Polda Riau Dan APDESI Riau Bersinergi Untuk Mendukung Program Pemerintah Menuju Indonesia Emas 2045

Oleh -


PEKANBARU, SABTANEWS.COM  - Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) RIAU Zulfahrianto, S.E dukung Upaya Antisipasi KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)yang berpotensi dilakukan oleh para Pemerintah Desa dalam penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2025

Hal ini disampaikan Zulfahrianto, S.E di kediamanya usai melakukan koordinasi dengan Panit 1 Subdit Ekonomi Dit Intelkam Polda Riau IPTU SHAFWAN, senin (24/2/2025)

Koordinasi yang dilakukan oleh Polda Riau dengan APDSI Riau itu beranjak dari adanya potensi  tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa khususnya diwilayah Provinsi Riau yang disebabkan karena minimnya pengetahuan aparatur desa tentang penggunaan anggaran. selain itu juga  adanya kesempatan serta niat untuk memperkaya diri.

Untuk tahun 2025 ini, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten telah menetapkan besaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Khusus (BKK) serta Dana Bagi Hasil (DBH) melalui Perda APBD Provinsi dan Perda APBD Kabupaten diwilayah Provinsi Riau.

Sehingga untuk pelaksanaan penggunaan anggaran dijalankan oleh Pemerintah Desa mulai bulan januari tahun 2025.

Untuk mencegah aparatur desa terjerat tindak pidana Korupsi, Perlu adanya peran serta DPD APDESI Prov. Riau untuk menghimbau para Pemerintah Desa tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan kerugian Negara. Sehingga tujuan dan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan.

Dalam kesempatan tersebut,  Zulfahrianto, S.E selaku Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Prov. Riau menyampaikan pesan kepada seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa Se-Prov. Riau 

“Saya menghimbau kepada seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa diseluruh Prov. Riau agar dapat memaksimalkan pembangunan Desa melalui anggaran yang telah diberikan kepada Desa secara efektif, efisien dan profesional guna mendukung program - program Pemerintahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka, program Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Riau Bapak Abdul Wahid dan Bapak S.F Haryanto serta program para Kepala Daerah diwilayah Prov. Riau," ucapnya.

Zulfahrianto juga menekankan kepada seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa diseluruh Prov. Riau agar tidak melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dapat menimbulkan kerugian negara dan merugikan masyarakat kareran setiap penggunaan keuangan yang bersumber dari APBD dan APBN akan diawasi oleh aparat penegak hukum dan akan dimintakan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sambung Ketua APDESI Riau yang akrab dengan sapaan Anto Sontang.

Anto Sontang katakana, upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi harus dilakukan secara Bersama sama dengan stakeholder terkait. 

“Seperti yang kami lakukan saat ini melakukan koordinasi dengan Polda riau dengan menjalin kemitraan Bersama APDESI Riau untuk Bersama sama membangun Pemerintahan Desa yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga cita - cita menuju Indonesia Emas 2045 dapat berjalan dengan aman dan lancar," tutupnya.

Komentar

Posting Komentar

POPULER

Polsek Bukit Raya Gelar Patroli Asmara Subuh, 21 Kendaraan Berknalpot Brong Diamankan

Oleh -
Gambar
PEKANBARU, SABTANEWS.COM  – Dalam rangka menciptakan situasi aman dan kondusif selama bulan suci Ramadhan, Polsek Bukit Raya bersama Satlantas Polresta Pekanbaru melaksanakan Patroli Asmara Subuh guna mencegah aksi balap liar serta tindak pidana jalanan. Kegiatan ini berlangsung pada Minggu (2/3/2025) pukul 05.30 WIB di depan SMK Negeri Pertanian Provinsi Riau, Jalan K.H. Nasution, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.  Patroli dipimpin langsung oleh Kapolsek Bukit Raya, KOMPOL Syafnil, S.H., M.H., didampingi Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, AKP I Made Juni Artawan, S.I.K., M.H., dengan melibatkan lima personel dari Polsek Bukit Raya dan tiga personel dari Satlantas Polresta Pekanbaru.  Sasaran dan Pelaksanaan Patroli  Patroli ini menyasar kelompok pemuda yang berkumpul, kendaraan dengan knalpot brong atau racing, serta potensi balap liar yang kerap meresahkan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan berbagai tindakan, antara ...
baca selengkapnya»

