Pemprov Riau Keluarkan Aturan Jam Kerja dan Berpakaian ASN Selama Ramadan, Berikut Ketentuannya

Oleh -


PEKANBARU, SABTANEWS.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN selama Ramadan 1446 Hijriah. SE dengan nomor 741/100.3.4/BKD/2025 itu sudah diteken atas nama Gubernur Riau melalui Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Elly Wardhani.

Dalam SE ini mengatur pelaksanaan jam kerja ASN yang memberlakukan lima hari kerja maupun enam hari kerja. Begitu juga tentang pakaian dinas serta jam istirahat.

“Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadan 1446 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja ASN dan non ASN, termasuk dalam hal pelayanan publik,” terang Elly Wardhani pada SE tersebut, Jumat (28/2/2025).

Hal ini dikatakannya, sebagai mana ketentuan pasal 4 ayat (2), (4) dan ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah dan pegawai aparatur sipil negara serta untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintah. 

Termasuk efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN dan non ASN di lingkungan Pemprov Riau selama Bulan Ramadan 1446 Hijriah.

Dalam SE tersebut, jam kerja ASN dikurangi menjadi 32 jam 30 menit per minggu, lebih singkat dibandingkan hari kerja biasa.

Adapun SE aturan jam kerja tersebut yakni  pertama, bagi perangkat daerah yang memberlakukan lima hari kerja dalam seminggu ditetapkan hari Senin - Kamis dimulai pukul 08.00 - 15.00 WIB. Waktu istirahat pada pukul 12.00 - 12.30 WIB.  

Sementara khusus hari Jumat, jam kerja dimulai pada pukul 08.00 - 15.30 WIB, dengan jam istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB.

Sedangkan bagi perangkat daerah yang memberlakukan enam hari kerja yakni pada hari Senin - Kamis dan Sabtu, aktifitas kerja dimulai pukul 08.00 - 14.00 WIB. Ketentuan jam istirahat pukul 12.00 - 12.30 WIB. Sementara khusus hari Jumat jam kerja dimulai pukul 08.00 - 14.00 WIB. Jam istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB. 

Untuk penggunaan pakaian yang digunakan pada hari kerja selama ramadan, bagi ASN pria hari Senin dan Selasa pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki dengan atribut lengkap. Hari Rabu pakaian Dinas Harian (PDH) warna hitam putih dengan atribut lengkap. Hari Kamis pakaian batik Riau dengan atribut lengkap. Hari Jumat pakaian Melayu lengkap beserta atribut dengan kain samping. Sedangkan bagi perangkat daerah atau yang bertugas di lapangan dapat memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL) lengkap.

Ada pun bagi ASN wanita pakaian muslimah. Sedangkan bagi non muslim dapat menyesuaikan. 

SE juga mengatur pakaian bagi non ASN pria selama ramadan. Yakni hari Senin - Rabu mengenakan mengpakaian Dinas Harian (PDH) warna hitam putih dengan atribut lengkap. Hari Kamis Pakaian Batik Riau dengan atribut lengkap. Hari Jumat pakaian Melayu lengkap beserta atribut dengan kain samping, dan bagi Perangkat Daerah dan/atau yang bertugas dilapangan dapat memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL) lengkap. Bagi non ASN wanita pakaian muslimah, sedangkan non muslim menyesuaikan.

"Khusus untuk kegiatan apel pagi dan kegiatan olahraga selama Bulan Ramadan ditiadakan. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan," jelas Asisten III Setdaprov Riau.

(Mediacenter Riau/wjh)

Komentar

Posting Komentar

POPULER

Polsek Bukit Raya Gelar Patroli Asmara Subuh, 21 Kendaraan Berknalpot Brong Diamankan

