3 Tahun Mengabdi, Irjen Iqbal Pamit dari Riau: "Sampai Jumpa, Saudaraku!"

Oleh WISINDO - 3/19/2025

Perwira Tinggi (Pati) Baharkam Polri, Irjen Pol Mohammad Iqbal bersama Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto saat acara Kenal Pamit Kapolda Riau, Balai Serindit, Pekanbaru, (19/3/2025) malam .

PEKANBARU, SABTANEWS.COM - Usai menjabat Kapolda Riau yang telah mengabdikan dirinya selama 3 tahun 3 bulan kurang 10 hari, Perwira Tinggi (Pati) Baharkam Polri, Irjen Pol Mohammad Iqbal, harus berpamitan untuk melanjutkan tugas ke tempat yang baru. Suasana haru mulai terasa ketika ia naik keatas panggung, menyampaikan kata sambutan.

Dengan suara yang sedikit bergetar, Irjen Pol Mohammad Iqbal mengenang masa-masa tugasnya di Riau, suka dan duka yang telah dilalui bersama. Ia ungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya selama ini.

"Saya melihat acara ini sangat luar biasa, bukan karena mewahnya. Tetapi kebersamaan kita berkumpul disini. Saya menjadi Kapolda di sini sudah 3 tahun 3 bulan kurang 10 hari. Sebuah perjalanan yang menurut saya tidak singkat," ucap mantan Kapolda Riau itu, di Gedung Balai Serindit Pekanbaru, Rabu (19/03/2025).

"Saya melaksanakan tugas relatif tidak ada masalah, ada dinamika tetapi dinamika itu alhamdulillah cepat dikelola karena kita bersama. Kalau kata orang bijak, kalau kita ingin melangkah cepat kita boleh berjalan sendirian tetapi kalau kita ingin melangkah lebih jauh, berjalanlah bersama" imbuhnya.

Dijelaskan, keberhasilan menjaga kondusivitas Riau tentu berlandaskan semangat kebersamaan, terutama di masa-masa politik serentak. Ia menekankan pentingnya pendekatan polri dalam bersinergi bersama masyarakat, gotong royong dan saling menyayangi tanpa memandang perbedaan.

"Tahun politik yang baru saja dihelat pertama kali serentak di seluruh Indonesia, kondisi di Provinsi Riau bisa terkendali aman dan kondusif. Karena kita bersama untuk saling membantu, kita bersama gotong-royong, kita saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kelompok agama dan lain sebagainya," jelasnya.

Lebih lanjut, Irjen Pol Mohammad Iqbal menuturkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan selama bertugas. Ia juga menegaskan bahwa perpisahan ini bukanlah akhir dari segalanya.

"Untuk itu, bapak ibu semua terima kasih atas semuanya. Ini merupakan hari pamitan bagi saya dan istri, selain berterima kasih tentunya sebagai manusia biasa saya mohon maaf atas kekhilafan dan kekurangan selama berdinas di Provinsi Riau," tuturnya.

"Bagi kami, tidak ada kata berpisah hanya kata sampai jumpa. Kita akan berjumpa di lain waktu, saya tetap Iqbal tetap saudara bapak ibu semua, tetap sebagai adik, sebagai anak, sebagai abang untuk masyarakat Provinsi Riau." pungkasnya.

(Mediacenter Riau/bib)