*Sambut Ramadhan, Kepala SMAN 1 Tapung Kampar Ajak Siswa Perkuat Akhlak dan Karakter*

Oleh -
Gambar
KAMPAR, SABTANEWS.COM — Menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Kepala SMAN 1 Tapung Kampar, Neneng Susanti, menyampaikan pesan penuh makna kepada seluruh siswa, guru, dan keluarga besar sekolah agar menjadikan Ramadhan sebagai momentum pembinaan diri dan penguatan karakter. Dalam sambutannya, Neneng menegaskan bahwa Ramadhan bukan sekadar kewajiban ibadah tahunan, melainkan kesempatan emas untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia, disiplin, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi.  “Kami berharap satu bulan penuh di bulan suci ini mampu melahirkan siswa-siswi yang berakhlak dan berkarakter, yang nilai-nilainya tidak hanya dijalankan di sekolah, tetapi juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat,” ujarnya. Ia juga mengajak seluruh peserta didik untuk menjadikan puasa sebagai latihan pengendalian diri, kejujuran, tanggung jawab, serta peningkatan kualitas spiritual. Menurutnya, pendidikan sejati bukan hanya soal pr...
baca selengkapnya»

Presiden Prabowo Resmikan Unhan, Wamen Viva Yoga: Mencetak Patriot Bangsa yang Cerdas, Unggul, dan Cinta Tanah Air

Oleh -
Gambar
BOGOR, SABTANEWS.COM -- Pimpinan Lembaga Negara, para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Duta Besar dan Atase Pertahanan negara sahabat, Presiden VI Susilo Bambang Yudhoyono, serta undangan lainnya sore itu hadir dalam peresmian Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan (Unhan). Kampus yang berada di salah satu area kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC), Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, itu diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, 11/6/2025. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi yang hadir dalam kesempatan itu menuturkan kepada wartawan, Prabowo ingin Unhan sebagai tempat pendidikan dan membangun karakter kader-kader pertahanan dan anak bangsa yang cerdas, berintegritas, memiliki keunggulan, serta cinta tanah air. “Di kampus inilah kader-kader pertahanan dan anak bangsa dibentuk”, ujar Viva Yoga mengutip harapan Prabowo. Cita-cita Prabowo untuk menjadikan Unhan sebagai kawah candradimuka bagi kader pertahanan dan anak bangsa menurut Viva Y...
baca selengkapnya»

Kajati Riau Hadiri Buka Puasa Bersama Lembaga Adat Melayu Riau

Oleh -
Gambar
PEKANBARU, SABTANEWS.COM – Kamis Tanggal 04 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Bertempat di Balai Adat Melayu Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Akmal Abbas, S.H., M.H menghadiri Buka Puasa Bersama Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau. Dalam sambutannya, Ketua Umum DPH LAM Riau Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil menyampaikan bahwa buka puasa bersama ini merupakan kegiatan yang diadakan oleh Lembaga Adat Melayu Riau Kemudian, dalam sambutannya juga, Pj Gubernur Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Raja Yoserizal Zen menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau yakni Buka Puasa bersama. Dengan diselenggarakannya acara buka bersama ini tentunya dapat menjadi momen ajang silaturahmi. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan tausiyah yang disampaikan oleh ustadz Yurnalis, S.Ag. Adapun Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pj Gubernur Riau yang dalam hal ini ...
baca selengkapnya»

Reza Aulia Tegaskan Tak Ada Pemotongan Gaji THL, DLHK Pekanbaru Lakukan Penyesuaian Sistem Sesuai Regulasi