Oleh -
Gambar
PEKANBARU, SABTANEWS.COM  – Dalam rangka menciptakan situasi aman dan kondusif selama bulan suci Ramadhan, Polsek Bukit Raya bersama Satlantas Polresta Pekanbaru melaksanakan Patroli Asmara Subuh guna mencegah aksi balap liar serta tindak pidana jalanan. Kegiatan ini berlangsung pada Minggu (2/3/2025) pukul 05.30 WIB di depan SMK Negeri Pertanian Provinsi Riau, Jalan K.H. Nasution, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.  Patroli dipimpin langsung oleh Kapolsek Bukit Raya, KOMPOL Syafnil, S.H., M.H., didampingi Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, AKP I Made Juni Artawan, S.I.K., M.H., dengan melibatkan lima personel dari Polsek Bukit Raya dan tiga personel dari Satlantas Polresta Pekanbaru.  Sasaran dan Pelaksanaan Patroli  Patroli ini menyasar kelompok pemuda yang berkumpul, kendaraan dengan knalpot brong atau racing, serta potensi balap liar yang kerap meresahkan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan berbagai tindakan, antara ...
baca selengkapnya»

*Sambut Ramadhan, Kepala SMAN 1 Tapung Kampar Ajak Siswa Perkuat Akhlak dan Karakter*

Oleh -
Gambar
KAMPAR, SABTANEWS.COM — Menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Kepala SMAN 1 Tapung Kampar, Neneng Susanti, menyampaikan pesan penuh makna kepada seluruh siswa, guru, dan keluarga besar sekolah agar menjadikan Ramadhan sebagai momentum pembinaan diri dan penguatan karakter. Dalam sambutannya, Neneng menegaskan bahwa Ramadhan bukan sekadar kewajiban ibadah tahunan, melainkan kesempatan emas untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia, disiplin, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi.  “Kami berharap satu bulan penuh di bulan suci ini mampu melahirkan siswa-siswi yang berakhlak dan berkarakter, yang nilai-nilainya tidak hanya dijalankan di sekolah, tetapi juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat,” ujarnya. Ia juga mengajak seluruh peserta didik untuk menjadikan puasa sebagai latihan pengendalian diri, kejujuran, tanggung jawab, serta peningkatan kualitas spiritual. Menurutnya, pendidikan sejati bukan hanya soal pr...
baca selengkapnya»

Presiden Prabowo Resmikan Unhan, Wamen Viva Yoga: Mencetak Patriot Bangsa yang Cerdas, Unggul, dan Cinta Tanah Air

Oleh -
Gambar
BOGOR, SABTANEWS.COM -- Pimpinan Lembaga Negara, para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Duta Besar dan Atase Pertahanan negara sahabat, Presiden VI Susilo Bambang Yudhoyono, serta undangan lainnya sore itu hadir dalam peresmian Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan (Unhan). Kampus yang berada di salah satu area kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC), Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, itu diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, 11/6/2025. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi yang hadir dalam kesempatan itu menuturkan kepada wartawan, Prabowo ingin Unhan sebagai tempat pendidikan dan membangun karakter kader-kader pertahanan dan anak bangsa yang cerdas, berintegritas, memiliki keunggulan, serta cinta tanah air. “Di kampus inilah kader-kader pertahanan dan anak bangsa dibentuk”, ujar Viva Yoga mengutip harapan Prabowo. Cita-cita Prabowo untuk menjadikan Unhan sebagai kawah candradimuka bagi kader pertahanan dan anak bangsa menurut Viva Y...
baca selengkapnya»

Kajati Riau Hadiri Buka Puasa Bersama Lembaga Adat Melayu Riau

Oleh -
Gambar
PEKANBARU, SABTANEWS.COM – Kamis Tanggal 04 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Bertempat di Balai Adat Melayu Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Akmal Abbas, S.H., M.H menghadiri Buka Puasa Bersama Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau. Dalam sambutannya, Ketua Umum DPH LAM Riau Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil menyampaikan bahwa buka puasa bersama ini merupakan kegiatan yang diadakan oleh Lembaga Adat Melayu Riau Kemudian, dalam sambutannya juga, Pj Gubernur Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Raja Yoserizal Zen menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau yakni Buka Puasa bersama. Dengan diselenggarakannya acara buka bersama ini tentunya dapat menjadi momen ajang silaturahmi. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan tausiyah yang disampaikan oleh ustadz Yurnalis, S.Ag. Adapun Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pj Gubernur Riau yang dalam hal ini ...
baca selengkapnya»

Reza Aulia Tegaskan Tak Ada Pemotongan Gaji THL, DLHK Pekanbaru Lakukan Penyesuaian Sistem Sesuai Regulasi

