PEKANBARU, SABTANEWS.COM — Kasus yang menjerat Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdisdik) Wilayah III, Aldela, S.Ag., M.Pd.I, tidak berdiri sendiri. Perkara ini bermula dari dugaan pungutan liar (pungli) yang menyeret nama Aldela dalam konteks penanganan surat pengaduan salah satu LSM terkait dugaan penyelewengan Dana BOS Tahun 2021–2022, periode saat Indonesia masih berada dalam situasi pandemi Covid-19. Berdasarkan keterangan kuasa hukum Aldela, Jaka Marhen, SH, surat LSM tersebut tidak hanya ditujukan kepada 13 Kepala Sekolah SMA/SMK di Kabupaten Kampar, tetapi juga tembusannya masuk ke Aldela selaku Kacabdisdik Wilayah III Tambang yang wilayah kerjanya meliputi Kampar, Pekanbaru, dan Rokan Hulu. Menindaklanjuti surat tersebut, Aldela kemudian menyurati 13 kepala sekolah untuk meminta klarifikasi apakah benar mereka menerima surat pengaduan dari LSM dimaksud. Dalam klarifikasi itu, seluruh kepala sekolah menyatakan benar menerima surat dan meminta dimediasi untuk menyelesaika...
PEKANBARU, SABTANEWS.COM - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid meminta Dinas Perkebunan Provinsi Riau untuk menentukan harga standar bagi seluruh komoditas perkebunan. Selama ini hanya kelapa sawit yang mempunyai standarisasi harga.
"Saya minta Dinas Perkebunan untuk lakukan standarisasi harga komoditas perkebunan, bukan hanya sawit saja. Berapa selayaknya harga yang akan ditetapkan itu dikaji dan dikoordinasikan, intinya tidak membebani masyarakat," ungkap Gubri saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Rabu (5/3/2025).
Gubri lanjutkan, menurutnya selama ini masyarakat tidak bisa mengajukan komplain terkait harga komoditas perkebunan yang naik turun karena tidak ada harga standar. Standarisasi ini akan sangat membantu mereka menentukan harga di pasar.
"Jika ada standarisasi harga, masyarakat bisa menilai sesuai standar dan bisa mengajukan komplain," lanjut Gubri.
"Mau murah mau mahal, kaji semua dan tetapkan harganya. Entah itu karet, kelapa, kopi," imbuh Gubri.
Gubri juga tambahkan hal yang sama telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu komoditi gabah. Presiden Republik Indonesia Prabowo telah menetapkan harga Rp6.500 untuk komoditi tersebut.
Pada kunjungan kerja ini, Gubri yang didampingi oleh Wakil Gubernur Riau (Wagubri) SF Hariyanto, turut mengapresiasi Dinas Perkebunan Provinsi Riau yang dapat menyajikan data lengkap yang layak. Sehingga bisa terlihat data mana saja yang harus dikoreksi bersama-sama.
"Saya apresiasi sekali karena data yang disajikan lengkap dan benar-benar data. Jadi terlihat data apa yang bisa dikoreksi bersama-sama. Perusahaan mana saja yang bayar dan belum bayar pajak," ujarnya.
Gubri berjanji akan menindaklanjuti perusahaan yang tidak membayar pajak. Nantinya ia akan mendiskusikannya dengan pusat perihal pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) sebagai salah satu bentuk sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar pajak.
(Mediacenter Riau/mrs)
Komentar
Posting Komentar