Oleh -
Gambar
PEKANBARU, SABTANEWS.COM – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra, S.IP., M.Si., memberikan klarifikasi terkait isu dugaan pemotongan gaji Tenaga Harian Lepas (THL) sebesar Rp60 ribu hingga kabar pemotongan satu bulan gaji yang sempat beredar di kalangan pekerja. Menurut Reza, informasi tersebut perlu diverifikasi secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. “Kalau memang ada informasi seperti itu, tentu harus kita cek. Saya sendiri belum menerima laporan resmi soal pemotongan satu bulan gaji. Dengan adanya informasi ini, justru bisa kita klarifikasi secara terbuka,” ujarnya. ( Sabtu 21/2/2026) *Penyesuaian Sistem, Bukan Pemotongan* Reza menjelaskan, sistem penggajian tenaga kebersihan selama ini mengacu pada Standar Biaya Umum (SBU) pemerintah daerah. Namun, seiring adanya regulasi terbaru terkait penataan tenaga non-ASN, pemerintah kota melakukan penyesuaian skema kerja. Ia menegaskan, perubahan sistem ini...
baca selengkapnya»

Kemenangan Kongres Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas LancangKuning Periode 2026–2027

Oleh -
Gambar
SABTANEWS COM - PEKANBARU - Kongres Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa di lingkungan Universitas Lancang Kuning telah berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan.  Berdasarkan hasil sidang kongres yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2026, saudara Refdi dari Fakultas Pertanian resmi terpilih sebagai Presiden Mahasiswa, didampingi oleh saudara Akbar dari Fakultas Ilmu Administrasi sebagai Wakil Presiden Mahasiswa periode 2026–2027. Kemenangan pasangan ini tidak terlepas dari dukungan koalisi mahasiswa lintas fakultas yang solid, di antaranya saudara Novaldi, Azlina, dan Agus Nanda dari BEM Fakultas Ilmu Komputer; saudara Muamar, Muhammad Yunus, dan Zaki dari BEM Fakultas Pertanian; saudara Muhammad Abdillah, Michael dan Beni dari Fakultas Pendidikan dan Vokasi; saudara Yosua, Aditia dan Winda Yesha dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis; serta saudara Ma’Rifatullah dari Fakultas Ilmu Budaya. Pelaksanaan kongres juga mendapatkan pengawasan kelembagaan dari saudara M...
baca selengkapnya»

Polsek Siak Hulu Tangkap Pelaku Narkoba Jenis Pil Extasi Merk Youtobe

Oleh -
Gambar
SIAKHULU, SABTANEWS.COM - Berkat laporan masyarakat, OC (45) warga Jalan Kamboja Kelurahan Tabek Godang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru berhasil ditangkap, pelaku diduga pengedar Narkoba jenis Pil Extasi, Selasa (21/11/2023) sekira pukul 16. 30 WIB.  Pelaku ditangkap saat berada di Seberang SPBU Jalan Raya Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. "Pelaku diduga sedang menunggu penjual dan akhirnya pelaku kita tangkap," ujar Kapolres Kampar AKBP Ronald Sumaja melalui Kapolsek Siak Hulu AKP Asdisyah Mursid.  Awalnya tim opsnal Unit Reskrim Polsek Siak Hulu mendapat informasi tentang peredaran gelap narkotika jenis extasi, "atas informasi tersebut di lakukan penyelidikan," terangnya.  Saya langsung perintahkan Kanit Reskrim IPTU Jonera Putra bersama tim opsnal Unit Reskrim Polsek Siak Hulu melakukan penangkapan terhadap pelaku.  "Nah, pelaku langsung kita amankan saat berada diatas sepeda motornya," ungkap Kapolsek.  Pelaku langsu...
baca selengkapnya»