Oleh -
Gambar
PEKANBARU, SABTANEWS.COM – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra, S.IP., M.Si., memberikan klarifikasi terkait isu dugaan pemotongan gaji Tenaga Harian Lepas (THL) sebesar Rp60 ribu hingga kabar pemotongan satu bulan gaji yang sempat beredar di kalangan pekerja. Menurut Reza, informasi tersebut perlu diverifikasi secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. “Kalau memang ada informasi seperti itu, tentu harus kita cek. Saya sendiri belum menerima laporan resmi soal pemotongan satu bulan gaji. Dengan adanya informasi ini, justru bisa kita klarifikasi secara terbuka,” ujarnya. ( Sabtu 21/2/2026) *Penyesuaian Sistem, Bukan Pemotongan* Reza menjelaskan, sistem penggajian tenaga kebersihan selama ini mengacu pada Standar Biaya Umum (SBU) pemerintah daerah. Namun, seiring adanya regulasi terbaru terkait penataan tenaga non-ASN, pemerintah kota melakukan penyesuaian skema kerja. Ia menegaskan, perubahan sistem ini...
baca selengkapnya»

Kemenangan Kongres Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas LancangKuning Periode 2026–2027

Oleh -
Gambar
SABTANEWS COM - PEKANBARU - Kongres Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa di lingkungan Universitas Lancang Kuning telah berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan.  Berdasarkan hasil sidang kongres yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2026, saudara Refdi dari Fakultas Pertanian resmi terpilih sebagai Presiden Mahasiswa, didampingi oleh saudara Akbar dari Fakultas Ilmu Administrasi sebagai Wakil Presiden Mahasiswa periode 2026–2027. Kemenangan pasangan ini tidak terlepas dari dukungan koalisi mahasiswa lintas fakultas yang solid, di antaranya saudara Novaldi, Azlina, dan Agus Nanda dari BEM Fakultas Ilmu Komputer; saudara Muamar, Muhammad Yunus, dan Zaki dari BEM Fakultas Pertanian; saudara Muhammad Abdillah, Michael dan Beni dari Fakultas Pendidikan dan Vokasi; saudara Yosua, Aditia dan Winda Yesha dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis; serta saudara Ma’Rifatullah dari Fakultas Ilmu Budaya. Pelaksanaan kongres juga mendapatkan pengawasan kelembagaan dari saudara M...
baca selengkapnya»

Polsek Siak Hulu Tangkap Pelaku Narkoba Jenis Pil Extasi Merk Youtobe

Oleh -
Gambar
SIAKHULU, SABTANEWS.COM - Berkat laporan masyarakat, OC (45) warga Jalan Kamboja Kelurahan Tabek Godang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru berhasil ditangkap, pelaku diduga pengedar Narkoba jenis Pil Extasi, Selasa (21/11/2023) sekira pukul 16. 30 WIB.  Pelaku ditangkap saat berada di Seberang SPBU Jalan Raya Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. "Pelaku diduga sedang menunggu penjual dan akhirnya pelaku kita tangkap," ujar Kapolres Kampar AKBP Ronald Sumaja melalui Kapolsek Siak Hulu AKP Asdisyah Mursid.  Awalnya tim opsnal Unit Reskrim Polsek Siak Hulu mendapat informasi tentang peredaran gelap narkotika jenis extasi, "atas informasi tersebut di lakukan penyelidikan," terangnya.  Saya langsung perintahkan Kanit Reskrim IPTU Jonera Putra bersama tim opsnal Unit Reskrim Polsek Siak Hulu melakukan penangkapan terhadap pelaku.  "Nah, pelaku langsung kita amankan saat berada diatas sepeda motornya," ungkap Kapolsek.  Pelaku langsu...
baca selengkapnya»

