Patroli Sinergitas TNI-Polri Jaga Keamanan di Pekanbaru

Oleh WISINDO - 3/29/2025

PEKANBARU, SABTANEWS.COM - Dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif, Polresta Pekanbaru bersama Kodim 0301/Pekanbaru menggelar Patroli Sinergitas TNI-Polri pada Sabtu malam, 29 Maret 2025. Kegiatan ini berlangsung mulai pukul 21.00 WIB hingga selesai, dengan tujuan menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

Apel kesiapan patroli dilaksanakan di Halaman Samsat Kota, Jalan Gajah Mada, Pekanbaru, dan dipimpin oleh Kasubbagbinops Bagops Polresta Pekanbaru, AKP Lambok Hendriko, S.H., serta didampingi oleh Kasubbagdalops Bagops Polresta Pekanbaru, AKP Jhon Hendri, S.H., M.H. Dalam apel tersebut, para personel diberikan arahan untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan kota

Patroli yang dilakukan secara mobile ini menyusuri beberapa titik strategis di Kota Pekanbaru, termasuk:

Jalan Gajah Mada, Jalan Jenderal Sudirman, Pos Pengamanan STC Ramayana, Jalan Setia Budi, jalan Sultan Syarif Qasim, masjid Agung An-Nur. Jalan Diponegoro, Jalan Gajah Mada.

Kegiatan patroli ini bertujuan untuk mencegah potensi gangguan keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Petugas juga melakukan pemantauan di titik-titik rawan kejahatan serta memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dan mendukung terciptanya lingkungan yang aman.

Sebanyak 24 personel dikerahkan dalam patroli ini, terdiri dari:

12 personel Sat Samapta Polresta Pekanbaru, 2 personel Sat Lantas Polresta Pekanbaru, 10 personel dari Kodim 0301/Pekanbaru

Dengan adanya sinergi antara TNI dan Polri, diharapkan stabilitas keamanan di Kota Pekanbaru tetap terjaga, terutama menjelang berbagai agenda penting yang membutuhkan pengamanan maksimal.

Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika SIK MH, menegaskan bahwa patroli gabungan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjaga keamanan wilayah. "Sinergitas antara TNI dan Polri menjadi kunci dalam menciptakan situasi yang kondusif. Kami akan terus menggelar patroli rutin guna memastikan keamanan masyarakat Pekanbaru tetap terjaga," ujar Kapolresta.

Masyarakat pun diimbau untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar dengan melaporkan potensi gangguan keamanan kepada pihak berwenang. Dengan kolaborasi yang solid antara aparat keamanan dan masyarakat, diharapkan Pekanbaru tetap aman dan nyaman bagi seluruh warganya.