Menilai Pemasyarakatan Riau Secara Utuh di Tengah Sorotan Publik

Oleh -
Gambar
Editorial Sabam Tanjung ( Pimred Sabtanews.com) Sorotan terhadap lembaga pemasyarakatan di Riau kembali mengemuka. Dugaan adanya narapidana yang mengendalikan peredaran narkotika dari dalam lapas memantik perhatian publik dan memunculkan berbagai reaksi. Kritik dan dorongan evaluasi pun menguat. Situasi ini wajar dalam ruang demokrasi. Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian penting dari sistem penegakan hukum yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Ketika muncul dugaan pelanggaran, publik tentu berhak mempertanyakan efektivitas pengawasan dan tata kelola yang berjalan. Namun dalam menilai persoalan tersebut, penting untuk melihat konteks yang lebih menyeluruh. *Realitas Overkapasitas* Di Provinsi Riau terdapat 16 Lapas dan Rutan serta 2 Balai Pemasyarakatan (Bapas) dengan total penghuni mencapai 16.246 orang. Dari jumlah tersebut, 12.939 orang berada di lapas dan 3.307 lainnya menghuni rutan yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Sejumlah unit mengalami tingkat hunian jauh...
baca selengkapnya»

Leo Nardus Sihotang Apresiasi Tim Pencap Wadokai Kabupaten Dairi Yang Raih Medali Emas

Oleh -
Gambar
SABTANEWS COM - DAIRI - Tim wadokai Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, berangkatkan 12 atlit terbaiknya untuk kategori Open dan 35 kategori Vestival, Pemberangkatan Tim dipimpin langsung, oleh Ketua Umum Pengcab Wadokai Kabupaten Dairi, bapak Drs. Leonardus Sihotang yang didampinggi oleh wakil ketua Bapak IPTU  Pol Sinsei Juni Putra Karosekali dan Mangatur Nababan pemegang sabuk hitam dan bersama Josua Sianturi S.E., selaku dewan penasehat wadokai Dairi serta memberikan beberapa arahan dan bimbingan kepada beberapa atlit yang diberangkatkan. Dalam hasil open Tournament dan vestival karate KAJATISU CUP ll, yang berlangsung mulai dari tanggal 13-15 Februari 2026  perolehan 2 medali Emas dan 1 medali perak, ketiga karate terbaik binaan wadokai kab Dairi atas nama Oki Doa Syu manurung raih  EMAS komite Kadet putri 47 kg di rekomendasikan membawa kontingen  Forki kab Dairi, Cecilia Anjani silalahi medali EMAS komite junior putri  + 66 kg dan Junka...
baca selengkapnya»

