BLITAR, SABTANEWS.COM - Komando Distrik Militer (Kodim) 0808/Blitar menerima kunjungan kerja dari Tim Pengawas dan Evaluasi (Wasev) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-119 Tahun Anggaran 2024, yang dipimpin langsung oleh Brigjen TNI Judi Paragina Firdaus, M.Sc., Perwira Tinggi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), pada Kamis (17/7/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya evaluasi terhadap pelaksanaan program TMMD yang telah digelar di wilayah Kabupaten Blitar. Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Komandan Kodim 0808/Blitar, Letkol Inf Hendra Sukmana, M.Han., bersama para Perwira Staf Kodim. Peninjauan dilakukan di Dusun Saren, Desa Wonotirto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, yang menjadi salah satu lokasi sasaran TMMD ke-119. Tujuan kunjungan ini adalah untuk melihat langsung dampak program TMMD terhadap kehidupan masyarakat dan keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan. Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat penting, di antaranya Brigjen...
Kota Bima, SABTANEWS.COM~ Menjelang Pemilu tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bima menyampaikan imbauan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024, tak terkecuali bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Bima tetapi juga disampaikan kepada Kodim 1608 Bima dan Polres Bima Kota, Kamis (14/9/2023).
Ketua Bawaslu Kota Bima, Atina SH mengatakan, imbauan ini sebagai upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kota Bima dalam menjaga netralitas ASN, TNI & Polri pada pemilu serentak 2024 demi mewujudkan pemilu yang demokratis, berintegritas dan jauh dari pengaruh pemihakan kepada kelompok dan golongan tertentu.
“Bawaslu berkomitmen dan berikhtiar untuk menjaga netralitas ASN agar Pemilu Serentak Tahun 2024 berjalan jujur dan adil. Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu wajib memastikan setiap penyelenggara, pemilih, peserta, aparat pemerintah, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur, mendapat perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan pihak manapun,” lanjutnya.
ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Pasalnya, ASN yang memiliki hak pilih, tidak seperti TNI dan Polri, lebih riskan dalam berbagai kemungkinan akan kecondongan pada pelaksanaan Pemilu nantinya.
Netralitas juga harus dilakukan TNI dan Polri, Sebab, di Bawaslu juga ada penanganan perundang-undangan lainnya ketika ada pelanggaran yang diduga dilakukan kalangan TNI dan Polri.
Sementara Kordiv Hukum Pencegahan Parmas & Huma (HP2H) Idhar, S.Sos menyampaikan, dalam pengawasan netralitas ASN, Bawaslu mengutamakan langkah pencegahan. Jika langkah pencegahan telah dilakukan tetapi pelanggaran tetap muncul, maka Bawaslu akan melakukan langkah penindakan.
Idhar menjelaskan, Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki fungsi pencegahan dan penegakan hukum berwenang menindaklanjuti temuannya atas pelanggaran netralitas ASN yang delik pelanggarannya diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar kepemiluan/pemilihan (hukum lainnya).
ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN. Dalam aturan tersebut termaktub, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
“Untuk dapat menjaga netralitas ASN, tidak hanya pengawasan dari Bawaslu melainkan semua elemen harus ikut serta mengawasi. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan bukan sekadar terwujud menggunakan hak pilih saja, tetapi keterlibatan masyarakat harus juga diwujudkan dengan melakukan pengawasan” harapnya.
Senada dengan Kordiv HP2H, Kordiv Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu Kota Bima Dr. Khairul Amar. AH menyampaikan, Bawaslu akan senantiasa melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan.
Termasuk terhadap netralitas ASN, TNI maupun Polri karena telah diamanatkan oleh Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Indonesia, Perbawaslu No.6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota POLRI.
Rangakaian aturan lain yakni, Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur bersama Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022; Nomor : 800-5474 Tahun 2022; Nomor : 246 Tahun 2022; Nomor : 30 Tahun 2022; Nomor: 1147.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
“Untuk itu, setelah upaya pencegahan dilakukan dan tidak diindahkan maka Bawaslu melalui kewenangannya akan menindak jika terdapat pelanggaran," tutupnya. (SekjenMDG)
Komentar
Posting Komentar