PEKANBARU, SABTANEWS.COM -- Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau didatangi Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Informasi yang didapatkan awak media terkait kedatangan KPK ke Disdik Riau dihimpun dari security yang sedang bertugas ( Rabu 12/11/2025) Dari keterangan security penjagaan kehadiran Tim KPK datang sekitar pukul 09:00 wib, dan sampai berita ini dipublikasikan belum ada keterangan resmi dari pihak KPK dan pihak Disdik. Tampak diluar pagar kantor Disdik Riau suasana tampak lenggang Denga kondisi pagar di jagat ketat security, bahkan diluar pagar tampak beberapa orang yang aka mendatangi Disdik Riau tidak diperkenankan masuk ke area kantor Disdik Riau. Sekitar pukul 11:10 wib, satu unit mobil Fortuner memasuki kantor Disdik Riau, ternyata yang turun dari mobil Fortuner berwarna hitam kepala dinas Pendidikan Riau Erisman Yahya dan Arden Sumeru ( sekretaris Disdik Riau. Sampai berita ini dipublikasikan belum ada keterangan resmi atas kehadiran KPK ke Disdik Riau.
Dalam pertemuan tersebut, hadir General Manager (GM), Manajer, serta RH (Regional Head) dari PT. Agrinas. Pertemuan itu difasilitasi untuk membahas penyelesaian pengelolaan lahan yang saat ini dikuasai masyarakat di wilayah Duri 13. Namun, masyarakat menolak pola kerja sama operasional (KSO) sebagaimana yang diterapkan pada kebun-kebun lain.
“Kami sudah sampaikan secara tegas kepada pihak Agrinas, kami tidak mau di-KSO-kan. Karena kebun 364 hektare itu milik kelompok masyarakat yang sudah ada sejak lama, dan jumlahnya pun tidak banyak,” ujar Andika Putra Kenedy, mewakili sekitar 182 kepala keluarga (KK) yang bermukim dan berkegiatan di kawasan tersebut.
Andika menjelaskan, masyarakat setempat selama ini menjaga dan merawat kebun tersebut dengan baik. Hasil panen dari kebun itu digunakan untuk membantu kebutuhan hidup masyarakat ekonomi menengah ke bawah di Desa Bumbung dan sekitarnya.
“Bagi kami, kebun ini bukan sekadar sumber ekonomi, tapi juga harapan hidup banyak orang. Kami rawat, kami jaga, dan hasilnya kami manfaatkan untuk masyarakat kecil,” tambahnya.
Lebih lanjut, Andika mengungkapkan bahwa pihak Agrinas sempat meminta agar setiap aktivitas pemanenan dilaporkan. Masyarakat tidak keberatan memberikan laporan tersebut, namun tetap menolak jika pola pengelolaan dilakukan melalui KSO.
“Kalau laporan hasil panen diminta, kami siap berikan. Tapi kalau harus ikut sistem KSO seperti yang mereka tawarkan, kami menolak. Kami hanya menyanggupi menyetor 20 persen dari hasil bersih setelah panen, karena kami anggap itu bentuk kontribusi kami untuk negara,” tegas Andika.
Masyarakat juga menegaskan bahwa lahan seluas 364 hektare yang mereka kelola tidak termasuk dalam kawasan sitaan Satgas PKH. Mereka memiliki data dan surat-surat yang mendukung hak pengelolaan di lokasi tersebut.
“Kami akan tetap bertahan di kebun ini, karena kami punya bukti, punya dasar hukum. Lahan yang kami kelola tidak masuk dalam sitaan Satgas PKH. Kami hanya ingin hidup tenang dan berdaya di tanah kami sendiri,” tutup Andika dengan nada tegas.
Sikap masyarakat Desa Bumbung ini menunjukkan komitmen kuat untuk mempertahankan hak mereka atas lahan dan menolak sistem yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan warga lokal. Mereka berharap pemerintah dan pihak terkait dapat meninjau kembali kebijakan pengelolaan agar tidak merugikan masyarakat kecil yang sudah lama bergantung pada lahan tersebut.
Komentar
Posting Komentar