DPRD Pekanbaru Pastikan Keadilan bagi 400 Jiwa Warga yang Terancam Kehilangan Tempat Tinggal,Sengketa Lahan di Meranti Pandak, PEKANBARU – Sengketa lahan seluas 2,1 hektare di Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, yang mengancam tempat tinggal sekitar 400 jiwa, mendapat perhatian DPRD Kota Pekanbaru. Anggota Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Pekanbaru turun langsung ke lokasi, Jumat (20/2/2026), untuk mendengar aspirasi warga yang mengaku telah bermukim sejak akhir 1960-an. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Firmansyah, serta Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Syamsul Bahri. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan adanya klaim kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) tahun 2010 atas nama PT Kaluku Perma Wood Industries. Padahal, menurut warga, kawasan tersebut telah dihuni turun-temurun sejak 1968. Firmansyah mengatakan, pihaknya menerima laporan adanya dugaan tumpang tindih lahan. “Sore hari ini kami bersama Pak Syamsul Bahri dan masyarakat di Jalan Pesisir mendengarkan aspirasi warga terkait pengaduan adanya dugaan tumpang tindih tanah,” ujarnya. Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan warga, selama puluhan tahun tidak pernah ada pihak yang datang mengaku memiliki tanah tersebut. Namun sejak 2024 hingga 2026, muncul klaim berdasarkan HGB tahun 2010. “Nah ini yang nanti akan kami koordinasikan dengan BPN. Kami ingin mempertanyakan apa dasar penerbitan HGB tersebut,” kata Firmansyah. Menurut Firmansyah, DPRD akan meminta masyarakat menyampaikan laporan tertulis resmi ke DPRD Kota Pekanbaru agar dapat ditindaklanjuti secara kelembagaan. “Kami minta masyarakat membuat surat laporan tertulis ke DPRD. Setelah itu, kami akan berkoordinasi dengan BPN untuk mempertanyakan dasar BPN mengeluarkan HGB tersebut,” ujarnya. Ia menegaskan, pihaknya belum melihat secara lengkap alas hak atau dokumen dasar yang menjadi landasan penerbitan sertifikat. “Surat yang tadi kami lihat, kami belum melihat dasar-dasar alas hak yang menjadi dasar BPN mengeluarkan HGB itu,” katanya. Terkait dugaan kejanggalan, Firmansyah menyebut detailnya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi bersama BPN. “Detail-detailnya nanti kami buka data di komisi. Intinya, kami akan mempertanyakan apa dasar pemilik mengklaim ini tanahnya. Kalau berdasarkan HGB 2010, tentu kita akan telusuri ke belakang BPN mengeluarkan itu atas dasar apa,” ujarnya. Senada dengan Firmansyah, Syamsul Bahri menyampaikan bahwa ia secara pribadi mengetahui kawasan tersebut telah lama dihuni warga. “Seingat saya, sejak 1968 tidak ada yang mengaku punya tanah di dua persil yang sekarang terbit HGB ini,” ujarnya. Ia berharap Komisi I DPRD dapat segera memanggil BPN dan pihak yang mengklaim kepemilikan, termasuk kuasa hukum perusahaan, untuk memastikan duduk persoalan secara objektif. “Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan keadilan yang betul-betul,” katanya. Syamsul menegaskan, DPRD tidak serta-merta memihak, tetapi ingin melihat fakta hukum secara menyeluruh. “Kalau memang tanah itu hak mereka (pengklaim), tentu masyarakat harus siap menerima. Tapi kalau ternyata ada unsur yang tidak sesuai dalam proses penerbitan surat tersebut, kita berharap DPRD membantu masyarakat menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya. Ia juga meminta pemerintah kota memikirkan solusi kemanusiaan apabila sengketa ini berujung pada pengosongan lahan. “Kalau memang tanah itu milik pihak lain atau pemerintah, bagaimana nasib masyarakat yang sudah lama membangun rumah? Pemerintah harus hadir supaya masyarakat tetap bisa hidup dengan nyaman,” kata Syamsul. Sengketa ini bermula dari klaim HGB tahun 2010 yang disebut mencakup lahan sekitar 2,1 hektare di RT 01, 02, 03, 05 di RW 06 dan RW 07, Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Warga mengaku tidak pernah mengetahui adanya proses pengukuran atau pemberitahuan penerbitan sertifikat pada 2010. Sementara pihak pengklaim disebut datang pada 2024–2025 dengan membawa kuasa hukum dan rencana pemagaran. Kehadiran DPRD ke lokasi diharapkan menjadi pintu masuk penyelesaian secara kelembagaan. Firmansyah menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses ini transparan. “Atensi kita jelas. Kita akan mempertanyakan dasar hukum klaim tersebut dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan tanpa proses yang adil,” ujarnya. Sementara warga berharap, langkah DPRD memanggil BPN dan pihak terkait dapat membuka tabir proses penerbitan HGB 2010 yang kini dipersoalkan. Di tengah ketidakpastian, kehadiran wakil rakyat memberi secercah harapan bagi ratusan jiwa yang kini hidup dalam bayang-bayang kehilangan rumah mereka. ***

Oleh -
Gambar
PEKANBARU, SABTANEWS.COM  – Sengketa lahan seluas 2,1 hektare di Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, yang mengancam tempat tinggal sekitar 400 jiwa, mendapat perhatian DPRD Kota Pekanbaru. Anggota Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Pekanbaru turun langsung ke lokasi, Jumat (20/2/2026), untuk mendengar aspirasi warga yang mengaku telah bermukim sejak akhir 1960-an. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Firmansyah, serta Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Syamsul Bahri. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan adanya klaim kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) tahun 2010 atas nama PT Kaluku Perma Wood Industries. Padahal, menurut warga, kawasan tersebut telah dihuni turun-temurun sejak 1968. Firmansyah mengatakan, pihaknya menerima laporan adanya dugaan tumpang tindih lahan. “Sore hari ini kami bersama Pak Syamsul Bahri dan masyarakat di Jalan Pesisir mendengarkan aspirasi ...
baca selengkapnya»