PEKANBARU, SABTANEWS.COM – Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Perisai Pancasila (DPD SP-PP) Kota Pekanbaru telah menyelesaikan seluruh rangkaian rapat persiapan pelantikan pengurus baru, yang akan dilaksanakan pada Agustus 2025 mendatang. Rapat penting ini turut dihadiri oleh jajaran pengurus daerah serta perwakilan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) SP Perisai Pancasila Provinsi Riau, yaitu Sdr. Khairulnas, S.T., yang memberikan arahan dan dukungan langsung terhadap kesiapan teknis dan substansi pelantikan. Dalam pelantikan mendatang, Sdr. Syahrul, akan dikukuhkan sebagai Ketua DPD SP Perisai Pancasila Kota Pekanbaru, didampingi oleh jajaran pengurus ,unsur Satgas Perisai dan Puan Perisai "Alhamdulillah, seluruh persiapan sudah difinalisasi. Kami siap menyambut pelantikan ini sebagai langkah awal memperkuat peran perjuangan serikat di Kota Pekanbaru," ujar Sdr. Sahrul usai memimpin rapat di sekretariat. Kegiatan pelantikan dijadwalkan akan digelar secara resmi dengan men...
Datuk. H Tarlaili
PEKANBARU, SABTANEWS.COM - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau dalam pers rilis, Selasa (11/3), mengapresiasi adanya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Sehingga berbagai langkah sudah dipersiapkan untuk bersinergi dengan pemerintah dalam penerapan peraturan yang lahir pada tanggal 21 Januari 2025 itu.
Sebagai bentuk wujud nyata dalam mendukung Pepres nomor 5 tahun 2025 itu, LAMR Provinsi Riau telah membentuk tim Perjuangan Hak-hak Masyarakat Adat Provinsi Riau.
Tim Perjuangan Hak-hak Masyarakat Adat Provinsi Riau ini diketuai Datuk. H Tarlaili, Wakil Ketua Datuk Yusrif Tambusai, Sekretaris Datuk Firman Edi, dan berisi enam anggota lainnya.
Di Perpres nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan, kata Datuk Tarlaili, di sini ada menyangkut wilayah adat. Karenanya, LAMR Provinsi Riau sebagai payung negeri berkewajiban memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Riau.
"Harapan kita, dalam penerapan hukum sesuai Perpres nomor 5 tahun 2025 itu, masyarakat adat kita tidak dirugikan. Karenanya, kita minta pihak Satgas yang sudah dibentuk pemerintah pusat dalam penerapan penertiban hutan juga memperhatikan hukum adat. LAMR siap bersinergi terkait hal ini," ungkap Tarlaili, dalam keterangan tertulis resmi, diterima Media Center Riau, Selasa (11/3/2025).
Tim Perjuangan Hak-hak Masyarakat Adat Provinsi Riau, jelas Datuk Tarlaili, sangat matan dan sudah bergerak cepat dalam memperjuangkan hak masyarakat adat. "Tim sudah berkerja, kami sudah bergerak ke Jakarta berjumpa sejumlah pihak untuk menyusun melakukan pertemuan membahas penertiban hutan dan hak masyarakat adat," ujarnya.
Sesuai jadwal, sambung Datuk Tarlaili, besok (Rabu, 12 Maret 2025), Tim Perjuangan Hak-hak Masyarakat Adat Provinsi Riau bertemu dengan Gubernur Riau Abdul Wahid, untuk memberi tahu bahwa dalam upaya penerapan penertiban hutan LAMR Provinsi Riau sudah membentuk tim.
"Dalam pertemuan dengan Gubernur Riau nantinya akan kita bicarakan juga apa-apa saja yang harus dilakukan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat," ujar Datuk Tarlaili.
(Mediacenter Riau/mtr)
Komentar
Posting Komentar