, muncul klaim berdasarkan HGB tahun 2010. “Nah ini yang nanti akan kami koordinasikan dengan BPN. Kami ingin mempertanyakan apa dasar penerbitan HGB tersebut,” kata Firmansyah. Menurut Firmansyah, DPRD akan meminta masyarakat menyampaikan laporan tertulis resmi ke DPRD Kota Pekanbaru agar dapat ditindaklanjuti secara kelembagaan. “Kami minta masyarakat membuat surat laporan tertulis ke DPRD. Setelah itu, kami akan berkoordinasi dengan BPN untuk mempertanyakan dasar BPN mengeluarkan HGB tersebut,” ujarnya. Ia menegaskan, pihaknya belum melihat secara lengkap alas hak atau dokumen dasar yang menjadi landasan penerbitan sertifikat. “Surat yang tadi kami lihat, kami belum melihat dasar-dasar alas hak yang menjadi dasar BPN mengeluarkan HGB itu,” katanya. Terkait dugaan kejanggalan, Firmansyah menyebut detailnya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi bersama BPN. “Detail-detailnya nanti kami buka data di komisi. Intinya, kami akan mempertanyakan apa dasar pemilik mengklaim ini tanahnya. Kalau berdasarkan HGB 2010, tentu kita akan telusuri ke belakang BPN mengeluarkan itu atas dasar apa,” ujarnya. Senada dengan Firmansyah, Syamsul Bahri menyampaikan bahwa ia secara pribadi mengetahui kawasan tersebut telah lama dihuni warga. “Seingat saya, sejak 1968 tidak ada yang mengaku punya tanah di dua persil yang sekarang terbit HGB ini,” ujarnya. Ia berharap Komisi I DPRD dapat segera memanggil BPN dan pihak yang mengklaim kepemilikan, termasuk kuasa hukum perusahaan, untuk memastikan duduk persoalan secara objektif. “Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan keadilan yang betul-betul,” katanya. Syamsul menegaskan, DPRD tidak serta-merta memihak, tetapi ingin melihat fakta hukum secara menyeluruh. “Kalau memang tanah itu hak mereka (pengklaim), tentu masyarakat harus siap menerima. Tapi kalau ternyata ada unsur yang tidak sesuai dalam proses penerbitan surat tersebut, kita berharap DPRD membantu masyarakat menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya. Ia juga meminta pemerintah kota memikirkan solusi kemanusiaan apabila sengketa ini berujung pada pengosongan lahan. “Kalau memang tanah itu milik pihak lain atau pemerintah, bagaimana nasib masyarakat yang sudah lama membangun rumah? Pemerintah harus hadir supaya masyarakat tetap bisa hidup dengan nyaman,” kata Syamsul. Sengketa ini bermula dari klaim HGB tahun 2010 yang disebut mencakup lahan sekitar 2,1 hektare di RT 01, 02, 03, 05 di RW 06 dan RW 07, Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Warga mengaku tidak pernah mengetahui adanya proses pengukuran atau pemberitahuan penerbitan sertifikat pada 2010. Sementara pihak pengklaim disebut datang pada 2024–2025 dengan membawa kuasa hukum dan rencana pemagaran. Kehadiran DPRD ke lokasi diharapkan menjadi pintu masuk penyelesaian secara kelembagaan. Firmansyah menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses ini transparan. “Atensi kita jelas. Kita akan mempertanyakan dasar hukum klaim tersebut dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan tanpa proses yang adil,” ujarnya. Sementara warga berharap, langkah DPRD memanggil BPN dan pihak terkait dapat membuka tabir proses penerbitan HGB 2010 yang kini dipersoalkan. Di tengah ketidakpastian, kehadiran wakil rakyat memberi secercah harapan bagi ratusan jiwa yang kini hidup dalam bayang-bayang kehilangan rumah mereka. ***