BLITAR, SABTANEWS.COM - Babinsa Koramil 0808/13 Doko bersama warga masyarakat melaksanakan kerja bakti pembersihan pasca bencana tanah longsor yang terjadi akibat hujan deras dengan intensitas tinggi, kemarin (25/10/2025). Kegiatan tersebut berlangsung di RT. 1 RW. 1 Dusun Resapombo Desa Resapombo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar Minggu (26/10/2025). Aksi gotong royong ini dilakukan untuk membersihkan lumpur dan pohon tumbang yang menutup sebagian akses jalan warga. Dalam kegiatan kerja bakti tersebut turut hadir berbagai unsur terkait antara lain tiga personel dari Kecamatan Doko, empat personel Koramil 0808/13 Doko yang dipimpin Sertu Nomo, tiga anggota Polsek Doko, lima personel dari BPBD Kabupaten Blitar, serta sekitar 60 warga masyarakat Dusun Resapombo. Kehadiran semua pihak ini menunjukkan sinergi yang kuat antara aparat TNI, pemerintah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Pembersihan difokuskan pada jalur yang tertimbun material longsor berupa tanah dan ranting po...
Pj Walikota Pekanbaru Roni Rakhmat S.STP M.Si.
PEKANBARU, SABTANEWS.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan melakukan efisiensi anggaran guna menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.
Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Roni Rakhmat S.STP M.Si menyebutkan, di efisiensi nanti bakal ada kegiatan yang dihapus dan dikurangi, serta melakukan pemangkasan terhadap anggaran perjalanan dinas.
"Ada beberapa hal, beberapa item yang harus dihapus dan dikurangi. Termasuk perjalanan dinas dikurangi, untuk penghematan anggaran," ungkapnya, Jumat (7/2/2025).
Untuk itu, kata Roni Rakhmat, Pemko Pekanbaru akan melakukan pembahasan anggaran terlebih dahulu. Efisiensi sendiri akan dilakukan di pergeseran dan perubahan anggaran.
"Nanti akan dibahas dulu. Itu (efisiensi) akan dilakukan di pergeseran dan perubahan," tutupnya.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.
Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tertanggal 22 Januari 2025 itu dimuat instruksi yang diperuntukan bagi gubernur, bupati, hingga walikota. Di antaranya:
• Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar focus group discussion.
• Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen.
• Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada PP mengenai standar harga satuan regional.
• Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
• Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
• Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang barang maupun jasa kepada kementerian/lembaga.
• Melakukan penyesuaian belanja APBD tahun anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah. (kominfo6/rd3)
Komentar
Posting Komentar