Menilai Pemasyarakatan Riau Secara Utuh di Tengah Sorotan Publik

Oleh -
Gambar
Editorial Sabam Tanjung ( Pimred Sabtanews.com) Sorotan terhadap lembaga pemasyarakatan di Riau kembali mengemuka. Dugaan adanya narapidana yang mengendalikan peredaran narkotika dari dalam lapas memantik perhatian publik dan memunculkan berbagai reaksi. Kritik dan dorongan evaluasi pun menguat. Situasi ini wajar dalam ruang demokrasi. Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian penting dari sistem penegakan hukum yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Ketika muncul dugaan pelanggaran, publik tentu berhak mempertanyakan efektivitas pengawasan dan tata kelola yang berjalan. Namun dalam menilai persoalan tersebut, penting untuk melihat konteks yang lebih menyeluruh. *Realitas Overkapasitas* Di Provinsi Riau terdapat 16 Lapas dan Rutan serta 2 Balai Pemasyarakatan (Bapas) dengan total penghuni mencapai 16.246 orang. Dari jumlah tersebut, 12.939 orang berada di lapas dan 3.307 lainnya menghuni rutan yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Sejumlah unit mengalami tingkat hunian jauh...
baca selengkapnya»

Leo Nardus Sihotang Apresiasi Tim Pencap Wadokai Kabupaten Dairi Yang Raih Medali Emas

Oleh -
Gambar
SABTANEWS COM - DAIRI - Tim wadokai Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, berangkatkan 12 atlit terbaiknya untuk kategori Open dan 35 kategori Vestival, Pemberangkatan Tim dipimpin langsung, oleh Ketua Umum Pengcab Wadokai Kabupaten Dairi, bapak Drs. Leonardus Sihotang yang didampinggi oleh wakil ketua Bapak IPTU  Pol Sinsei Juni Putra Karosekali dan Mangatur Nababan pemegang sabuk hitam dan bersama Josua Sianturi S.E., selaku dewan penasehat wadokai Dairi serta memberikan beberapa arahan dan bimbingan kepada beberapa atlit yang diberangkatkan. Dalam hasil open Tournament dan vestival karate KAJATISU CUP ll, yang berlangsung mulai dari tanggal 13-15 Februari 2026  perolehan 2 medali Emas dan 1 medali perak, ketiga karate terbaik binaan wadokai kab Dairi atas nama Oki Doa Syu manurung raih  EMAS komite Kadet putri 47 kg di rekomendasikan membawa kontingen  Forki kab Dairi, Cecilia Anjani silalahi medali EMAS komite junior putri  + 66 kg dan Junka...
baca selengkapnya»

