Program UHC ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Dairi dalam menjamin hak kesehatan masyarakat, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
Pemerintah Kabupaten telah mengalokasikan dana sebesar Rp1,7 miliar dari APBD untuk membiayai premi BPJS, sebagai bagian dari visi menjadikan Dairi sebagai kabupaten sehat dan inklusif.
"Ya, seperti komitmen kami diawal memimpin, ada 3 aspek yang fokus akan kita benahi, pertama budaya Gotong Royong, kedua Kesetiakawanan Sosial, dan ketiga adalah Pelestarian Alam. Nah, program ini mungkin masuk di fokus kedua yakni kesetiakawanan sosial. Program ini nantinya akan menyasar masyarakat yang kurang mampu, itu fokusnya. Sebenarnya secara administratif sudah selesai," kata bupati saat membuka Bimbingan Teknik (Bimtek) penerapan 8 Etos Kerja bagi para ASN, Sabtu (24/5/2025) di Pendopo Bupati Dairi.
Bupati menjelaskan, lewat program ini, warga akan dapat mengakses layanan kesehatan dari Puskesmas hingga Rumah Sakit tanpa perlu khawatir soal biaya. Gerakan ini kemudian dicerna dan dilaksanakan salah satunya melalui program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional yang penerapannya dikelola oleh BPJS Kesehatan. Nantinya setiap orang yang terdaftar dalam JKN dapat memanfaatkan program UHC dan mendapatkan bantuan atas masalah kesehatannya.
"Program UHC ini tak hanya menjadi tonggak sejarah dalam pelayanan kesehatan Dairi, tetapi juga simbol keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil. Pemerintah pun terus mendorong masyarakat tidak mampu untuk mendaftarkan diri ke program JKN meskipun tidak memiliki BPJS Kesehatan," katanya menegaskan.
Pencapaian UHC kata bupati tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak. Oleh karenanya, ucap bupati segala bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak adalah berkah yang menjadi penyemangat keberlangsungan capaian UHC. Untuk itu, Bupati juga menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Gubernur Sumut, Bobby Nasution atas dukungan dan perhatian membantu terwujudnya program ini, dengan menanggung 20% dari jumlah penduduk yang belum tercover JKN melalui penandatanganan komitmen bersama Gubernur dengan Bupati/Walikota dalam rangka percepatan UHC Tahun 2025.
Terima kasih juga disampaikan kepada kelompok relawan badan usaha yang secara sukarela mengambil alih pendanaan untuk 1.000 an peserta melalui program SRIKANDI (Sinergi Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta JKN), dimana pendanaan kolaborasi pemerintah dengan pihak ketiga terutama badan usaha bersama-sama mewujudkan perlindungan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat.
Universal Health Coverage untuk semua warga Dairi adalah bukti bahwa pembangunan manusia adalah prioritas utama. Ini adalah kerja nyata dalam kondisi fiskal yang penuh tantangan. Keberhasilan ini nantinya sekaligus mencatatkan Dairi sebagai salah satu daerah di Sumatera Utara yang berhasil mewujudkan cakupan kesehatan semesta di tengah keterbatasan anggaran. Selamat datang era baru pelayanan kesehatan universal di Dairi," kata Vickner mengakhiri.
Sebagai informasi, UHC atau Universal Health Coverage (red;Cakupan Kesehatan Semesta) merupakan sistem jaminan kesehatan yang menjamin setiap warga masyarakat termasuk yang memiliki status sosial ekonomi rendah memiliki akses yang adil dan terjangkau terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
UHC mencakup berbagai jenis pelayanan kesehatan, mulai dari promosi kesehatan (pencegahan penyakit), pelayanan kesehatan preventif (vaksinasi), pelayanan kesehatan kuratif (pengobatan), dan rehabilitatif (pemulihan), Peningkatan kualitas hidup (mengurangi risiko penyakit).
Dengan akses mudah ke layanan kesehatan, masyarakat dapat menjaga dan meningkatkan kualitas hidup mereka, serta UHC berusaha untuk mengurangi kesenjangan akses layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. UHC berusaha untuk mengurangi kesenjangan akses layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di Indonesia, UHC diwujudkan melalui, Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), dan Program PBI-APBD. (Gandali)
Advertisement
