MUSNAHKAN SAWIT ILEGAL DI TN.TESSO NILO, DANREM 031/WB TEGASKAN KOMITMEN LINDUNGI KAWASAN KONSERVASI

Gambar
PELALAWAN, SABTANEWS.COM — Dalam upaya mendukung pemulihan kawasan hutan konservasi, Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Sugiyono melaksanakan kegiatan pemusnahan tanaman sawit ilegal sekaligus penanaman pohon kembali di kawasan Taman Nasional (TN) Tesso Nilo, Desa Segati, Kabupaten Pelalawan. (2/7). Danrem 031/WB didampingi oleh Kasi Intel Kasrem 031/WB, Letkol Cpn Fransiskus Hendra Gunawan dan Dantim Intel Korem 031/WB Mayor Kav Christopher Leonard Bessie, serta melibatkan sinergi lintas sektor mulai dari Balai TN. Tesso Nilo, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga unsur masyarakat peduli lingkungan menunjukkan komitmen nyata dalam menyelamatkan kawasan konservasi yang selama ini terancam akibat alih fungsi lahan secara ilegal. Pemusnahan ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memulihkan TN. Tesso Nilo sebagai kawasan hutan konservasi yang selama ini terancam akibat aktivitas perambahan dan penanaman sawit secara ilegal. Kegiatan ini dilanjutkan dengan penanaman pohon ...

Komisi IV DPR RI Mendorong Pemerintah Menggencarkan Sosialisasi Program Peremajaan Sawit



JAKARTA, SABTNEWS.COM -- Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah menggencarkan sosialisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, usai memimpin Tim Komisi IV DPR yang melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara.

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang enggan dan takut untuk mengikuti Program PSR ini. Data dari Kementerian Pertanian, secara nasional, hanya ada sekitar 30.000 hektar PSR baru di tahun 2023 dari yang ditargetkan seluas 180.000 hektar. Sudin menyayangkan hal tersebut, mengingat program ini dicanangkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat bertani sawit.

"Makanya tadi saya bilang target di Sumatera kok 500 (hektar) tapi hasilnya nol. Jadi, jangan buat target tinggi-tinggi tapi hasilnya nol. Yang saya inginkan adalah targetnya kecil, tapi produktivitasnya bertambah," ujar Sudin kepada Parlementaria usai kunjungan, Jumat (15/09/2023).

Lewat kunspek tersebut ditemukan berbagai alasan masyarakat enggan mengikuti PSR. Beberapa di antaranya adalah persyaratan yang rumit, isu-isu miring akan dijualnya tanah petani jika mendaftarkan tanahnya untuk program PSR, hingga kurangnya pemahaman masyarakat akan keuntungan yang bisa didapatkan dari program tersebut.

Sudin kemudian mendorong pemerintah melalui Kementerian Pertanian menggencarkan sosialisasi ke masyarakat. Beberapa alasan yang dilontarkan petani di Kunspik Komisi IV itu, kata Sudin, perlu diluruskan. 

Masyarakat pun, kata dia, perlu tahu keuntungan dari program PSR. Karena pada dasarnya, menurut Sudin, PSR hadir untuk memberi kesempatan bagi petani kecil untuk bisa memperoleh keuntungan dari bertani sawit.

"Yang pertama sosialisasi, yang kedua kurang memberi pengertian ke masyarakat, yang ketiga harusnya Dinas Perkebunannya harusnya lebih aktif lagi. Kalau dulu itu untuk mendapatkan psr itu ada 21 persyaratan, sekarang sudah cukup mudah," kata dia.

Senada, Anggota Komisi IV DPR RI, Djarot S. Hidayat meminta pemerintah proaktif memberi penjelasan soal PSR ke masyarakat. Terlebih lagi kata dia, anggaran untuk program PSR ini begitu berlimpah.

"Saya minta Kementerian Pertanian, BPDPKS serta asosiasi itu proaktif untuk turun. Dananya ada kok, anggarannya ada kok. Sayang kalau tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan produksi sawit rakyat," ucap dia.

Djarot pun menjelaskan beberapa keuntungan masyarakat bila mengikuti PSR. Masyarakat kata dia, bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan sawit, mengingat harga komoditas itu di pasaran cukup tinggi.

"Masyarakat itu punya kewenangan dan kesempatan untuk mendapatkan kebun sawit. Supaya untuk sawit tidak hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Sawit itu juga bisa dinikmati oleh rakyat," pungkasnya. (ndn/rdn)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kasus Gantung Diri di RSJ Tampan Diduga Petugas Jaga Lalai Mengontrol CCTV

Ikut Meriahkan HBP ke-61, Sekda Rohul Hadir di Lapas Pasir Pangarayan

Kejati Riau Geledah Kantor Disdikbud Rohil, Usut Dugaan Korupsi DAK Rp40 Miliar