DPRD Pekanbaru Pastikan Keadilan bagi 400 Jiwa Warga yang Terancam Kehilangan Tempat Tinggal,Sengketa Lahan di Meranti Pandak, PEKANBARU – Sengketa lahan seluas 2,1 hektare di Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, yang mengancam tempat tinggal sekitar 400 jiwa, mendapat perhatian DPRD Kota Pekanbaru. Anggota Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Pekanbaru turun langsung ke lokasi, Jumat (20/2/2026), untuk mendengar aspirasi warga yang mengaku telah bermukim sejak akhir 1960-an. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Firmansyah, serta Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Syamsul Bahri. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan adanya klaim kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) tahun 2010 atas nama PT Kaluku Perma Wood Industries. Padahal, menurut warga, kawasan tersebut telah dihuni turun-temurun sejak 1968. Firmansyah mengatakan, pihaknya menerima laporan adanya dugaan tumpang tindih lahan. “Sore hari ini kami bersama Pak Syamsul Bahri dan masyarakat di Jalan Pesisir mendengarkan aspirasi warga terkait pengaduan adanya dugaan tumpang tindih tanah,” ujarnya. Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan warga, selama puluhan tahun tidak pernah ada pihak yang datang mengaku memiliki tanah tersebut. Namun sejak 2024 hingga 2026, muncul klaim berdasarkan HGB tahun 2010. “Nah ini yang nanti akan kami koordinasikan dengan BPN. Kami ingin mempertanyakan apa dasar penerbitan HGB tersebut,” kata Firmansyah. Menurut Firmansyah, DPRD akan meminta masyarakat menyampaikan laporan tertulis resmi ke DPRD Kota Pekanbaru agar dapat ditindaklanjuti secara kelembagaan. “Kami minta masyarakat membuat surat laporan tertulis ke DPRD. Setelah itu, kami akan berkoordinasi dengan BPN untuk mempertanyakan dasar BPN mengeluarkan HGB tersebut,” ujarnya. Ia menegaskan, pihaknya belum melihat secara lengkap alas hak atau dokumen dasar yang menjadi landasan penerbitan sertifikat. “Surat yang tadi kami lihat, kami belum melihat dasar-dasar alas hak yang menjadi dasar BPN mengeluarkan HGB itu,” katanya. Terkait dugaan kejanggalan, Firmansyah menyebut detailnya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi bersama BPN. “Detail-detailnya nanti kami buka data di komisi. Intinya, kami akan mempertanyakan apa dasar pemilik mengklaim ini tanahnya. Kalau berdasarkan HGB 2010, tentu kita akan telusuri ke belakang BPN mengeluarkan itu atas dasar apa,” ujarnya. Senada dengan Firmansyah, Syamsul Bahri menyampaikan bahwa ia secara pribadi mengetahui kawasan tersebut telah lama dihuni warga. “Seingat saya, sejak 1968 tidak ada yang mengaku punya tanah di dua persil yang sekarang terbit HGB ini,” ujarnya. Ia berharap Komisi I DPRD dapat segera memanggil BPN dan pihak yang mengklaim kepemilikan, termasuk kuasa hukum perusahaan, untuk memastikan duduk persoalan secara objektif. “Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan keadilan yang betul-betul,” katanya. Syamsul menegaskan, DPRD tidak serta-merta memihak, tetapi ingin melihat fakta hukum secara menyeluruh. “Kalau memang tanah itu hak mereka (pengklaim), tentu masyarakat harus siap menerima. Tapi kalau ternyata ada unsur yang tidak sesuai dalam proses penerbitan surat tersebut, kita berharap DPRD membantu masyarakat menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya. Ia juga meminta pemerintah kota memikirkan solusi kemanusiaan apabila sengketa ini berujung pada pengosongan lahan. “Kalau memang tanah itu milik pihak lain atau pemerintah, bagaimana nasib masyarakat yang sudah lama membangun rumah? Pemerintah harus hadir supaya masyarakat tetap bisa hidup dengan nyaman,” kata Syamsul. Sengketa ini bermula dari klaim HGB tahun 2010 yang disebut mencakup lahan sekitar 2,1 hektare di RT 01, 02, 03, 05 di RW 06 dan RW 07, Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Warga mengaku tidak pernah mengetahui adanya proses pengukuran atau pemberitahuan penerbitan sertifikat pada 2010. Sementara pihak pengklaim disebut datang pada 2024–2025 dengan membawa kuasa hukum dan rencana pemagaran. Kehadiran DPRD ke lokasi diharapkan menjadi pintu masuk penyelesaian secara kelembagaan. Firmansyah menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses ini transparan. “Atensi kita jelas. Kita akan mempertanyakan dasar hukum klaim tersebut dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan tanpa proses yang adil,” ujarnya. Sementara warga berharap, langkah DPRD memanggil BPN dan pihak terkait dapat membuka tabir proses penerbitan HGB 2010 yang kini dipersoalkan. Di tengah ketidakpastian, kehadiran wakil rakyat memberi secercah harapan bagi ratusan jiwa yang kini hidup dalam bayang-bayang kehilangan rumah mereka. ***

Oleh -
Gambar
PEKANBARU, SABTANEWS.COM  – Sengketa lahan seluas 2,1 hektare di Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, yang mengancam tempat tinggal sekitar 400 jiwa, mendapat perhatian DPRD Kota Pekanbaru. Anggota Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Pekanbaru turun langsung ke lokasi, Jumat (20/2/2026), untuk mendengar aspirasi warga yang mengaku telah bermukim sejak akhir 1960-an. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Firmansyah, serta Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Syamsul Bahri. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan adanya klaim kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) tahun 2010 atas nama PT Kaluku Perma Wood Industries. Padahal, menurut warga, kawasan tersebut telah dihuni turun-temurun sejak 1968. Firmansyah mengatakan, pihaknya menerima laporan adanya dugaan tumpang tindih lahan. “Sore hari ini kami bersama Pak Syamsul Bahri dan masyarakat di Jalan Pesisir mendengarkan aspirasi ...
baca selengkapnya»