Komentar

DPRD Pekanbaru Pastikan Keadilan bagi 400 Jiwa Warga yang Terancam Kehilangan Tempat Tinggal,Sengketa Lahan di Meranti Pandak, PEKANBARU – Sengketa lahan seluas 2,1 hektare di Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, yang mengancam tempat tinggal sekitar 400 jiwa, mendapat perhatian DPRD Kota Pekanbaru. Anggota Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Pekanbaru turun langsung ke lokasi, Jumat (20/2/2026), untuk mendengar aspirasi warga yang mengaku telah bermukim sejak akhir 1960-an. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Firmansyah, serta Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Syamsul Bahri. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan adanya klaim kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) tahun 2010 atas nama PT Kaluku Perma Wood Industries. Padahal, menurut warga, kawasan tersebut telah dihuni turun-temurun sejak 1968. Firmansyah mengatakan, pihaknya menerima laporan adanya dugaan tumpang tindih lahan. “Sore hari ini kami bersama Pak Syamsul Bahri dan masyarakat di Jalan Pesisir mendengarkan aspirasi warga terkait pengaduan adanya dugaan tumpang tindih tanah,” ujarnya. Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan warga, selama puluhan tahun tidak pernah ada pihak yang datang mengaku memiliki tanah tersebut. Namun sejak 2024 hingga 2026, muncul klaim berdasarkan HGB tahun 2010. “Nah ini yang nanti akan kami koordinasikan dengan BPN. Kami ingin mempertanyakan apa dasar penerbitan HGB tersebut,” kata Firmansyah. Menurut Firmansyah, DPRD akan meminta masyarakat menyampaikan laporan tertulis resmi ke DPRD Kota Pekanbaru agar dapat ditindaklanjuti secara kelembagaan. “Kami minta masyarakat membuat surat laporan tertulis ke DPRD. Setelah itu, kami akan berkoordinasi dengan BPN untuk mempertanyakan dasar BPN mengeluarkan HGB tersebut,” ujarnya. Ia menegaskan, pihaknya belum melihat secara lengkap alas hak atau dokumen dasar yang menjadi landasan penerbitan sertifikat. “Surat yang tadi kami lihat, kami belum melihat dasar-dasar alas hak yang menjadi dasar BPN mengeluarkan HGB itu,” katanya. Terkait dugaan kejanggalan, Firmansyah menyebut detailnya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi bersama BPN. “Detail-detailnya nanti kami buka data di komisi. Intinya, kami akan mempertanyakan apa dasar pemilik mengklaim ini tanahnya. Kalau berdasarkan HGB 2010, tentu kita akan telusuri ke belakang BPN mengeluarkan itu atas dasar apa,” ujarnya. Senada dengan Firmansyah, Syamsul Bahri menyampaikan bahwa ia secara pribadi mengetahui kawasan tersebut telah lama dihuni warga. “Seingat saya, sejak 1968 tidak ada yang mengaku punya tanah di dua persil yang sekarang terbit HGB ini,” ujarnya. Ia berharap Komisi I DPRD dapat segera memanggil BPN dan pihak yang mengklaim kepemilikan, termasuk kuasa hukum perusahaan, untuk memastikan duduk persoalan secara objektif. “Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan keadilan yang betul-betul,” katanya. Syamsul menegaskan, DPRD tidak serta-merta memihak, tetapi ingin melihat fakta hukum secara menyeluruh. “Kalau memang tanah itu hak mereka (pengklaim), tentu masyarakat harus siap menerima. Tapi kalau ternyata ada unsur yang tidak sesuai dalam proses penerbitan surat tersebut, kita berharap DPRD membantu masyarakat menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya. Ia juga meminta pemerintah kota memikirkan solusi kemanusiaan apabila sengketa ini berujung pada pengosongan lahan. “Kalau memang tanah itu milik pihak lain atau pemerintah, bagaimana nasib masyarakat yang sudah lama membangun rumah? Pemerintah harus hadir supaya masyarakat tetap bisa hidup dengan nyaman,” kata Syamsul. Sengketa ini bermula dari klaim HGB tahun 2010 yang disebut mencakup lahan sekitar 2,1 hektare di RT 01, 02, 03, 05 di RW 06 dan RW 07, Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Warga mengaku tidak pernah mengetahui adanya proses pengukuran atau pemberitahuan penerbitan sertifikat pada 2010. Sementara pihak pengklaim disebut datang pada 2024–2025 dengan membawa kuasa hukum dan rencana pemagaran. Kehadiran DPRD ke lokasi diharapkan menjadi pintu masuk penyelesaian secara kelembagaan. Firmansyah menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses ini transparan. “Atensi kita jelas. Kita akan mempertanyakan dasar hukum klaim tersebut dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan tanpa proses yang adil,” ujarnya. Sementara warga berharap, langkah DPRD memanggil BPN dan pihak terkait dapat membuka tabir proses penerbitan HGB 2010 yang kini dipersoalkan. Di tengah ketidakpastian, kehadiran wakil rakyat memberi secercah harapan bagi ratusan jiwa yang kini hidup dalam bayang-bayang kehilangan rumah mereka. ***

Oleh WISINDO - 2/21/2026

baca selengkapnya»

DPP SPI Desak Kapolda Sulteng, Mabes Polri, dan Dorong “Pengadilan Kejahatan Pers” atas Kasus Kekerasan Jurnalis di IMIP

Oleh WISINDO - 2/21/2026

baca selengkapnya»

www.sabtanews.com