PEKANBARU, SABTANEWS.COM -- Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau didatangi Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Informasi yang didapatkan awak media terkait kedatangan KPK ke Disdik Riau dihimpun dari security yang sedang bertugas ( Rabu 12/11/2025) Dari keterangan security penjagaan kehadiran Tim KPK datang sekitar pukul 09:00 wib, dan sampai berita ini dipublikasikan belum ada keterangan resmi dari pihak KPK dan pihak Disdik. Tampak diluar pagar kantor Disdik Riau suasana tampak lenggang Denga kondisi pagar di jagat ketat security, bahkan diluar pagar tampak beberapa orang yang aka mendatangi Disdik Riau tidak diperkenankan masuk ke area kantor Disdik Riau. Sekitar pukul 11:10 wib, satu unit mobil Fortuner memasuki kantor Disdik Riau, ternyata yang turun dari mobil Fortuner berwarna hitam kepala dinas Pendidikan Riau Erisman Yahya dan Arden Sumeru ( sekretaris Disdik Riau. Sampai berita ini dipublikasikan belum ada keterangan resmi atas kehadiran KPK ke Disdik Riau.
Gubernur Riau Abdul Wahid
PEKANBARU, SABTANEWS.COM - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menyebutkan bahwa saat ini, otonomi daerah sejauh ini masih berjalan. Namun demikian, pihaknya berharap ada kewenangan yang harus diberikan ke daerah supaya tata kelola nya dapat lebih dikoordinasikan. Terutama koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan juga pemerintah pusat.
“Kalau otonomi daerah sejauh ini masih berjalan. Namun harus ada kewenangan yang diberikan ke daerah agar lebih mudah dikoordinasikan,” katanya, Jumat.
Gubri Abdul Wahid mencontohkan, salah satunya yakni soal izin pertambangan. Yang mana saat ini banyak dialihkan ke pemerintah pusat. Pihaknya berharap persoalan perizinan tersebut kembali ke daerah, namun tetap dengan panduan.
“Sehingga ada pemasukan untuk daerah, jadi ada pembagian mana saja yang dikelola pusat dan daerah. Sehingga tidak menghambat pembangunan,” sebutnya.
Ia juga kembali mencontohkan, jika kuasa suatu pertambangan memiliki luas 1.000 ha lebih itu menjadi tanggung jawab pusat. Sedangkan yang luas lahannya dibawah itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Jadi tetap ada klasifikasinya. Seperti 1000 ha kebawah itu provinsi, 500 ha kebawah itu kabupaten,” ujarnya.
Dengan demikian, pihaknya berharap investasi yang akan masuk ke daerah juga akan lebih mudah dan fleksibel. Selain itu, pihaknya juga meminta otonomi daerah juga ada kekuasaan dalam mengatur birokrasi.
“Jadi jangan semua urusan birokrasi itu ditarik ke pusat. Lebih fleksibel lah, sehingga manajemen ASN juga lebih mudah,” harapnya.
(Mediacenter Riau/ms)
Komentar
Posting Komentar