ROKAN HILIR, Kamis (08/01/2026) – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Kepala Bagian Umum Setda Rohil, Samsuri, SH, M.Si, memberikan klarifikasi terkait keberangkatan dirinya bersama tim kerja yang belakangan menjadi perhatian publik. Samsuri menjelaskan, keberangkatan tersebut dilakukan dalam rangka membangun semangat kerja dan kekompakan internal setelah menjalani rutinitas pekerjaan sepanjang tahun, di bawah kepemimpinan Bupati Rokan Hilir H. Bistamam. “Kami selama ini bergulat dengan pekerjaan pelayanan pemerintahan yang cukup padat. Keberangkatan ini merupakan bagian dari upaya menjaga motivasi dan kebersamaan tim agar tetap solid dalam menjalankan tugas kepada masyarakat,” ujar Samsuri, Kamis (08/01/2026). Ia mengakui bahwa waktu pelaksanaan keberangkatan tersebut terlihat beririsan dengan jam kerja. Namun, menurutnya, hal itu terjadi karena keterbatasan waktu yang dimiliki setelah sebelumnya menunda agenda libur akhir tahun. “Kalau dilihat dari sisi waktu, mungkin terkesan d...
Satgas Galapana DPR RI menggelar rapat koordinasi dan sinkronisasi data percepatan pembangunan infrastruktur pascabencana Sumatra, bertempat di Posko Pemulihan Pascabencana (Galapana), Aceh, Selasa (5/1/2026)/ Immanuel Kristi Winata/ IGID Komdigi.
BANDA ACEH, SABTANEWS.COM - Satuan Tugas (Satgas) Posko Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI mendorong sinkronisasi data lintas instansi guna mempercepat pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera, khususnya Provinsi Aceh.
Perwakilan Satgas Galapana DPR RI, TA Khalid, menegaskan bahwa percepatan pembangunan Huntara menjadi kebutuhan mendesak bagi warga terdampak banjir di Aceh, mengingat masih terdapat masyarakat yang bertahan di tenda darurat, sementara bulan suci Ramadan semakin dekat.
“Kesiapan untuk membangun sudah ada. Yang perlu kita perkuat bersama saat ini adalah kesamaan data dan kejelasan lokasi agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Khalid, Selasa (6/1/2026).
Ia menyampaikan bahwa pada prinsipnya seluruh pihak terkait telah menunjukkan komitmen dan kesiapan dalam mendukung pembangunan Huntara. Namun demikian, penyelarasan dan sinkronisasi data masih menjadi kunci agar proses pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Dalam rapat koordinasi yang digelar sebelumnya, Khalid mengungkapkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama BP BUMN menyatakan kesiapan untuk membangun hingga 15.000 unit Huntara.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, diperlukan pemutakhiran data calon penerima manfaat serta penetapan lokasi pembangunan secara bersama-sama.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah kabupaten/kota, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Pemerintah Provinsi Aceh dalam proses tersebut.
Koordinasi yang intensif diharapkan dapat menyatukan data, mempercepat pengambilan keputusan, serta mencegah terjadinya tumpang tindih di lapangan.
“Jika data penghuni dan lahan sudah sinkron, pembangunan Huntara bisa langsung dipercepat. Ini kerja bersama, bukan tanggung jawab satu pihak saja,” tegas dia.
Lebih lanjut, Khalid menyatakan bahwa DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal proses percepatan pembangunan Huntara dan berperan sebagai penghubung antarinstansi, sehingga pemulihan pascabencana di Aceh dapat berjalan secara terukur dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Melalui langkah sinkronisasi data tersebut, diharapkan masyarakat terdampak banjir dapat segera menempati Huntara yang layak dan aman, serta menjalani bulan suci Ramadan dengan lebih tenang dan bermartabat.
Komentar
Posting Komentar