Komentar

DPRD Pekanbaru Pastikan Keadilan bagi 400 Jiwa Warga yang Terancam Kehilangan Tempat Tinggal,Sengketa Lahan di Meranti Pandak, PEKANBARU – Sengketa lahan seluas 2,1 hektare di Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, yang mengancam tempat tinggal sekitar 400 jiwa, mendapat perhatian DPRD Kota Pekanbaru. Anggota Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Pekanbaru turun langsung ke lokasi, Jumat (20/2/2026), untuk mendengar aspirasi warga yang mengaku telah bermukim sejak akhir 1960-an. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Firmansyah, serta Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Syamsul Bahri. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan adanya klaim kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) tahun 2010 atas nama PT Kaluku Perma Wood Industries. Padahal, menurut warga, kawasan tersebut telah dihuni turun-temurun sejak 1968. Firmansyah mengatakan, pihaknya menerima laporan adanya dugaan tumpang tindih lahan. “Sore hari ini kami bersama Pak Syamsul Bahri dan masyarakat di Jalan Pesisir mendengarkan aspirasi warga terkait pengaduan adanya dugaan tumpang tindih tanah,” ujarnya. Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan warga, selama puluhan tahun tidak pernah ada pihak yang datang mengaku memiliki tanah tersebut. Namun sejak 2024 hingga 2026, muncul klaim berdasarkan HGB tahun 2010. “Nah ini yang nanti akan kami koordinasikan dengan BPN. Kami ingin mempertanyakan apa dasar penerbitan HGB tersebut,” kata Firmansyah. Menurut Firmansyah, DPRD akan meminta masyarakat menyampaikan laporan tertulis resmi ke DPRD Kota Pekanbaru agar dapat ditindaklanjuti secara kelembagaan. “Kami minta masyarakat membuat surat laporan tertulis ke DPRD. Setelah itu, kami akan berkoordinasi dengan BPN untuk mempertanyakan dasar BPN mengeluarkan HGB tersebut,” ujarnya. Ia menegaskan, pihaknya belum melihat secara lengkap alas hak atau dokumen dasar yang menjadi landasan penerbitan sertifikat. “Surat yang tadi kami lihat, kami belum melihat dasar-dasar alas hak yang menjadi dasar BPN mengeluarkan HGB itu,” katanya. Terkait dugaan kejanggalan, Firmansyah menyebut detailnya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi bersama BPN. “Detail-detailnya nanti kami buka data di komisi. Intinya, kami akan mempertanyakan apa dasar pemilik mengklaim ini tanahnya. Kalau berdasarkan HGB 2010, tentu kita akan telusuri ke belakang BPN mengeluarkan itu atas dasar apa,” ujarnya. Senada dengan Firmansyah, Syamsul Bahri menyampaikan bahwa ia secara pribadi mengetahui kawasan tersebut telah lama dihuni warga. “Seingat saya, sejak 1968 tidak ada yang mengaku punya tanah di dua persil yang sekarang terbit HGB ini,” ujarnya. Ia berharap Komisi I DPRD dapat segera memanggil BPN dan pihak yang mengklaim kepemilikan, termasuk kuasa hukum perusahaan, untuk memastikan duduk persoalan secara objektif. “Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan keadilan yang betul-betul,” katanya. Syamsul menegaskan, DPRD tidak serta-merta memihak, tetapi ingin melihat fakta hukum secara menyeluruh. “Kalau memang tanah itu hak mereka (pengklaim), tentu masyarakat harus siap menerima. Tapi kalau ternyata ada unsur yang tidak sesuai dalam proses penerbitan surat tersebut, kita berharap DPRD membantu masyarakat menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya. Ia juga meminta pemerintah kota memikirkan solusi kemanusiaan apabila sengketa ini berujung pada pengosongan lahan. “Kalau memang tanah itu milik pihak lain atau pemerintah, bagaimana nasib masyarakat yang sudah lama membangun rumah? Pemerintah harus hadir supaya masyarakat tetap bisa hidup dengan nyaman,” kata Syamsul. Sengketa ini bermula dari klaim HGB tahun 2010 yang disebut mencakup lahan sekitar 2,1 hektare di RT 01, 02, 03, 05 di RW 06 dan RW 07, Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Warga mengaku tidak pernah mengetahui adanya proses pengukuran atau pemberitahuan penerbitan sertifikat pada 2010. Sementara pihak pengklaim disebut datang pada 2024–2025 dengan membawa kuasa hukum dan rencana pemagaran. Kehadiran DPRD ke lokasi diharapkan menjadi pintu masuk penyelesaian secara kelembagaan. Firmansyah menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses ini transparan. “Atensi kita jelas. Kita akan mempertanyakan dasar hukum klaim tersebut dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan tanpa proses yang adil,” ujarnya. Sementara warga berharap, langkah DPRD memanggil BPN dan pihak terkait dapat membuka tabir proses penerbitan HGB 2010 yang kini dipersoalkan. Di tengah ketidakpastian, kehadiran wakil rakyat memberi secercah harapan bagi ratusan jiwa yang kini hidup dalam bayang-bayang kehilangan rumah mereka. ***

Oleh WISINDO - 2/21/2026

baca selengkapnya»

DPP SPI Desak Kapolda Sulteng, Mabes Polri, dan Dorong “Pengadilan Kejahatan Pers” atas Kasus Kekerasan Jurnalis di IMIP

Oleh WISINDO - 2/21/2026

baca selengkapnya»

www.sabtanews.com